Jakarta, KomITe. – Seamless Indonesia 2017 atau “lancar berkesinambungan” Ecommerce, Payment dan Ritel ditengah maraknya disrupsi teknologi dan era fintech serta Artificial Intelligent (AI) menjadi topik utama 3rd Annual edisi Seamless Indonesia yang berlangsung selama dua hari sejak 10-11 Oktober di lobby Pullman, Central Park, Jakarta.
Panel mengenai pembahasan e-commerce atau modern ritel versus tradisional ritel, selalu ramai diperbincangkan oleh para tokoh dari kedua kubu, yang awalnya tidak jelas apakah saling kompetisi merebut milenial atau bahkan saling substitusi. Para nara sumber atau jawara Ritel Indonesia dari Pakuwon Jati Group, Agung Sedayu Ritel, MAP (Mitra Adiperkasa) berbagi pengalaman dan strategi dari masing masing kubu dalam sebuah panelist yang lengkap, bahkan dengan keynote dari regulator sektornya, baik dari Kemenko Bidang Ekonomi, Totok Hari Wibowo, Nyoman Adhiarna Kasubdit eBusiness, Kementrian Kominfo dan Sekretaris Dirjen, Kementrian Perindustrian.
Makin mendekati kenyataan, baik ecommerce dan tradisional toko atau mal tradisional malah saling tumpang tindih, tidak untuk berkompetisi, tapi nyatanya secara panelist bersama, mereka saling ber coopetition mengisi kekosongan akibat disrupsi ecommerce, mengkonsolidasi online dan offline (O2) sambil memanfaatkan sosial media dan middle class milenial ditengah ekonomi global yang sedang slow down.
“Saat ini, banyak pemain e-commerce memanfaatkan delivery di toko toko tradisional groupnya seperti yang dilakukan oleh MatahariMall.com memanfaatkan Matahari departement store yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dengan strategi O2O (Online to Offline),” ujar Roy Nicholas Mandey dari group Lippo, juga ketua Aprindo dan Rinaldo Augusta, COO MatahariMall disesi berikutnya.
Sementara itu, Alexander Stefanus, Pakuwon Jati Mall, pemilik beberapa mall raksasa di Surabaya, mengatakan bahwa ada dua tipe mall tradisional. Pertama, ada yang mau melakukan transformasi dengan kombinasi sosial media dan Internet untuk menjaring generasi milenial yang lebih suka mencari produk di Internet. “Maupun strategi O2O (Offline to Online), namun belanjanya di mall sekaligus untuk kegiatan life style nya. Kegiatan life style yang menjadi fokus kalangan milenial adalah food & beverage serta customer experience saat mengunjungi mall. Kedua, adalah mall yang enggan melakukan transformasi digital dan tetap mempertahankan tradisi inkumben yang sudah berjalan 20 -50 tahun, nyaris akan menghadapi kesulitan untuk bisa bersaing dan bertahan hidup di era mobile Internet,” tambahnya.
Dari pembahasan tadi dapat terlihat bahwa baik kubu ecommerce, emarketplace maupun traditional brick and mortal mall saling berlomba memanfaatkan multi channel marketing merebut calon pelanggan yang sama, namun menurut data dari Nyoman Adhiarna, Kepala Subdit Tata Kelolah e-Business, Kementrian Kominfo menyebut bahwa penetrasi online ritel masih sangat rendah, hanya 0.9% dari seluruh omset ritel yang ada di Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Eddy Siswanto, Sekretaris Dirjen Kementrian Perindustrian didampingi Vince Gowan, Vice Chairman, Kadin Indonesia lebih peduli menerangkan mengenai akibat yang ditimbulkan seperti banyaknya PHK yang disebabkan oleh bisnis tradisional yang terdisrupsi oleh perusahaan yang melakukan transformasi digital di sektor transportasi seperti gojek, grab, sektor hotel oleh airBnB, travel, bahkan perbankan juga terdisrupsi oleh adanya internet banking dan mobile banking.
Meskipun, lanjut keduanya, banyak bisnis yang terpaksa exit tergerus pasarnya oleh para disruptor, banyak juga bisnis baru seperti Gojek, Google, Facebook yang dapat mengakomodasi bisnis yang terdisrupsi. Disruptor seperti Gojek, Google, Facebook belum lahir 20 tahun yang lalu.
Pada lapis lain, Rudi Rusdiah, Ketua Umum ABDI (Asosiasi Big Data Indonesia) mengambil topik yang cukup menarik yakni mengenai Case Study Big Data dalam modernisasi Indonesia, mengangkat pemanfaatan Big Data oleh Dirjen Pajak, yang memiliki tantangan sangat besar dari Pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran APBN.
Rudi menandaskan, pemasukan dari pajak merupakan komponen terbesar untuk menopang sisi pemasukan dari anggaran APBN, namun diperparah dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak, karena realisasi tahun jauh dibawah target dan menciptakan gap Rp 250 Triliun (2016), dan kemungkinan tahun ini akan berulang gap penerimaan pajak. “Tantangan dari ditjen pajak adalah mengurangi gap pajak ini dengan dua langkah: (1) Meningkatkan tax compliant atau kepatuhan dari Wajib Pajak yang sifat SPT nya adalah self assesment; (2) Enforcement (Penindakan) melalui verifikasi Tax Compliance dan Fraud detections, melalui selective audit, massive audit hingga in the field audit,” ujar dia.
Tentunya, lanjut Rudi, kedua langkah diatas, harus ditunjang oleh data yang kuat seperti NPWP, Faktur pajak, SPT, Bea cukai yang dikumpulkan oleh ditjen Pajak, awalnya dengan sistem IT dan tradisional struktural data base internal dan on premise data sejak satu dekade yang lalu. Kini dengan reformasi pajak dan era tax amnesty, ditjen pajak sejak 2015 sudah memanfatkan peralatan Big Data Analytics agar dapat menampung data bukan saja memanfaatkan internal on premise data; namun juga unstructured data dari sumber: (1) Internal struktural data dari Database dan data center on premise; (2) External Kementrian Pemerintahan seperti BPN, OJK, BI, BPS, PPATK, Import/Export data dari Kemdag dan lainnya; (3) External Publik seperti Sosial media, Media cetak seperti majalah Forbes daftar berita orang terkaya di Indonesia; (4) External Internasional seperti AEoI (Automatic Exchange of Information) antara negara G20 dan negara seperti EU, Hongkong menyusul Singapura.
“Salah satu alasan keunggulan pemanfaatan Big Data oleh Ditjen Pajak adalah dalam menampung berbagai macam bentuk data (variety) baik SQL, NonSQL, structured, non structured dalam jumlah yang sangat masif (volume) karena cepatnya pertumbuhan data; dan kecepatan (velocity) sebelum data menjadi kadaluwarsa dan hoax (veracity). Tantangan Pemerintah Jokowi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan pajak dari bisnis digital dan Internet, namun disisi lain tetap mempertahankan condusiveness industrinya agar makin banyak startup dan beberapa dapat menjadi unicorn Indonesia,” papar Rudi Rusdiah.
Saran Komite.id tentu dengan fokus pajak pada pemain OTT (Over the Top) global sosial media dan ecommerce raksasa global yang berbisnis di pasar Tanah Air agar membayar pajak sama dengan pajak yang dikenakan industri ritel tradisional. Fenomena OTT global sosmed ini menjadi klasik di negara lain seperti Italia, Perancis, UK, Ingris yang juga mengalami masalah menarik pajak dari bisnis korporasi global di sektor cyberspace, namun transaksinya di teritori fisik dari negara yang bersangkutan termasuk RI.
“Jadi, harus ada equal treatment, baik untuk bisnis online global maupun bisnis yang tradisional, agar tidak lari meninggalkan bisnis organik lokal memanfaatkan sosmed global,” imbuh Roy Mandey. “Disamping itu bagaimana pemerintah dapat memberikan fasilitas khusus bagi IKM (industri kecil menengah) agar pajak dan semua ekonomi biaya tinggi tidak menghambat usaha rintisan mereka,” ujar Totok. “Banyak solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi defisit perdagangan RI dengan Tiongkok, misalnya dengan mengundang ribuan turis Tiongkok datang ke RI, namun siapkah UKM RI di sektor turisme, kuliner, pariwisata, perhotelan, jika mereka berkunjung ke Indonesia,” ujar Vince.
Materi eSupply Chain dibahas tuntas pada keynote Terry Chan, Chairman Hongkong Ecommerce Supply Chain Association dengan berbagi pengalaman Tiongkok dan Free Trade zone Hongkong sebagai gerbang ekspor ke manca negara yang sangat masif dan terbesar didunia, namun kini Hongkong mendapatkan persaingan dari banyak port dan pelabuhan yang dibuka di kota besar sepanjang pantai Laut Tiongkok bersaing dengan Hongkong dan Macau. Bagaimana Hongkong yang pernah menjadi pelabuhan container maupun airport tersibuk didunia harus mempertahankan kompetensinya menghadapi disrupsi dari banyak container dan seaport baru bahkan di Indonesia juga banyak muncul pelabuhan laut kontainer canggih dan baru.
Sedangkan Panelist Alvin, Otoritas Jasa Keuangan bersama Vince Gowan menanggapi regulasi dari BI dan OJK mengenai sandbox model bagi pemain Fintech yang masih balita dan berkembang pesat bersingungan dengan pemain inkumben perbankan yang sudah berpuluh tahun di sektor industri Perbankan dan Finansial. Model kolaborasi dan eksperimen di Sandbox antar pemain startup Fintech dan pemain Perbankan yang sudah lama berkiprah menjadi strategis, karena sifat Banker yang lebih berhati hati, sangat prudent dan lamban, sedangkan startup fintech yang lincah, agile, ramping dan berani.
Menurut Ivan Jaya, EVP Commonwealth Bank bahwa meski Fintech ataupun pemain ewallet dan emoney dikatakan disrupsi industri perbankan, tetap saja top up dan interaksi dengan mata uang rupiah sebagai legal tender di NKRI harus melalui inkumben Perbankan, jadi tidak perlu industri perbankan tidak perlu khawatir disrupsi dari startup fintech. Namun Perbankan harus khawatir oleh substitusi kantor cabang oleh smartphone, edc dan ATM dimasa mendatang, ujar Vince yang pernah bekerja di Citibank, NewYork dua dekade yang lalu masa jayanya industri perbankan.
Mata Uang Bitcoin sebagai payment dipromosikan oleh Stephen Demeulenaere, Cofounder of Coin Academy, konsultan bitcoin, etherium dan Blockchain. Meski pembicara Alvin dari OJK, juga Daniel Mortimer Schutts, Regional Specialist dari IFC International Finance Corporation, subsidiari dari Worldbank, terkesan tidak mau frontal dan ekplisit menyatakan Bitcoin ilegal di RI, karena memang OJK sedang mempelajari Bitcoin dan eksperimen dengan teknologi blockchain di sandboxnya, terlepas Tiongkok dan Singapura juga sementara menghentikan penggunaan Bitcoin diteritori nya masing masing.
Dikatakan Stephen, selama pembayaran seperti untuk akademinya di Bali menggunakan bitcoin tetap saja dominator atau nilainya harus dalam rupiah, meski transaksinya memanfaatkan bitcoin yang jauh lebih murah dan efisien dari pada menggunakan transaksi transfer uang crossborder yang masih mahal. Menurut Stephen mulai ada perusahaan ecommerce yang menerima pembayaran dari bitcoin di Indonesia, asal dalam nilainya dikonversikan dalam rupiah dan transaksinya membayar pajak kepada pemerintah RI.
Baik OJK maupun IFC, setuju bahwa tetap saja mata uang masing masing adalah mata uang yang sah alias ‘legal tender’ dimasing masing teritori negaranya, seperti hanya Rupiah adalah pembayaran yang sah di NKRI, bukan mata uang yang floating di Internet tanpa ada kejelasan siapa yang mengatur dan nilainya sangat fluktuatif tergantung sentimen pasar dan berita di sosial media.
Rohit Upadhyay dari Rosebay konsultan Block Chain menjelaskan detail pemanfaatan trust dan keamanan P2P terdistribusi yang bermanfaat untuk berbagai industri memanfaatkan teknologi Block Chain dari otentikasi data sumber organik kopi, teh hingga industri financial bahkan dapat digunakan sebagai pengganti dokumen passport jika di adopsi oleh PBB.
Memang menarik industri fintech yang masih balita, namun seperti kata pembicara Tiga, InsureTech dan Cally Alexandra, Crowdo, P2P crowd funding, bahwaFintech akan mendisrupsi industri perbankan dunia. Bahkan menurut Tiga, dunia pernah memasuki era ekonomi agrikultur, lalu ekonomi industri, kemudian era ekonomi informasi dan kini era ekonomi Fintech. Mega trend kedepan memang Big Data Analytics, IOT, AI sekarang bertambah dengan Fintech. Demikian perhelatan Seamless Payment, Ecommerce dan Retail yang berlangsung dua hari penuh dengan tiga track sekaligus, di Pullman, Central Park, Jakarta difasilitasi oleh Terrapinn pte ltd penyelenggara maraton di Jakarta, Singapore dan Hongkong. (rrusdiah@yahoo.com)
