Jakarta, Komite.id- Era normal baru menjadi momentum bagi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC untuk mempercepat pergeseran layanan kepelabuhanan ke arah digital. IPC akan terus mendorong semua pemangku kepentingan, terutama para pengguna jasa untuk bersama-sama melakukan transformasi ke arah aktivitas bisnis digital.
“Transformasi menuju digitalisasi di pelabuhan itu tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi, namun juga menyangkut proses dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kuncinya adalah kolaborasi. Butuh komitmen kuat semua pemangku kepentingan untuk mempercepat digitalisasi kepelabuhanan,” kata Direktur Utama IPC, Arif Suhartono, di Jakarta, Kamis (18/6).
Arif memaparkan, transformasi digital yang dilakukan IPC terbagi menjadi 2 fokus, yakni internal dan eksternal. Di lingkup internal, IPC telah menerapkan sistemisasi dan menggunakan aplikasi digital, baik di sisi laut maupun di sisi darat yang mencakup terminal pelabuhan, pergudangan serta area pendukung lainnya.
Di sisi laut, misalnya, IPC memanfaatkan teknologi inaportnet serta aplikasi digital lain seperti VMS, VTS, MOS, SIMOP untuk aktivitas labuh, kapal pandu, kapal tunda, kepil dan tambat. Di sisi terminal ada aplikasi TOS, NPK TOS, dan Car Terminal Operating untuk kegiatan bongkar muat serta pemindahan barang. Sedangkan di area pendukung IPC sudah memanfaatkan aplikasi Behandle Operating System, Warehouse Operating System, serta Autogate System.
Untuk eksternal, khususnya pengguna jasa, sejak beberapa tahun lalu IPC sudah memperkenalkan platform e-Service yang memudahkan pelayanan secara online. E-service tersebut di antaranya layanan registrasi, booking, billing, tracking, pembayaran, dan pengaduan pelanggan (e-care).
Selama pandemi Covid-19, berbagai platform digital yang disiapkan IPC terbukti efektif menjamin kelancaran layanan kepelabuhanan. “Di era normal baru ini, pemanfaatan platform e-Service akan diperkuat. Kami mendorong pengguna jasa terus memanfaatkan e-Service dan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, di mana aktivitas pertemuan langsung atau tatap muka diminimalisir,” jelas Arif.
IPC hanyalah satu mata rantai yang ada dalam rantai logistik. Di pelabuhan ada 18 institusi atau lembaga lain yang juga menjadi bagian dari sistem logistik nasional. Jika semua pelayanan di Pelabuhan bisa dilakukan secara digital dan terintegrasi, maka akan tercipta model bisnis baru di pelabuhan yang lebih cepat, lebih mudah dan transparan.
Sebenarnya, Arif melanjutkan, sejak lima tahun lalu IPC sudah memperkenalkan Port Community System (PCS) yang bisa digunakan sebagai platform bersama bagi semua pemangku kepentingan di pelabuhan. PCS merupakan sebuah sistem yang bisa memfasilitasi pertukaran informasi, data dan dokumen secara cepat dan mudah.
“Namun pemanfaatannya memang belum secepat yang diharapkan, karena mengubah kebiasaan-kebiasaan lama. Saya yakin era normal baru ini mendorong kita semua untuk mengarah pada pemanfaatan platform digital yang akan mempercepat semua pelayanan di pelabuhan,” katanya. (red)
