Jakarta, Komite.id- Program Kartu Prakerja menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi terhadap masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Untuk 2021 ini, pemerintah menetapkan anggaran program Kartu Prakerja sama dengan tahun lalu yakni Rp 20 triliun. Masih ada optimisme bahwa perekonomian Indonesia bisa lebih baik karena yakin fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, ditambah pula dengan kebijakan strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya menjaga daya beli masyarakat.
Rudy Salahudin, Deputi IV Kemenko Perekonomian menyebutkan Program Kartu Prakerja mengemban dua misi, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, lalu membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. “Program Kartu Prakerja ini sendiri masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok perlindungan sosial,” terangnya dalam Dialog Publik bertema Perkembangan Program Kartu Prakerja yang diselenggarakan KPCPEN, Rabu (10/3) dan disiarkan di FMB9ID_IKP.
Rudy Salahudin menyampaikan hasil pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2020 yang memuaskan. “Pada 2020, ada 12 gelombang Kartu Prakerja yang kita keluarkan dan kita sangat inklusif dalam menyentuh 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan jumlah penerima SK Kartu Prakerja mencapai 5,9 juta, menjangkau masyarakat difabel, kabupaten tertinggal, lulusan SDSMP, masyarakat lansia, mantan TKI, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Ini salah satu keberhasilan program Kartu Prakerja 2020,” terangnya.
Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menambahkan menurut hasil survei BPS, pada 2020, sebanyak 88,9% penerima kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat dan 81% penerima bantuan memanfaatkan intensif sebesar Rp600 ribu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari,” tutup Denni Puspa.
Senada dengan keterangan tersebut, Yumna Via Hasiany, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 2 menceritakan pengalamannya mengikuti program Kartu Prakerja. “Saya mengikuti program Kartu Prakerja di Maret-April 2020, alhamdulillah Juni 2020 sudah mendapat pekerjaan di bidang IT. Pelatihan tersebut berguna sekali menurut saya, karena yang saya ambil benar-benar bisa saya terapkan di dalam pekerjaan saya saat ini. Pekerjaan saya saat ini di bidang programing web yang sesuai dengan pelatihan yang saya ambil,” ujarnya.
Selain itu Yumna juga menyatakan bahwa sertifikat yang didapatkan dari program Kartu Prakerja cukup berguna untuk melamar pekerjaan. Untuk 2021, desain program Kartu Prakerja serupa dengan 2020 yakni, biaya pelatihan Rp1 juta,
insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, kemudian ada pula insentif survei Rp150 ribu untuk tiga kali survei. Pelaksanaannya pun masih dilakukan secara online.
“Bapak Presiden telah meminta agar program Kartu Prakerja segera diluncurkan di awal 2021 untuk mendorong konsumsi. Pada 23 Februari 2021 kemarin kita sudah memulai Kartu Prakerja gelombang 12 dengan alokasi anggaran Rp10 triliun untuk semester I 2021. Skema yang digunakan masih semi bansos seperti 2020. Dan kuota per gelombang sebanyak 600 ribu, prioritasnya masih sama yakni pekerja terdampak PHK, pelaku UKM yang terdampak, pekerja sektor wisata yang terdampak, lalu calon pekerja migran Indonesia,” ujar Rudy Salahudin.
Untuk 2021 ini, ekosistem Kartu Prakerja meliputi 5 mitra pembayaran, 7 platform digital, 165 lembaga pelatihan, 4 institusi pendidikan, dan 3 portal lowongan kerja. “Kita terus menambah Lembaga pelatihan dan tentunya penambahan ini setelah mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian 165 lembaga pelatihan ini juga menyediakan 1700 pelatihan,” papar Denni Puspa.
Denni Puspa juga menambahkan, dari banyaknya pelatihan yang tersedia, program Kartu Prakerja berusaha mencocokkan pelatihan dengan lowongan yang ada di lapangan, “Selain itu, kenapa ini bersifat semi bansos, adalah untuk membantu yang terdampak pandemi tapi belum menerima bantuan apapun dari pemerintah seperti program bantuan sosial, bantuan UKM, dan lain sebagainya,” katanya.
“Pada gelombang 14 nanti kami akan berusaha memperbaiki fitur, yaitu untuk teman-teman yang tidak lolos akan diberikan informasi mengenai alasan kenapa tidak berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja. Karena kami memiliki daftar NIK dari Kementerian dan Lembaga lainnya hingga bisa mengetahui kelompok masyarakat mana saja yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja supaya bantuan pemerintah tidak tumpang tindih,” tambah Denni Puspa. (red)
