OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jakarta, KomIT – Pakar TI DR Rudi Rusdiah mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah mendekati Rp14.000, salah satunya merefleksikan hutang swasta dalam bentuk valuta asing semakin membengkak. Hal ini menyebabkan semakin parahnya indikator hutang swasta dan menjadi masalah sistemik dan kompleks. Variabel kedua, adanya kegaduhan politik.

“Kementrian dibawah koordinasi Menko Perekonomian harus tanggap terhadap kondisi ini berkoordinasi juga dengan Menko Polhukam serta Kementrian Kominfo, karena masalahnya sudah sistemik. Terlebih lagi ditambah masalah distribusi beras, daging, garam dan komoditas pangan yang tidak efisien,” ujar Rudi dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin

Rudi yang juga Ketua Umum Apkomindo menambahkan, jika pasar mempercayai pada kebijakan pemerintah yang kompak koordinasinya, misalnya tidak ragu dengan kebijakan tax amnesty yang komprehensif, maka pemasukan pajak akan sesuai yang telah ditargetkan, bahkan terlampaui. Dampaknya, menutup deficit anggaran serta dapat menggairahkan perputaran uang dipasar dalam negeri.

“Lagi-lagi Ini adalah teori klasik makro yang sederhana membuat peraturan pajak yang kondusif serta meningkatkan Penerimaan Negara (Aggregate Demand) juga dari pajak dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional,” tambah Rudi yang juga pengurus Mastel.

Untuk menghadapi dollar AS yang semakin perkasa, sejak awal 2015, pemerintah terkesan mengganggap ‘remeh’ , padahal perlemahan rupiah secara terus menerus akan mengganggu import substitusi dan barang modal serta bahan baku untuk industri dan pada akhirnya berdampak pada ekspor yang memiliki komponen impor substitusi yang besar.

“Semestinya peningkatan mata uang domestik ini segera diantisipasi dari awal tahun, ketika rupiah masih perkasa dikisaran Rp 10.000- Rp 11.000 per USD, sehingga lebih mudah dan percaya diri, mengingat kini, ketika nilai rupiah sudah diatas Rp 13.000 /USD artinya mata uang rupiah terdepresiasi hampir 30%,” tutupnya. (red)