BSSN Netral dan Hanya Menjaga Keamanan Siber Nasional

0
111

Jakarta, Komite.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi, menegaskan BSSN berfungsi untuk menjaga keamanan ranah siber nasional dari sejumlah kejahatan.

Pasalnya, potensi gangguan stabilitas melalui sarana siber tidak bisa diacuhkan. Karena itu, BSSN menghadirkan stabilitas tersebut, bukan hanya untuk negara, tetapi juga bagi masyarakat.

Misalkan ketika ada saldo di Bank yang kasat mata dicuri. Mungkin 2 digit dicuri, tapi kan enggak ada yang sadar.” Nah, peran kita salah satunya mengungkap itu,” kata ata Djoko, saat jumpa pers di Gedung BSSN, Jakarta, Jumat (4/1l

Djoko Setiadi mengatakan BSSN memiliki kemampuan melacak pihak yang bertanggungjawab, atas kejahatan tertentu, termasuk melacak pelaku penyebaran kabar bohong atau ‘hoax.’

Menurutnya, BSSN tidak akan menangani urusan media sosial. Pasalnya kewenangan menangani medsos masih berada di bawah kementerian Kominfo, dimana Menteri Kominfo Rudiantara pernah menyampaikan, medsos sementara ditangani Kominfo.

Juru Bicara BSSN, Anton Setiyawan mengatakan untuk menjaga stabilitas Indonesia di ranah siber, pihaknya juga tidak mungkin memantai semua percakapan prribadi masyarakat, termasuk yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Selain itu, Djoko Setiadi menjamin lembaganya akan menjaga netralitas selama Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dia menegaskan, BSSN tidak akan berpihak pada satu kelompok atau partai politik manapun. “Percayalah bahwa kami telah disumpah seumur hidup. Percayalah bahwa tentang kegiatan pilkada maupun pilpres kami tidak pernah berpihak kepada satu kelompok atau satu partai pun. “Kami netral. Kami khusus memang sepenuhnya menjaga keamanan saja,” lanjut Djoko.

Dia pun bercerita, saat Lembaga Sandi Negara ingin membantu KPU dalam Pemilu 2014. Dia mengungkapkan sejumlah kelemahan data center KPU kepada anggota Komisi I dan Komisi II DPR RI.

Waktu itu, bersama sejumlah pejabat Lembaga Sandi Negara yang lain, Djoko menunjukkan simulasi pengamanan data KPU. Sayangnya, Lembaga Sandi Negara justru dituduh tidak netral dalam Pemilu 2014.”Yang kami demokan waktu itu bahwa kami bisa melihat, bisa mengambil pindahkan data-data di data center KPU. Artinya kami melihat bahwa ini masih ada kelemahan yang perlu dijaga dan diamankan. Tetapi malah dikatakan Lembaga Sandi Negara bisa berbuat apa saja, bisa memenangkan siapa saja. Ini yang enggak sinkron, enggak kita harapkan, ” ujar Djoko.

Sementara itu, Anton Setiyawan menambahkan BSSN akan memastikan bahwa masyarakat, swasta maupun industri, bisa melaksanakan transaksi elektronik dengan aman. ” Kita menstandarkan bagaimana pengamanan IT, pengamanan komputer, pasword dikelola,” ujarnya. (Red)