Big Data & Masalah Koordinasi Kabinet Jokowi

0
1133
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jakarta, KomIT – Ketika mengikuti perbincangan para pemangku kepentingan seusai Serah Terima Jabatan Menko Polhukam, terlihat banyak masalah Nasional yang masif, sepertinya harus diselesaikan dengan Big Data Analytics (BiDA).

Misalnya masalah Ketahanan Pangan atau analisa Dampak El Nino dan perubahan iklim, yang membutuhkan data dari banyak sumber (variety) dari Kementrian Pertanian, BMKG, BPS (Badan Pusat Statistik), KeMenKominfo, KeMendag, Kementrian Lingkungan Hidup, Menko Perekonomian hingga Menko Polhukam, PolRI dan TNI serta data satelit, Over The Top (OTT/ Sosial Media) dll. Terbetik bahwa masalah politis untuk berkoordinasi dan mengagregasi data menjadi lebih sulit daripada masalah teknologi seperti Akses Big Data untuk menghasilkan BiDA.

Sifat Big Data dikaitkan dengan 4V; yaitu :

1. Volume yang sangat besar hingga lebih besar dari Terabyte data dan tersebar diberbagai sumber data,instansi, media dan lokasi dengan semakin murahnya teknologi data storage ;

  1. Variety berbagai tipe data baik bentuknya yang terstruktur (teks, dokumen, database) atau tidak terstruktur (suara, video, foto atau multimedia) maupun dari berbagai sumber data yang tersebar di Internet dan di berbagai kantor Kementrian dan Lembaga terkait. Ini menyebabkan JKW mengganti beberapa Kementrian Koordinasi strategis seperti Menko Perekonomian; Menko Polhukam dan Menko KeMaritiman menjelang HUT RI ke 70, karena Presiden Jokowi menyadari betul masalah di NKRI adalah masalah koordinasi , dalam hal ini mengagregasi pulau data yang tersebar diberbagai instansi terkait menghindari ego sektoral dan redundancy informasi.
  2. Velocity yang harus sangat cepat mengingat memproses data yang sangat besar butuh waktu yang lama, namun informasi lifetime sangat pendek, sehingga pemprosesan data harus sangat cepat sebelum data menjadi kadaluwarsa (obsolete). Contohnya BiDA yang digunakan oleh NSA untuk melacak teroris haruslah lebih cepat daripada gerakan objeknya
  3. Value (Nilai) menjadi sangat penting karena analisa Big Data dan peralatan hardware yang dibutuhkan sangat mahal sehingga hasilnya harus mempunyai justifikasi dan bermanfaat bagi pengguna BIDA. Information is Power, itulah alasan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan ingin memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengalahkan Middle Man (Perantara) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, karena Middle Man ini mempunyai informasi yang lebih banyak dan akurat ketimbang Pemerintah, sehingga Pemerinta selalu salah mengambil kebijakan misalnya kenapa harga Beras justru naik disaat Panen (Kompas; 4Mei 2015), karena tengkulak ini memiliki informasi strategis mengenai beras daripada Bulog dan Information is Power. (Penulis: rrusdiah@yahoo.com – Apkomindo)