Jakarta, KomIT – Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kesenjangan digital yang ditandai dengan akses yang tidak merata, kesenjangan ekonomi, kesenjangan keahlian, kesenjangan literasi dan permasalahan kedaulatan digital.
Beberapa fakta seputar kesenjangan konektivitas di antaranya, saat ini baru 400 dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki akses broadband, dan masih terdapat 7.700 desa yang belum terjangkau sarana telekomunikasi; 213 juta dari 259 juta penduduk masih belum mendapatkan akses broadband (data World Development Report World Bank, ITU dan GSMA tahun 2016); 84,3% rumah tangga di Indonesia memiliki telepon seluler namun pada kenyataannya hanya 35,1% yang terhubung ke Internet (data Survei Indikator TIK Nasional 2015).
Selain masalah ketersediaan akses, kompetensi masyarakat dalam pemanfaatan internet (literasi digital) masih lemah. Dalam hal kefasihan digital (digital fluency), Indonesia menduduki ranking 30 dari 31 negara (survey Accenture 2016). Menurut survey Internet APJII 2016, dari 51.8% penetrasi Pengguna Internet, 97.4% pengguna internet menggunakan internet untuk social media, 96.4% untuk mendapatkan berita dan 93.8% memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Apakah ini berarti dorongan menggunakan internet yang utama adalah lifestyle?
Oleh karena itu MASTEL, APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia) menilai perlu dilakukan survey digital inclusion yang menyeluruh meliputi aspek connectivity, affordability, skill & awareness, local related content, dan security & sovereignty. Sebagai perbandingan, Indeks Digital inclusion dari beberapa Negara lainnya seperti Inggris, Australia, dan India berturut-turut yaitu 86, 50, dan 39.
Sebagai tahap awal pelaksanaan Riset Digital Inclusion, MASTEL-APJII-ATSI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak diantaranya Kemenko bidang Polhukam, Kemkominfo, Bekraf dan para pelaku Industri. FGD ini dimaksudkan untuk mendefinisikan kerangka acuan riset, indicator dan mendapatkan masukan dari para pakar dan otoritas yang berkaitan dengan lingkup riset.
Pada acara Buka puasa bersama di Mercantle Jakarta, Jumat (16/6), Ketua Umum MASTEL Kristiono menyampaikan bahwa MASTEL berharap hasil Riset Digital Inclusion nantinya dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah maupun seluruh stakeholder ekosistem digital dalam rangka menumbuhkan ekonomi digital Indonesia. Dia menjelaskan mengenai hubungannya antara Digital Inclusion dan pertumbuhan ekonomi. Dimana 10 persen pertumbuhan broadband akan memberikan kontribusi sebesar 1 hingga 1,3 persen bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai itu tidak akan selalu sama dan akan berubah seiring kondisi yang membantu membentuk hubungan antara pertumbuhan broadband dan pertumbuhan ekonomi.
Pada kesempatan itu Kristion juga menyampaikan hasil riset yang dilakukan di Inggris. Dimana pemerintah Inggris telah mengeluarkan dana sebesar 107 miliar pound sterling atau lebih dari 1,8 trilun rupiah setiap tahunnya. Dimana dana tersebut digunakan untuk membangun Digital Inclusion yang mulai dibangun pada tahun 2011 dan ditarget pada tahun 2020 Digital Inclusion sudah terjadi di seluruh Inggris. Hal tersebut dilakukan karena pemerintahnya yakin bahwa digital inclusion itu bagian dari upaya untuk memajukan masa depan sebuah peradaban. “Dari hasil riset tersebut meyakin kita bahwa digital inclusion adalah sebuah pondasi yang harus menjadi sebuah tema nasional. Kita terlalu sering denger financial inclusion, tapi kita lupa financial inclusion merupakan langkah selanjutnya dari digital inclusion,” ujar Kristiono.
Sementara dari sisi definisi digital inclusion banyak ragam penjelasannya, tapi secara sederhana ialah sebuah cara untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki dan mempunyai akses internet serta memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses internet dan yang terpenting adalah kemudian bisa memperoleh benefit akses internet yang digunakannya, baik itu benefit secara sosial ataupun ekonomi.
Sementara itu, Ketua Umum APJII Jamalul Izza mengatakan bahwa program riset ini merupakan program rutin APJII yang sudah dilakukan secara kontinyu dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk tahun ini, program rutin ini dijalankan bersama-sama MASTEL dan ATSI untuk memperluas cakupan dan kesamaan pandang multi-stakeholder dalam melakukan benchmarking industri. Sedangkan Ketua Umum ATSI Merza Fachys berharap agar melalui riset ini diperoleh feedback langsung dari masyarakat terkait connectivity dan affordability.
Update Report Dashboard Laporan Hoax
Sebagai tindak lanjut dari aplikasi anti hoax yang diluncurkan MASTEL & APJII pada akhir desember 2016, Mastel juga mempublikasikan dashboard yang menampilkan grafis statistik laporan hoax secara real time melalui alamat url cekhoax.mastel.id atau cekhoax.apjii.or.id. Dashboard ini merupakan wujud kolaborasi program antara MASTEL dan APJII dalam meredam penyebaran Hoax. (red)
