Quo Vadis Industri Telco & Kasus MoU Indosat IM2

0
1280

Jakarta, KomIT – Ditengah kesulitan ekonomi 2015 akibat defisit neraca perdagangan, El-Nino, bencana asap, terpuruknya harga komoditas ekspor dan rupiah hingga mendekati angka krisis 1998, teryata masih harus menelan pil pahit dengan adanya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto.

Mastel bersama asosiasi terkait seperti Apkomindo, APJII, ATSI dan asosiasi lainnya sudah beberapa kali mengajukan petisi sejak di Pengadilan Tipikor (2012) dan PTUN (2013). Belum lagi Menkominfo yang dijabat Tifatul Sembiring selaku lembaga teknis dan regulator yang mengklaim bahwa kerjasama Indosat-IM2 sudah memenuhi aturan, namun hingga sekarang, tetap saja institusi yudikatif hukum tak bergeming. Belum lagi, asosiasi Global Systems for Mobile Communications Association (GSMA), pada 2014 silam pun menulis surat keprihatinannya kepada Presiden.

Jadi hampir semua upaya sudah dilakukan oleh komunitas IT dan Telekomunikasi dengan koordinasi Mastel, bahkan Kementrian Kominfo, berpikir positif untuk membangun industry telekomunikasi, juga menyatakan bahwa MOU Indosat dengan IM2 sesuai aturan, mengingat Indosat sudah membayar BHP Frekwensinya dan IM2 selayaknya pelanggan memanfaatkan jasa untuk usahanya dari frekwensi 2.1Ghz yang tetap menjadi milik Indosat.

Patut dikhawatirkan oleh komunitas IT dan industrinya adalah jika MOU seperti ini dianggap melanggar hukum dan dikriminalisasi dengan vonis penjara 4 tahun serta denda Rp 1 Triliun, maka tidak menutup kemungkinan hampir semua MoU antara pengusaha Jasa Internet (ISP) anggota APJII juga ditenggarai menjadi potensi pelanggaran hukum seperti halnya IM2. Hal ini tentunya berpotensi malapetaka besar bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Dan, tidak menutup kemungkinan kerjasama internasional antara operator Telkom Indosat, Telkomsel dan XL dengan perusahaan internasional balon Google Loon juga ditenggarai melanggar hukum.

Kami (pkomindo, ATSI, APJII dsb.) dibawah koordinasi Mastel mewakili komunitas di industri dan pasar telematika dibuat resah dan prihatin melihat ada gap kesenjangan yang besar antara industri, komunitas, Kementrian Kominfo, DeskCyber (Kemenko Polhukam) membangun sektoral dengan badan judikatif, seperti Kejakgung, Pengadilan Tipikor dan Tinggi Jakarta, serta kini MA menghukum pengusaha sektoral, IM2. Quo Vadis industri telematika dan broadband Internet di Indonesia.

Semoga dengan adanya petisi oleh masyarakat telematika ini, Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja tergerak hatinya untuk meninjau kembali kasus pelanggaran frekwensi ini agar terciptanya industry dan pasar yang kondusif dan tidak gaduh, seperti apa yang pernah dilakukan Presiden dengan rangkaian kebijakan ekonomi melawan ketidak efisienan regulasi maupun birokrasi.

Karenanya harus dihindari kesenjangan antara sektor yudikatif dengan industri, komunitas, pasar bahkan Kementrian Kominfo serta tataran Global. Bahkan diranah yudikatif pun terjadi kesenjangan besar dimana keputusan PTUN sebelumnya yang mengabulkan gugatan Indar, Indosat dan IM2 serta menganggap audit BPKP tidak sah, namun semuanya itu bertolak belakang dengan keputusan dari Pengadilan Tipikor yang menghukum Indar. (rrusdiah@yahoo.com)