Jakarta, Komite – Dalam Rapat Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Se Jawa Barat, Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Jaringan Inovasi, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Wihatmoko Waskitoaji mengungkapkan perlu adanya inovasi palayanan lainnya sebagaimana diatur dalam PP No 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, yang dapat dilaksanakan dalam suatu kerangka sistematis yang disebut dengan Sistem Inovasi Daerah.
Saat ini, Kementerian Ristekdikti melakukan berbagai strategi kebijakan agar sistem inovasi daerah ini dapat di topang oleh hilirisasi hasil litbang Perguruan Tinggi setempat atau badan litbang/LPNK lainnya. Perguruan tinggi sedang di dorong untuk menghasilkan produk inovasi yang terukur (yang dapat diukur kesiapannya dengan Katsinov) dan kinerja inovasinya akan menjadi elemen pemeringkatan dan akreditasi Perguruan tinggi. Sedangkan keberhasilan suatu daerah nantinya dapat di ukur dengan menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).
“Untuk melaksankan kegiatan ini, Kementerian Ristekdikti telah menyiapkan berbagai insentif yang dapat diakses baik oleh Perguruan Tinggi maupun oleh Pemerintah Daerah,” Katanya dalam dalam Rapat Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Se Jawa Barat di gedung UPTD Perbenihan Tanaman Hutan Jatinagor, Sumedang, kemarin. Hadir dalam rakor tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jabar, serta perwakilan dari litbang maupun bappeda Kabupaten/Kota se propinsi Jabar.
Hal senada juga dikatakan Asrori, peneliti utama Balitbang Kemendagri yang memaparkan isi PP No.38/2017 tersebut dimana inovasi pelayanan kepada masyarakat merupakan titik tekan maksud PP tersebut, juga untuk melindungi inisiatornya apabila sebuah inovasi gagal. Selain itu, disampaikan juga mengenai program IGA (Innovation Government Award) yg tahun ini sudah memasuki tahap Fact Finding dan Jawa Barat tetap menjadi nominator juaranya.
Rakor SIDA dibuka oleh Sekda Pemprov Jabar, Iwa Karniwa. Dalam sambutannya, Iwa berpesan agar menjadikan inovasi pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Jabar. Dia kemudian memberi contoh adanya program aplikasi e-samsat yang telah beliau gagas sejak tahun 2009, dan berhasil meningkatkan PAD Pemrov Jabar yang sebelumnya Rp9 triliun menjadi Rp15 triliun.
“Dengan anggaran ini banyak fasilitas dapat dibangun termasuk juga beberapa bandara di Jabar yang di bangun dengan APBD. Berkahnya bagi pribadi adalah mendapat kenaikan pangkat istimewa dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Dengan kekuatan SDM dan anggaran yang ada, selayaknya Jabar menjadi provinsi terdepan dalam bidang inovas,’ katanya.
Pada kesempatan yang sanma, Kepala BP2D Jabar, Lukman Shalahuddin mengajak agar para pelaku inovasi di seluruh Jabar tidak di bingungkan oleh bebagai macam program yang diluncurkan di pusat dengan cara mempelajari baik-baik maksud, target dan capaian dari setiap program tersebut. Dia berharap Jabar dapat menjadi juara berbagai macam lomba dan penghargaan inovasi. (red)
