Jakarta, Komite.id- Dalam lima tahun terakhir, pembangunan kota Ambon memiliki tujuh program utama diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi dengan mengupayakan Ambon menjadi kota yang cerdas atau smart city yakni penetapan regulasi digitalisasi dan integrasi layanan kedalam satu aplikasi pelayanan.
Dalam mewujudkan Ambon menuju ‘smart city’ dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung yakni pembangunan CCTV serta sarana dan prasarana yang lain. Ada 57 titik CCTV yang berfungsi mengontrol dan mengawasi seluruh aktivas social, pemerintahan dan pembangunan di kota Ambon.
Selain itu, ketersedian jaringan pendukung antara lain, 3G, broadband acces, dan fiber optic yang telah mencakup wilayah administrasi kota Ambon. Belum lagi adaya WIFI gratis di sejumlah titik di kota Ambon. Tak hanya itu, kota Ambon juga memiliki command center. Dengan adanya command center atau ruang kendali darurat untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi dengan cepat.
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan, dalam mewujudkan Ambon sebagai smart city, tidak terlepas dari sisi maintenance atau mengelolanya kata kuncintya adalah SDM, karena itu, di tahun ini kita akan merekrut secara spesifik 30 tenaga TI yang akan kita siapkan untuk mempercepat dan mewujudkan ambon sebagai smart city.
Ada sejumlah program prioritas yang dilakukan oleh Pemkot Ambon diantaranya, Ambon Public Service; Ambon Officer Service dan Ambon Rule Service. “Bagi saya pribadi, Ambon sebagai Smart Public Service harus bercirikan dua hal yakni, kota ini harus selalu up to date terhadap teknologi terbaru, terutama yang bertujuan untuk pelayanan publik dan kota ini harus dapat menyediakan pelayanan sekaligus mengedepankan pelayanan yang menarik dan mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat,” ujarnya.
Pertama, smart public service dengan menciptakan aplikasi bernama Ambon Access. Ini merupakan bentuk pelayanan informasi Pemkot Ambon kepada masyarakat atau bagi wisatawan yang berkunjung ke Ambon. Aplikasi tersebut juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang diawali dengan pemenuhan konten UMKM di Kota Ambon.
Aplikasi tersebut, kata Richard, juga berfungsi sebagai pengaduan masyarakat, dengan mengirimkan gambar atau teks. “Jika selama ini laporan pengaduan masyarakat melalui SMS, maka saat ini bisa melalui aplikasi, kita berupaya membantu masyarakat ciptakan Ambon dalam satu genggaman, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam satu aplikasi,” jelasnya.
Kedua, smart office service yang merupakan langkah untuk memudahkan layanan di internal Pemkot Ambon dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di Kota Ambon. “Khusus untuk layanan pemerintahanan, jadi internal pemerintah kota, seluruh layanan aplikasi di Kota Ambon kita satukan dalam layanan aplikasi yang namanya smart oficces service. Jadi semua data kepegawaian, data keuangan itu kita integrasikan.”
Ketiga, smart rules service. Aplikasi ini untuk mempermudah investor melakukan investasi di Kota Ambon. Dengan memuat Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH), aplikasi ini dapat digunakan untuk mengakses dan mengkaji peraturan-peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi untuk kemudian direvisi sehingga mendukung investasi. (red)
