Jakarta, Komite.id- Dalam mendorong akselerasi transformasi digital, Menteri Kominfo Johnny G Plate menyebutkan pemerintah harus menyelesaikan pembangunan infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Kami saat ini sudah membangun lebih dari setengah juta BTS (base transceiver station/stasiun pemancar) yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air dan memanfaatkan 9 satelit dengan kapasitas 50 gb,” kata Johnny dalam program Indonesia Town Hall, di Metro TV, Jumat (30/10).
Menkominfo menyebut salah satu mandat Presiden Joko Widodo kepada kementeriannya ialah membangun infrastruktur TIK di 12 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Sebanyak 9.113 di antaranya ialah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Mudah-mudahan dengan komitmen dan dukungan kuat dari presiden, tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan sudah terlayani 4G. Dengan demikian, pelayanan ekonomi digital, tele-education, tele-health, bisa dilakukan dengan baik,” ungkapnya.
Menurut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, kunci dari pengalaman banyak negara yang berhasil lolos dari middle income trap adalah mendorong ekonomi berbasis inovasi. Dalam hal ini, Indonesia harus menentukan sektor yang menjadi kekuatan untuk membawa Indonesia melompat jadi negara berpendapatan tinggi.
“Ada dua kelompok besar. Pertama, pengolahan sumber daya alam, baik pertanian maupun pertambangan. Dengan sentuhan teknologi, inovasi, bagaimana caranya ini ada nilai tambah optimal. Kedua, terkait sumber daya manusia (SDM), yaitu kelompok kreatif dan digital,” imbuhnya. Intinya, jelas Bambang, jika Indonesia ingin jadi negara inovatif pada 2045, Indonesia harus menyiapkan tranformasi digital agar generasi muda mengedepankan keunggulan di bidang ekonomi kreatif dan digital.
Sekretaris Kemko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan keberadaan infrastuktur TIK menjadi sangat strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia. Dia menyatakan hal itu merupakan kunci utama meraih apa yang sering diprediksikan bahwa pada 2025 potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai lebih dari 43% atau US$133 miliar dari total di kawasan Asia Tenggara sekitar US$300 miliar. Susiwijono menyatakan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur TIK sangat besar dan jadi salah satu prioritas. Di dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) misalnya, alokasi khusus untuk mendorong transformasi digital mencapai Rp10,6 triliun.
“Mulai dari program internet untuk puskesmas, subsidi kuota internet bagi siswa dan guru saja Rp6,7 triliun. Jadi saya pikir Rp10,6 triliun dari bagian PEN ini cukup besar dan menandakan kita ingin mendorong penyediaan infrastruktur TIK,” tutup Susiwijono. Di sisi lain, pengembangan SDM jadi kunci dalam memasuki perekonomian digital. Terkait penguatan SDM digital itu, Kementerian Kominfo mendorong program yang terdiri dari tiga layer. Layer paling bawah untuk keahlian dasar (basic skill) yakni Gerakan Nasional Literasi Digital.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut ada banyak tantangan yang harus dijawab. Salah satunya ialah e-commerce di Indonesia yang berkembang tetapi 90% masih produk luar Indonesia. “Ini mungkin kita harus ubah bahwa dominasi asing di start up dan aplikasi di Indonesia, menjadi produk-produk yang berbasis ke- indonesiaan. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia berubah ke digital dan mereka berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital, dengan produk-produk asli Indonesia,” imbuh Heru. (sumber meda indonesia)
