Jakarta, Komite.id- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa melantik Muh Aris Marfai, sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang baru. Pelantikan dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (27/1).
Aris Marfai dilantik sebagai Kepala BIG menggantikan Hasanuddin Zainal Abidin, dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 94/2011 tentang BIG sebagaimana diubah dengan Perpres No.127/2015. “Kita akan bekerja secara serius untuk percepatan pengadaan peta dasar yang menjadi suatu keharusan. Kami juga mendukung PP terbaru, yaitu PP No. 2/2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. BIG sangat berkompeten dan berperan dalam kesuksesan pelaksanaan PP tersebut,” ujar Aris Marfai.
Suharso dalam sambutannya berharap Aris Marfai mampu memperkenalkan lembaga yang dipimpinnya ke masyarakat umum, khususnya pengguna data geospasial. Dengan dinamika yang terjadi, mulai dari berbagai kejadian bencana alam, dan pelemahan ekonomi global akibat pandemi Covid-19, tugas BIG ke depan tidak semakin ringan. “Sebagaimana saudara ketahui, bahwa BIG adalah lembaga yang sangat strategis dalam mendukung program-program pemerintah. Produk utama berupa Informasi Geospasial (IG) sangat dinantikan keberadaannya oleh K/L dan Pemda dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, namun juga oleh dunia usaha dan masyarakat,” kata Suharso.
Dari aspek perencanaan pembangunan, lanjut Suharso, paradigma perencanaan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) menempatkan arti penting IG dalam posisi yang vital. Sehingga, keberadaan IG yang lengkap, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu prioritas. “Saya percaya, dengan kemampuan, pengalaman, networking, dan komitmen saudara yang telah terpilih melalui seleksi terbuka yang sangat ketat, saudara akan mampu membawa BIG menjadi lembaga yang penting dan diperhitungkan dalam mendukung pembangunan nasional,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Suharso juga berpesan agar percepatan peta dasar skala besar, baik wilayah darat, laut maupun wilayah pantai menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya. Implementasi Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta juga memerlukan upaya nyata.
Selain itu, pelayananan kepada daerah dalam percepatan penyusunan rencana tata ruang, dan pembinaan pada berbagai pemanfaatan IG oleh K/L, seperti mitigasi bencana, rekonstruksi dan rehabilitasi perlu dipercepat menggunakan metode yang tepat. Terakhir, dibutuhkan SDM yang mencukupi, terobosan IPTEK, serta standar yang lengkap untuk mempercepat IG oleh BIG dengan struktur organisasi yang mendukung secara optimal. “Penegakan prinsip-prinsip tata laksana yang baik (goodgovernance principles) perlu menjadi perhatian utama. Mudah-mudahan Saudara dapat membawa BIG lebih baik lagi dan tidak meninggalkan jejak-jejak yang kurang menyenangkan di masa yang akan datang,” tutupnya. (red)
