Pemkot Tangsel Berdayakan Warnet Sub-Urban

0
1110

Jakarta, KomIT – Ketua Asosiasi Pengusaha Warnet (APWKomitel) Rudi Rusdiah dan Perwakilan dari Kementrian Kominfo hadir menjadi panelis dalam Sosialisasi Kebijakan penyelenggaraan Warnet di kantor Pemkot Tangsel (Tangerang Selatan). Kegiatan dengar pendapat Rancangan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Warnet tersebut diikuti sebanyak 60 pengusaha warnet di wilayah TangSel.

Acara dengar pendapat dan sosialisasi Raperwal ini difasilitasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kota Tangsel Dian Anggraini Annisa MSi, Kasie Sarana Kominfo, Ir Nur Selamet Asisten Sekretaris Daerah dan moderator Firman SSIT, Kasie Komunikasi dan Denden Imadudin, Staf Hukum dan Kerjasama, Sekretaris Dirjen APTIKA, Kementrian Kominfo RI.

Rudi Rusdiah yang juga Ketua umum APKOMINDO berbagi pengalaman APWKomitel mengawal Pemkot Depok RaPerda pada Desember 2012 hingga sosialisasi Perda No 3 / 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika pada 3 September 2015, terkait Definisi usaha warnet, Perijinan warnet, Kewajiban dan Larangan bagi Warnet, Pengawasan dan Sanksi.

Tujuan dari Sanksi Pidana kurungan 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta untuk mencegah pengguna Warnet memanfaatkan Warnet untuk menyebaran informasi terkait terorisme, SARA, perjudian, pornografi dan informasi negatif lainnya, dimana APW menghimbau agar sanksi ini tidak dikenakan terkait perdata, administrasi dan bisnis warnet, mengingat kondisi bisnis warnet tengah memasuki fase sunset (meredup) khususnya di perkotaan.

Pada acara sosialisasi di Pemkot Depok, APW menghimbau agar batas waktu operasional warnet yang 15 jam setiap hari dibuat fleksibel tergantung pada kebutuhan, karena ada warnet yang melayani anak sekolah harus buka dini hari jam 5.00 pagi untuk kebutuhan anak sekolah mencetak/printing tugas tugas sekolahnya. Sedangkan kebutuhan untuk melayani gamer (konsumsi dewasa) dimulai pukul 10 pagi hingga larut malam jam 2 pagi. Jadi jam buka dalam bisnis model harus fleksibel memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna warnet.

APWKomitel sudah menenggarai fase sunset bagi industry warnet saat ini diperkotaan karena konvergensi dan substitusi gadget mobile phone dan tablet. Dahulu, anggota APW pernah mengalami masa jaya warnet (fase puncak dan pertumbuhan tinggi) pada saat akses Internet hanya dapat dilakukan dengan PC dan ribuan warnet APW tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan, pada tahun 1998-2008.

Namun fenomena fase Sunset ini terjadi di perkotaan dan pasca 2008 APW dan Micronics Group masih tetap membangun warnet diperdesaan (Wardes) melalui proyek-proyek USO (Universal Service Obligation) Pemerintah (PLIK, MPLIK) dan donor seperti Worldbank proyek 112 Wardes Kecamatan di Banten dan Jawa Barat, serta Wardes perbatasan di Long Bawan, Nunukan, Kalimantan Utara bersama WWF.

Namun dari beberapa sosialisasi Warnet di daerah Sub-urban (Pinggiran Kota dan Perdesaan) baik di Depok maupun di Tangsel pertumbuhan Warnet masih prospektif dan tinggi, misalnya di PemKot Tanggerang dengan GDP 41 Trilyun masih bergeliat 272 warnet dan game center, juga di daerah pinggiran Jakarta lainnya, apalagi diperdesaan dan di kecamatan perdesaan. Teman kami di seorang Guru SD, Mahfud di kepulauan Masa Lembu (diutara Sumenep, Madura) masih mendambakan warnet didaerahnya, karena sarana akses Internet yang sangat minim dibanyak pulau pulau terpencil di tanah air, bahkan sarana Telekomunikasi, Tower BTSnya masih 2G yang sering byar pet dan mengalami kekurangan enerji listrik saat air pasang dan ombak besar.

Beberapa pengusaha warnet seperti Chaerul mengeluh soal mahalnya software lisensi, perijinan yang masih birokratis dari ijin domisili kelurahan, RT/RW hingga SITU (Ijin Usaha) di kecamatan dan sekarang dengan adanya sosialisasi PerWal warnet di tataran walikota, tentu diharapkan nantinya akan menjadi pengurusan ijin ‘Satu Pintu dan Satu Atap’ bagi warnet, seperti semangat kabinet kerja Jokowi memangkas birokrasi melalui paket deregulasi ekonomi.

Tak hanya itu juga dikeluhkan masih adanya pungutan liar oleh organisasi beroperasi dengan nama LSM atau Ormas atau oknum Aparat yang sangat memberatkan pengusaha UKM di Tanggerang ini dan tentu juga dialami diwilayah lain. Harapan para pengusaha warnet adalah dengan adanya Perwal di Tangsel dan Perda di Depok dapat memberikan kepastian hukum dan memangkas semua ekonomi biaya tinggi agar usaha UKM disektor Telematika bisa tetap maju, sustainable dan sejahtera.

APW bersama portal berita www.Komite.id akan memfasilitasi kolaborasi antara Pengusaha Warnet dengan portal ecommerce (e-dagang) dan juga pengusaha vendor computer seperti Microsoft dan lainnya (rrusdiah@yahoo.com).