Jakarta, KomITe.ID – LKPP menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 terbesar di Sabuga Center ITB, menggabungkan dua rakornas rutin tahunan yaitu Rakor LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dari seluruh Pemda Kabupaten, Kota dan Propinsi dan Rakor ULP (Unit Layanan Pengadaan), ujar Dr. Agus Prabowo, Kepala LKPP dalam opening keynotenya di Rakornas LKPP, Sabuga Center ITB, Bandung, akhir Oktober 2018 lalu.
Kegiatan Rakornas LKPP ini sesuai yang diamanatkan Perpres 16/2018 menggantikan Perpres 54 Tahun 2010, sekaligus melihat roadmap dan visi LKPP 2020-2024.
Dalam menyongsong masa depan barang dan jasa pemerintah, LKPP gelar tema Rakornas “Perubahan Paradigma Pengadaan Barang Jasa Pemerintah” seperti perubahan yang ada pada Prespres 16/2018 dengan mengejar 3 upaya dengan kata kunci Cepat, Mudah & Akuntabel: (1) Mempermudah dan Membuat efisiensi Proses PBJ (Pengadaan Barang & Jasa); (2). Mempercepat Pelaksanaan PBJ dan Menjaga akuntabilitas dengan Meningkatkan Trust. Akuntabel artinya comply (selaras) pada prosedure eprocurement, sehingga mudah di audit menghasilkan Trust (Kepercayaan) dan integritas data, prosedure dan hasil. Meski ke depan masih ada beberapa sisa masalah yang harus diselesaikan dari Perpres 116/2018 seperti diperkenalkan Agen Pengadaan dan Lembaga UKPBJ (unit kerja pengadaan barang/jasa) serta eCatalog Lokal dan Sektoral.
Tanpa disadari, selama 1 dekade terakhir ini, Agus Prabowo telah sukses mengusung Eprocurement, dari sejak lahir pada 10 tahun yang lalu terdiri dari Etendering (Tender secara elektronik) versi 4.3 SIRUP; eCatalog dan Epurchasing versi 5.0. 10 tahun terakhir sudah dilalui oleh Agus dengan metode Pengadaan secara Elektronik dan perubahan paradigma 10 tahun ke depan yang akan dihadapi adalah Disrupsi Digital dengan Digitalisasi Pengadaan.
Kalau kegiatan LKPP selama 10 tahun yang lalu di bawah komando Agus Prabowo adalah era mengelektronik dan membuat web present Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di era Internet Access & Services. Maka tantangan era 10 tahun ke depan adalah melakukan Digital transformasi dan disrupsi via aplikasi memasuki era Internet of Crowd Collaboration (People), era Internet of Trust (Blockchain), era Internet of Things & AI.
“Digital disrupsi sepuluh tahun ke depan didrive oleh Industry 4.0, Big Data, AI/Robotics, Blockchain, Clouds dan Coqnitive Computing yang membawa LKPP menuju Coqnitive Procurement,” ujar Sara Sadiqa, Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP sebagai panelist & narasumber di Rakornas LKPP.
Rakornas LKPP sekaligus merilis resmi SPSE 4.3 yang terbaru Juli 2018 mengikuti Perpres PBJB Nomor 16 Tahun 2018 yang diundangkan pada 22 Maret 2018, selanjutnya sosialisasi dilakukan sebelum Rakernas. 2018.
SPSE 4.3 ini merupakan pernyempurnaan dari SPSE 4.2 yang dirilis LKPP pada bulan Januari 2018 sebagai persiapan implementasi Perpres PBJB. Perubahan pada SPSE 4.3 yang baru seperti:
- Istilah umum antara lain seperti dari ULP menjadi UKPBJ dan lelang menjadi tender, serta dokumen pengadaan menjadi pemilihan.
- Perubahan Jenis Kontrak. Input Persiapan Pengadaan dulu dilakukan oleh PPK, namun kini oleh Pokja ULP, dengan: (1) Upload KAK/spesifikasi; (2) Input HPS dan Input rancangan kontrak. Penambahan peran Pengelola Pengadaan oleh Kepala ULP. Selanjutnya marix metode tender dapat dilihat di website LKPP.
Jelas Agus kepada seribu lebih peserta dari penjuru tanah air, bahwa di Indonesia lebih dari separuh penduduk menggunakan Smartphone, sehingga kita berpindah dari Internet of Access & Services, Internet of People (era Kolaborasi) dan Internet of Things (IoT) yang menyumbangkan big data di clouds. Contoh dari aplikasi AI di Smartphone yang paling sederhana adalah tracking pergerakan anda dari point A ke B, bahkan dengan teknologi Google Map dan Waze, maka AI dapat membuat tracking pilihan rute yang paling cepat dan singkat.
Dunia pengadaan pun melakukan stategi yang sama, karena ePurchasing adalah upaya belanja/pembelian langsung pemerintah secara elektronik dengan metode pengadaan secara langsung dan ecatalog sebagai medianya dan barang yang ada dapat dibeli langsung. Sehingga dengan AI maka setiap penyedia akan tahu barang yang dijual, berapa harganya, delivery time, dimana pabriknya dan instansi pemerintah apa yang membutuhkan. “Kita LKPP membuat sistem memanfaatkan data dengan aplikasi AI dan paradigma yang baru,” terang Agus.
ABDI mempresentasikan Blockchain dan AI untuk meningkatkan elemen trust pada eProcurement sesuai titipan Agus Prabowo untuk LKPP 10 tahun ke depan bersama dengan Perpres 16/2018 paradigma eProcurement tidak lagi berpedoman pada kompetisi harga “termurah”, namun dengan paradigma ‘Value’ atau Nilai. Artinya dengan Cognitive Procurement, pengadaan ke depan dapat memanfaatkan Data Analytics & Insight untuk menghasilkan benefit, outcome dan “value” for money. **
