Ekonomi Makro: Kebijakan Rasional dan Anti Siklus

0
1225
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jakarta, KomIT- Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat ke level 4.72% (BPS: Triw I 2015) dan terus menurun ke level 4.67% (BPS: Triw II 2015), dimana pada Triwulan IV 2014 masih diatas 5 %, namun masih jauh dibawah target projeksi Menkeu sebesar 5.7% (APBN-P 2015). Rupiah pun cenderung melemah bahkan sudah mencapai harga terendah 1998; seusai krisis ekonomi multidimensi 1997 yang dapat melengserkan Pemerintah. Target projeksi pertumbuhan ekonomi dan recovery untuk keluar dari krisis 2015 ini sulit tercapai karena beberapa hal antara lain:
Pertama, Penyerapan Anggaran yang rendah disebabkan karena ketidak pastian hukum, ketakutan menjadi terpidana dan fokus pemangku kepentingan hanya pada kepentingan pribadi ditambah kurang memiliki national interest, saling mengkritik dan menjatuhkan pihak lain. Semestinya semua proyek-proyek pemerintah yang sudah berjalan segera dicairkan pembayarannya, tanpa harus melalui proses proses pengadilan (arbitrase) karena pejabat takut mengeluarkan uang, yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan keraguan investor untuk ikut proyek-proyek pemerintah dimasa mendatang. Sering kita dengar investor menanyakan nasibnya, jika mengikuti proyek proyek infrastruktur baru pemerintah, takut kejadian-kejadian lama terulang kembali, dimana ada proyek pemerintah yang misalnya, di moratorium oleh DPR contohnya untuk sektor Telematika; proyek Internet Perdesaan; Data Center NIX dengan dana USO (Universal Service Obligation). Atau proyek proyek infrastruktur IT yang sudah selesai di implementasi, namun belum dibayar oleh Pemerintah, karena takut dan ragu misalnya proyek Teknologi Informasi di Universitas Mulyawarman, Samarinda anggaran pemerintah dari tahun 2012 yang sudah selesai di implementasikan dan digunakan oleh universitas. Disini peranan tegas pemerintah Jokowi harus berani meminta pertanggungan jawab pada Pimpro dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta Kementrian Terkait karena menghambat pembayaran menyebabkan penyerapan anggaran semakin parah dan perputaran uang di pasar semakin melemah. Efek sampingannya adalah investor untuk proyek yang akan datang menjadi juga ragu dan tidak pasti, karena sebuah proyek bisa saja di kemudian hari di moratorium, padahal resiko bisnis yang lain sudah cukup tinggi. Kinerja Kementrian terkait dapat dilihat dari rapot merah atau laporan realisasi proyek infrastruktur Telematika dan pencairan dana proyek-proyek dikementrian tersebut seperti Kementrian Kominfo atau Kementrian Pendidikan Tinggi dan Riset,misalnya. Teori klasik ekonomi makro meningkatkan Government Expenditure (Pengeluaran Pemerintah) untuk meningkatkan Pendapatan Negara dan menggairahkan perekonomian.