Jakarta, KomIT.ID – Tercatat, dari hasil penapisan “artifivial intelligence” selama tiga bulan terakhir, Berita bohong atau hoaks yang beredar di Indonesia paling banyak menyerang pemerintah.
Hal ini disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widyastuti, pada diskusi di Jakarta, Selasa (15/1/2019) lalu.
Niken mengatakan setelah pemerintah, informasi hoaks juga banyak menyerang presiden, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019, dan para menteri, yang disebarkan melalui pesan singkat berantai dan media sosial.
Berdasarkan data tersebut Rosarita mengungkapkan sebanyak 63 informasi hoaks terkait dengan politik dan Pemilu 2019.
“Itu yang sangat disayangkan, ketika kita akan menggelar pesta demokrasi justru banyak beredar informasi negatif, ujaran kebencian, fitnah, hingga provokasi,” sebut Niken.
Lebih lanjut Niken menjelaskan bahwa Kominfo telah berupaya menekan penyebaran hoaks yang beredar melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.
“Kami terus melakukan verifikasi namun penyebaran hoaks lebih cepat, maka kami sebenarnya tidak bisa bekerja sendirian,” kata Niken.
Oleh sebab itu Kemkominfo melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti 98 komunitas cyber dan beberapa kementerian serta lembaga terkait.
“Kami juga rajin menegur platform-platform yang memiliki akun dengan konten informasi berita bohong, radikal, dan menyesatkan,” lanjut Niken.
Niken kemudian memberikan contoh aplikasi “Telegram” dan “TikTok” yang dinyatakan bermasalah dan sempat diminta untuk segera memperbaiki kontennya.
“Masyarakat juga kami minta untuk aktif, dengan melaporkan akun atau konten dengan informasi negatif, dengan begitu akan mudah menapis konten-konten negatif supaya tidak tersebar,” pungkas Niken. (*/WS)
