Yogyakarta, Komite.id – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rosarita Niken Widiastuti mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
“Mari kita semua, seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta tahapan-tahapan pemilu,” tutur Niken dalam Sosialisasi Literasi Media Digital Dalam Menangkal Hoax Pada Pemilu 2019 di Yogyakarta, Jumat (25/02/2019).
Menurut Dirjen Niken, upaya mengajak masyarakat agar ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu menjadi tugas Ditjen IKP. “Tugas Ditjen IKP sebagai humas pemerintah. Humas yang menyampaikan pentingnya Pemilu, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu serta tahapan-tahapan pemilu,” paparnya.
Dirjen IKP mengingatkan pula seluruh peserta yang kebanyakan dari ibu penggiat PKK untuk mewaspadai bahaya hoaks. Ia menjelaskan ciri-ciri hoaks agar bisa dihindari dan tidak disebarluaskan.
“Bahaya hoaks yang dapat merusak, agar ibu-ibu bisa menjadi cerdas dalam menyebarkan informasi yang tidak bisa ditentukan kebenarannya,” paparnya seraya menjelaskan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum haram menyebarkan hoaks, gosip dan ujaran kebencian.
Dalam acara itu hadir pula Ketua KPUD Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi. Ia menjelaskan cara tepat memelihara kedamaian pada tahun politik. “Caranya dalah dengan tidak menyebar hoaks dan selalu melakukan cek kebenaran informasi,” ungkapnya.
Haryadi juga menjelaskan mengenai kewajiban pemilih untuk memiliki KTP Elektronik. “Sesuai UU Nomor 7/2017 Pasal 248 pemilih harus memiliki KTP Elektronik. Dan harus tercatat dalam Daftar pemilih ada DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus),” tuturnya.
Sementara Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan Syaiful Arif mengajak seluruh masyarakat Indonesia 17 April 2019. “Demokrasi bukanlah sistem kafir karena sejatinya dalam Islam demokrasi sangat dimuliakan,” tandasnya. (*/WS)
