Jakarta, KomIT – Kondisi ekonomi di Republik Indonesia (RI) sangat kompleks bercampur antara kondisi lemah yang menkhawatirkan akibat lemahnya ekonomi global sejak tahun lalu, dengan optimisme karena upaya Jokowi yang ‘All Out’ dengan 12 Paket Kebijakan Ekonomi dan puncaknya Tax Amnesti (TA).
Krisis Global oleh melemahnya ekonomi Tiongkok menyebabkan harga komoditas andalan sepeti batubara, migas, kelapa sawit, emas dan lainnya jatuh, sehingga menyebabkan banyak pengusaha yang bankrut, berlanjut dengan meningkatnya kredit macet. Efeknya pertumbuhan pembangunan turun, berdampak menurunnya ekspor dan daya beli masyarakat, dan akhirnya pasar menjadi lesu, serta kondisi politik seperti terorisme di Nice, Jerman hingga kudeta di Turki membuat perjalanan ekonomi di lorong yang semakin gelap. Ini yang disebut oleh Sri Mulyani Indrawati sebagai badai yang sempurna (Perfect Storm).
Harga minyak mentah dunia yang sempat tembus $ 120 per barel kini berada dilevel $ 30 perbarel, dibarengi anjloknya harga batubara membuat sentimen negatif sektor energi. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2006 sebesar 4.92 persen dan II-2006 yang dibawah target pertumbuhan ekonomi RI, demikian juga pertumbuhan ekonomi Tiongkok melemah hingga 7 persen dari target rata rata pertumbuhan 10 persen.
Namun, yang memberikan optimisme dan titik terang diujung lorong yang gelap ini adalah kejelian Pemerintahan Jokowi melahirkan UU Tax Amnesti (TA) awal July 2016, suatu momentum tepat waktu, lonceng penyelamat dan leverage (daya ungkit) menuju inflexion point menguatkan ekonomi RI, ditengah ekonomi nasional dan global yang melemah dan lesu. Kami sebut semacam Blue Ocean Strategy. UU TA menjadi kebijakan makro dan fiskal oleh Kabinet Jokowi medisrupsi ekonomi finansial nasional, bahkan ekonomi regional dan safe heaven.
Data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), DPK (Dana Pihak Ketiga) Rp 4.508 Triliun (2016) naik tipis 2.16% dari tahun sebelumnya, sedangkan penyaluran kredit Rp 4.057 Triliun (2016) dengan kredit macet meningkat menjadi 3.11% (2016). Dalam beberapa pekan pasca UU TA, menurut Bank Indonesia dana asing yang masuk ke dalam keuangan Indonesia mencapai Rp 110 Triliun sehingga Perbankan RI dan OJK harus siap siap menyalurkan dana yang masuk agar tidak kebanjiran likuidas akibat TA. Ini masih sangat kecil dan akan meledak diakhir Agustus dan September 2016, ujar Jokowi saat sosialisasi terakhir TA di JI Expo Kemayoran, Jakarta.
Ini menjadi tantangan sangat besar dari Perbankan, BI dan OJK mencari mekanisme menyalurkan dana repatriasi TA 2016, ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Nilai tukar Rupiah sejak akhir Juni 2016 mengalami penguatan sebesar 5 % mencapai Rp 13,085/ USD, sayangnya kebijakan moneter BI tidak ingin Rupiah terlalu kuat karena akan membawa dampak harga komoditas ekspor RI menjadi mahal. Sejak Juni 2016 BI telah melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan bunga acuan, BI rate menjadi 6.5 persen. Sentimen positif juga ditunjukkan dengan meningkatnya IHGS yang sempat menembus level 5,200.
Panama Paper dengan data 2000 nama WNI dan shell Company Indonesia dari firma hukum Mossack Fonseca menjadi blessing in disguise sebagai data pembanding Pemerintah untuk mempercepat pengesahan UU TA, yang tadinya stagnan dengan banyak pro contra, sejak di program legislasi nasional (Prolegnas) 2015, bahkan stagnan hingga April 2016. Panama Paper berisi daftar puluhan ribu perusahaan offshore di 11,5 juta dokumen yang diduga menghindari pajak di Negara yang dikenal Safe Heaven. Namun Kejaksaan RI dan Jokowi tahu betapa sulitnya untuk memaksa triliunan uang tanpa membayar pajak ini masuk di RI. Itulah salah satu alasan brilian dari Kabinet JKW menggunakan TA untuk memaksa WNI pemilik dana yang disimpan di Safe Heaven ini agar secara volunteer di repatriasi ke RI dengan pemutihan dan iming iming hanya membayar 2%-5% jika dibawa ke tanah air. Cara persuasive ini jauh lebih efisien dan efektif jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia secara sangat signifikan (forward looking), daripada cara intimidasi dengan efek jera dan pidana yang akan membuat ekonomi semakin terpuruk, pesimis dan banyak WNI yang dipidana (backward looking/gijzeling).
Posisi Singapura juga buah simalakama, jika TA tidak sukses maka ekonomi RI akan melemah, sedangkan trading house dan hub Singapore banyak tergantung dari komoditas RI, serta membahayakan kondisi politik Indonesia akibat resiko Shortfall dari APBN sebagai tetangga terdekat. Jika TA sukses, maka kemungkinan banyak dana masyarakat RI di Singapura akan direpatriasi pulang mengeringkan likuiditas perbankan Singapore. Namun Jokowi cukup jeli dengan memberikan peluang margin resiko 2% tambahan, jika dana dideklarasi, namun masih tetap berada di Singapora. Ini memberi muka dan kesempatan menghindari krisis likuiditas bagi perbankan Singapura.
Ditambah alternative lain dengan banyak nya bank kelas kakap Singapura yang sudah siap dan membuka cabang atau kerjasama investasi dengan bank RI. Seperti OCBC NISP ditanah air segera mengurus trustee dengan OJK agar bisa menjadi gateway penampung dana repatriasi dari OCBC Singapore, paling tidak OCBC holding masih bisa menahan dana ini di OCBC Indonesia. Demikian juga dengan Danamon yang diakuisisi oleh Temasek, Singapore dan DBS yang juga sudah membuka DBS Indonesia.
Tax Amnesti ini juga sudah dilakukan oleh Italia (2009), Australia (2007-2009), Filipina, Indonesia (beberapa kali), India, Afrika Selatan, Irlandia, bahkan AS dengan tingkat keberhasilan penggalangan dana miliaran dollar rata-rata 50% dari target. Bagaimana tingkat keberhasilan dengan TA ketiga kali di Indonesia? Presiden Jokowi sebagai kapten kapal harus cari titik optimal dan harmonisasi dua nahkoda kapal, BI disatu sisi menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal oleh jajaran Kementrian ekonomi Kabinet Jokowi disisi lain agar bisa meningkatkan tingkat keberhasilan TA yang maksimal. Semoga TA 2016 akan lebih maksimal, agar ekonomi RI bisa mencapai infleksion poin dari kondisi lemah sejak 2015, terpuruk oleh krisis 1998, keluar dari perfect storm, dan ekonomi RI dapat tinggal landas sesuai dengan peringkat penduduk di tataran Negara besar G20.
Untuk meyakinkan pasar dan memberikan sentiment positif, Sri Mulyani sebagai COO dan Presiden Direktor Worldbank yang memiliki reputasi global ditarik meningkatkan bahkan kepercayaan tataran global, regional dan nasional bahwa Indonesia serius dan program TA ini ditangani oleh pakar dan professional tim ekonomi kelas dunia (rrusdiah@yahoo.com).
