Jakarta, KomIT – Program Palapa Ring merupakan pembangunan jaringan tol informasi sebagai wujud kehadiran negara untuk menyediakan jaringan broadband telekomunikasi bagi seluruh warga Indonesia. Melalui jaringan fiber optik submarine maupun inland, pemerintah ingin menyediakan akses jaringan telekomunikasi di kabupaten dan kota yang belum memiliki akses tersebut.
Pembangunan Palapa Ring terdiri atas 3 (tiga) paket yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket Timur. Untuk pembangunan paket barat telah mencapai 60% dan paket tengah 10-12%. “Palapa Ring Timur adalah jaringan tulang punggung serat optik yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat hingga pedalaman Papua dengan total panjang kabel serat optik sekitar 8450 km, dengan belanja modal Rp 5 triliun,” papar Menteri Kominfo Rudiantara di Gedung Kominfo, Rabu (29/3).
Dilanjutkan Menteri Rudiantara, Kredit yang digelontorkan untuk pendanaan pembangunan proyek Palapa Ring paket timur sekira Rp4 triliun. Total biaya pembangunan paket timur sendiri mencapai Rp5,13 triliun. “Setelah adanya financial closing tersebut, maka dengan efektifnya kerja sama ini, tak ada lagi alasan kendala pembangunan proyek Palapa Ring paket timur,” tambahnya. BNI mengucurkan kredit dana Rp 4 triliun yang digunakan untuk mendanai proyek Palapa Ring paket timur.
Secara rinci, sebaran Proyek Infrastruktur Palapa Ring antara lain: (1) Paket Barat akan menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 1.980 km dan nilai kontrak selama 15 tahun sebesar Rp3,4 Triliun; (2) Paket Tengah akan menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.647 km dan nilai kontrak selama 15 tahun sebesar Rp3,5 Triliun; dan (3) Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 8.454 km dan nilai kontrak selama 15 tahun sebesar Rp14 Triliun.
Serangkaian proses pengadaan dari ketiga Paket Palapa Ring tersebut telah dilaksanakan sesuai timeframe, bahkan Paket Barat dan Paket Tengah telah disepakati dan ditandatangani lebih cepat dari yang direncanakan. Proyek Palapa Ring Paket Tengah ditargetkan selesai pada tahun 2019.
Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT Len Telekomunikasi Indonesia pada bulan Maret 2016.
Dalam Proyek Palapa Ring Paket Timur, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa Timur Telematika (PT PTT) menjadi Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom.
Sebagai bagian dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PTT dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastuktur yang dikerjasamakan dengan swasta. Selain itu disepakati pula Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemkominfo selaku PJPK.
Skema AP Pertama
Proyek Palapa Ring adalah salah satu upaya pemerintah membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi nasional. Upaya untuk menghubungkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia itu merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik, khususnya sektor telekomunikasi. Upaya itu juga merupakan implementasi percepatan pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016.
Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) merupakan penerapaan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema availability payment diprakarsai Kementerian Keuangan dengan sumber dana berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
Skema AP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.
Dengan skema itu, risiko permintaan (demand risk) ketersediaan layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo. Dengan pengambilan risiko tersebut, badan usaha mendapatkan pengembalian investasi jika berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin Pemerintah melalui PT PII.
Dengan penandatanganan Proyek Palapa Ring Paket Timur yang merupakan Paket terakhir setelah Paket Barat dan Tengah, maka Pemerintah akan membantu masyarakat Indonesia dalam pemerataan penyediaan akses broadband di seluruh Indonesia. Kehadiran Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital. (Tim Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/*)
Keterangan Foto: Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), Menko Polhukam Wiranto (ketiga kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Menteri Kominfo Rudiantara dan (ketiga kanan) dan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Sinthya Roesly (tengah) dalam perjanjian penjaminan Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah oleh PT Palapa Timur Telematika di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Palapa Ring Timur adalah jaringan tulang punggung serat optik yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat hingga pedalaman Papua dengan total panjang kabel serat optik sekitar 8450 km, dengan belanja modal Rp 5 triliun
