Sosialisasi Permendag terkait Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I 2015

0
983

Jakarta, KomIT – Apkomindo menyambut baik Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan Kabinet Kerja Jokowi selama tahun 2015 ini untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang carut marut akibat dari kebijakan dari Pemerintah dimasa lalu. Panelis yang hadir antara lain ibu Staf Ahli Kemendag, Arlinda dan Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Widodo serta Deputi Kemenko Bidang Ekuin. Tampak hadir Ir Ardiansyah Kepala Badan Perlindungan Konsumen dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina, serta Pengusaha, Asosiasi, Importir Umum maupun Produsen terdaftar.

Tahun 2015 diawali dengan optimisme namun hampir seluruh masa 2015 dilanda dengan keterpurukan nilai Rupiah akibat struktur industry yang rapuh dimasa lalu dan kondisi ekonomi global yang terus menekan harga komoditas ekspor, serta juga penurunan permintaan ekspor akibat resesi ekonomi Negara besar tujuan ekspor RI seperti China, Jepang, Eropa dan AS.

Untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional menghadapi ancaman asimetris gatra ekonomi diatas, maka Pemerintah di era Presiden Jokowi harus melakukan upaya strategi tindakan preventif nyata dengan menerbitkan segera 5 Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I hingga Oktober 2015 dengan menyelesaikan masalah Regulasi, Birokrasi, Penegakan Hukum dan Ketidak Pastian hukum yang menjadi beban daya saing industri Nasional.

Fokus kebijakan pada industri dan perdagangan, Paket I, 11 September 2015 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi; Efisiensi industri; kelancaran perdagangan dan Logistik. Paket II, 29 September 2015: Kemudahan layanan Investasi satu atap; Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday; dll. Paket III, 7 Oktober 2015: Penurunan harga BBM dan Enerji; Pembiayaan Ekspor dan UMKM; dll. Paket IV, 15 Oktober 2015: Pengupahan yang adil dan terprojeksi; peningkatan KUR. Paket V, 22 Oktober 2015: Kebijakan Reevaluasi Aset; Menghilangkan Pajak Berganda utk Real Estate dll.

Jadi secara kumulatif sampai Paket V ada 34 paket Deregulasi, yang mengurangi aturan administrasi yang tidak efektif dan menghambat serta Debirokratisasi, yang mengurangi peran institusi unit-unit pemerintahan yang dinilai menghambat industry, serta terbitnya regulasi. Fokus pada sektor ekonomi, industri dan perdagangan maka fokus pada Paket Deregulasi Kemendag 2015 seperti rencana pemangkasan 169 perijinan; yang sudah terlaksana di paket 1 adalah 32 peraturan di deregulasi dan memangkas 60 perijinan, sedangkan yang sedang berjalan (progress) meliputi 19 peraturan dengan memangkas 35 perijinan.

Salah satu yang banyak disorot oleh importir umum dan produsen adalah Permendag 70/M-DAG/PER/9/2015 menggantikan Permendag 27/2012 terkait pemisahan jelas identitas API-U (Umum) untuk perdagangan dan API-P (Produsen) untuk memberdayakan industri kedepan agar produsen tidak tumpang tindih menjadi pedagang. Banyak kontroversi soal ini dari pemain MNC Global, karena Pemerintah ingin memberdayakan industri nasionalnya, sehingga produsen diharapkan fokus untuk melakukan kegiatan produksi dengan impor hanya bahan Baku; bahan modal dan suku cadang serta tidak berdagang barang jadi; sedangkan API-U fokus pada Perdagangan Barang Jadi. Ancaman yang dihadapi adalah Impor komoditas Tertentu (IT), seperti concern sektor Komite (Komunikasi Komunitas Telematika) tentu pada sektor gadget Telematika, terutama Smartphone dan PC portabel.

Data dari bea cukai yang di peragakan saat dialog kemarin, misalnya atas permintaan dari Deputi Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady menunjukkan besarnya impor produk smartphone yang terus meningkat drastis dari US$ 2.78 Milyar (2013) menjadi US$ 2.90 Milyar (2014) atau diatas Rp 30 Triliun menggerus devisa, sedangkan Laptop PC yg sudah TKDN sejak 10 tahun yang lalu terus menurun dari US$ 1.00 Milyar (2013) menjadi US$ 0.7 Milyar (2014 atau Rp 800 Miliar, kurang dari Rp 1 Triliun). Padahal produk PC dan Laptop lebih produktif untuk komputasi dan pengolahan data. Data dari Rudi Rusdiah, Ketua Apkomindo pada acara pembukaan Indocomtech , 28 Oktober 2015 yang lalu bersama Marsda Agus Barnas Ketua DeskCyber (Deputi Menko Polhukam) dan Dirjen Aptika, Kemenkominfo juga menyebutkan penurunan penjualan PC, Notebook, bahkan Tablet dan FiturPhone, sedangkan yang masih meningkat drastic setiap tahunnya hanya Smartphone.

Ini penyebab pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi deficit neraca perdagangan impor ekspor, apalagi ekspor tahun 2015 juga ikut menurun. Data lain yang mengkhawatirkan adalah perbedaan antara data impor BPS misalnya dari Tiongkok sebesar US$ 9.96 milyar sedangkan data dari Negara asal Tiongkok (dari UN Trade Map) sebesar 32.3 Milyar artinya ada diskrepansi perbedaan sebesar US$ 22.3 miliar atau Rp 220 Triliun pengeluaran devisa rupiah yang tidak tercatat oleh Pemerintah.

Kementrian teknis Kementrian Kominfo bersama Kementrian Perdagangan dan Perdagangan sudah membuat kebijakan TKDN untuk Smartphone 4G mengurangi impor produk Smartphone dan penggunaan devisa yang meningkat pesat serta menguras devisa, namun sayangnya baru berlaku awal 2017, artinya devisa masih akan tergerus di tahun 2015 dan 2016 kedepan oleh Smartphone.

Kebijakan Permendag lainnya yang terkait dengan industry Telematika adalah Permendag 87/M-DAG/PER/10/2015 mengenai pengaturan Importir Terdaftar Produk Tertentu yang diperketat dan penyampaian laporan impor untuk mengurangi deskripansi data BPS, serta mengurangi deficit Negara perdagangan. Permendag lainnya yang terkait adalah Permendag 72/M-DAG/Per/9/2015 yang terkait pengawasan Barang SNI Wajib meskipun banyak produk IT dan Smartphone belum ada SNI nya. Karena munculnya rumor razia membuat pedagang toko dimall resah, sehingga akhirnya Kemendag dan Bareskrim beberapa kali membuat pers relis yang memastikan bahwa Kemendag dan Bareskrim tidak melakukan razia pasar, hanya melakukan post audit digudang dan toko para importir, serta sosialisasi dengan adanya penyederhanaan Permendag. Peraturan lainnya yang terkait dengan produk Telematika adalah Permendag 73/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia untuk melindungi konsumen RI yang sudah diterapkan sejak tahun lalu melalui Permendag 67/2013 dan Permendag 10/2014.

Semoga industri dan pasar Telematika di Indonesia semakin kondusif dengan paket paket deregulasi dan debirokrasi serta peningkatan kepastian hukum agar pasar menjadi lebih kondusif dan efisien kedepan. Diharapkan pemerintah dapat segera mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) agar dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai APBN, baik domestik maupun di luar negeri, tanpa perlu menekan pengusaha, pasar dan UMKM untuk meningkatkan pembayaran dan penerimaan pajak, mengingat ekonomi sedang lesu (kontraksi), karena pelemahan rupiah dan penurunan ekspor RI akibat penurunan permintaan global akibat resesi global yang memang sedang terjadi. Semoga 2016 akan menjadi lebih baik dengan makin banyaknya kebijakan yang memangkas ketidak efisienan industri dan pasar serta member kepastian hukum dan berusaha (rrusdiah@yahoo.com)