Jakarta, Komite.id- Kementerian Perindustrian berupaya mengoptimalkan realisasi anggaran sebesar Rp2,87 triliun pada tahun 2021 sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan. Diharapkan, pagu anggaran tersebut akan turut memacu upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.
“Tahun 2021 akan menjadi tahun penuh peluang, sehingga kebijakan pemerintah untuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pelaksanaan vaksinasi bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/2).
Menperin menyebutkan, beberapa kegiatan prioritas nasional yang bakal dilaksanakan Kemenperin dalam rencana kerja tahun 2021, di antaranya adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi. “Kegiatan ini meliputi pelatihan vokasi industri, pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi industri, dan pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan industri,” tuturnya.
Kemudian, program riset serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah ini akan ditopang melalui kegiatan percepatan pemanfaatan transformasi industri 4.0, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan penyelenggaraan forum penguatan kapasitas lembaga sertifikasi industri hijau.
Berikutnya, program nilai tambah dan daya saing industri. Kegiatan ini meliputi pengembangan standar industri, penumbuhan industri substitusi impor dan hilirisasi industri, peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan Inovasi, perbaikan rantai pasok, peningkatan kerja sama dan investasi, pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0, penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), serta pengembangan perwilayahan industri.
Selain itu, program dukungan manajemen, yang antara lain didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Kemenperin, layanan data dan informasi industri 4.0, serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Meskipun ada penghematan anggaran, Kemenperin akan tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional khususnya penumbuhan dan pengembangan sektor IKM,” papar Agus.
Sebelumnya, pagu anggaran Kemenperin tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun. Namun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, Kemenperin melakukan penghematan anggaran sebesar Rp301,92 miliar sehingga pagu menjadi Rp2,87 triliun.
Pada raker dengan Menperin, Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan alokasi anggaran Kemenperin tahun 2021. Komisi VI DPR RI juga akan melakukan pendalaman dan pembahasan dengan Eselon I Kemenperin terkait pelaksanaan kegiatan prioritas Kemenperin tahun 2021 yang akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraaan rakyat di tengah masa pandemi Covid-19.
Pacu substitusi impor
Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, pihaknya telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada tahun 2022. Nilai Subtitusi Impor yang ditargetkan adalah sebesar Rp152, 83 triliun atau 35% dari potensi impor tahun 2019 yang mencapaiRp434 triliun. “Langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah penurunan impor melalui substitusi impor dan peningkatan utilisasi sektor industri,” tegasnya.
Agus menerangkan, langkah-langkah untuk mengakselerasi program substitusi impor dan mendorong akselerasi pertumbuhan industri pada tahun 2021, akan diimplementasikan ke dalam empat program utama. “Yaitu, program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kebijakan harga gas, program hilirisasi mineral, serta program Bangga Buatan Indonesia,” sebutnya.
Menurut Menperin, implementasi program P3DN akan dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh. Potensi dari APBN mencapai Rp607 triliun, yang terdiri atas Belanja Barang senilai Rp357,4 triliun dan Belanja Modal Rp250,3 triliun. “Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada tahun 2018, Kemenperin telah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk. Tentunya ke depan kami akan akselerasi lagi,” ujarnya.
Terkait kebijakan harga gas, Menteri AGK mengungkapkan, pada tahun 2020 terdapat 176 perusahaan dari tujuh sektor yang telah mendapat fasilitas tersebut. “Dengan adanya fasilitasi ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien,” tuturnya.
Selain itu, Agus mengemukakan bahwa penerapan harga gas di Jawa bagian Barat telah ter-cover 100%. Sedangkan Jawa bagian Timur telah mencapai 82%, serta wilayah Sumatera sekitar 20-30%. “Kami menargetkan agar semua sektor penerima kebijakan penurunan harga gas ini dapat bertambah dan coverage-nya makin meningkat,”tandasnya
Sementara itu, upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri smelter, antara lain meliputi pemurnian nikel, nikel kobalt, alumunium, tembaga dan besi baja. “Saat ini secara total kita punya 30 smelter yang beroperasi, sedangkan yang tahap konstruksi 20 smelter dan dalam tahap feasibility study sebanyak 9 smelter,” sebutnya.
Menperin menegaskan, pihaknya bertekad mendorong penguatan hilirasi industri pertambangan dan memperkokoh struktur industri dalam negeri. “Implikasi dari kebijakan ini, industri logam dasar pada tahun 2020 tumbuh 5,87%, kemudian ekspornya pun tumbuh 30%, bahkan menyumbang devisa negara hingga USD22 miliar,” ungkapnya. Oleh karena itu, pada 2021 Kemenperin terus memacu hilirisasi industri, termasuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen baterai untuk kendaraan listrik.
Pada tahun ini, Kemenperin akan terlibat aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia. Manfaatnya antara lain menciptakan nilai tambah bagi pelaku IKM, meningkatkan permintaan terhadap produk IKM, meningkatkan jumlah IKM yang onboarding. Contohnya, pada Mei 2021 nanti, Kemenperin akan meluncurkan Festival Joglosemar yang akan menampilkan IKM terbaik dari daerah Joglosemar. Acara tersebut akan diisi dengan webinar bimbingan teknis dan teknologi serta pelatihan bagi IKM. (red)
