Jakarta, Komite.id – Dalam menyiapkan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menerapkan smart city (kota pintar), Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengharapkan agar pemerintah daerah tidak terbebani.
“Teknologi adalah enabler jadi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan atau membangun smart city,” kata Semuel dalam acara Opening Ceremony Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (15/05/2019) lalu.
Semuel menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan segera menyiapkan satu fasilitas penyimpanan data-data strategis dan aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum untuk membantu daerah dalam membangun smart city.
“Pemerintah pusat akan menyediakan masterplan pembangunan smart city untuk pemerintah daerah,” tambahnya.
Dirjen Aptika menjelaskan kontribusi Kementerian Kominfo yang menyediakan berbagai infrastruktur untuk membantu pemerintah daerah di wilayah 3T agar mendapatkan akses internet yang baik melalui Palapa Ring.
“Palapa ring adalah suatu proyek pemerintah yang mana menyambungkan semua kota dan kabupaten dengan fiber optik. Sementara untuk pulau-pulau yang terpencil, pihaknya akan meluncurkan satelit pada tahun 2022,” jelasnya.
Semuel mengharapkan pemerintah daerah memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan mendorong masyarakatnya untuk lebih maju demi mewujudkan smart city. “Syarat pertama adalah kemauan kita untuk berubah dan kita harusnya jadi leading dan kita harusnya leadingnya ini kita jadi tut wuri handayani benar-benar mendorong masyarakat juga berubah,” ujarnya.
Menurut Samuel, hal terpenting dalam membangun smart city adalah mengubah pola pikir. “Mindset adalah yang pertama bahwa kita ingin merubah cara kita melayani masyarakat, cara kita memerintah. Pembenahan sistem perizinan di daerah.
“Proses-proses yg bertele-tele itu harus dihapuskan,” katanya seraya menambahkan agar pemerintah daerah memperbaikan proses bisnis.
Semuel juga meminta pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang terbuka agar berbagai data mudah diakses oleh masyarakat. (WS)
