DAY 3 – BAKTI HALL – 01 December 2020:
Jakarta, Komite.id- Hari Ketiga (Day3) DataGovAi 2020 tahun ketiga digelar tanggal 1 Desember 2020 di BAKTI Hall dihadir oleh 700+ peserta di Zoom WebSummit & Youtube ABDI Channel dari 1000+ pre registered, dengan tema Data Science for Humanity & Connectivity, sedangkan, Hari Pertama (Day 1) dengan tema Governance atau TataKelola Data & AI. Hari kedua (Day2) dengan tema Teknologi Big Data dan AI. Jumlah pengunjung selama 3 hari 2,000+ peserta, dari 4,000+ yang sudah mendaftar
Tema Welcoming Keynote, Chairman ABDI adalah “Data science untuk Data Demokrasi, Inklusivitas & Konektivitas” bagi masyarakat marginal terpinggirkan, perdesaan di daerah 3T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal).
Hari Terakhir (Day3), DataGovAi 2020 Summit dibuka dengan Keynote Utama Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) bersama Keynote Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementrian Dalam Negeri. Moedoko mengapresiasi penyelenggaraan DataGovAi 2020 Summit yang diselenggarakan dengan teknologi Virtual Stage oleh ABDI dan mengharapkan agar semua pihak tetap semangat dan optimis, meski ditengah musibah Pandemi Covid 19, serta mampu membantu program Pemerintah dalam melakukan transformasi digital.
Kepala KSP juga membawa pesan dari Presiden Jokowi yang disampaikan pada 17 Agustus 2019 yang lalu di Parlemen bahwa pada era Pandemi ini membuat kita semua harus bekerja ekstra ordinary dan lebih keras, tidak bisa lagi bekerja dengan cara cara standar, business as usual. Untuk itu pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting guna menunjang kerja kita agar mampu membaca tanda tanda zaman dengan momentum Pandemi Covid 19 ini untuk melakukan lompatan inovasi dan memenangkan persaingan global. Semoga DataGovAi 2020 Summit ini membuat masyarakat kita agar lebih aware& waspada di era Revolusi Industrial (IR) 4.0 ini, karena IR 4.0 telah merubah total pola hidup kita sehari hari dan landscape persaingan global saat ini.
Keynote BAKTI focus pada aspek USO (Universal Service Obligation)untuk membangun infrastruktur Internet & Telekomunikasi khusus melayani daerah non komersial & rural perdesaan 3T Terluar-Terpencil-Tertinggal, agar dapat menstimulus pertumbuhan & pemulihan ekonomi daerah serta lapangan kerja didaerah.
Prof Craig mengedepankan tema Hari Ketiga tentang bagaimana agar Big Data dan AI bermanfaat tidak saja utk kalangan atas, kaya, tapi juga inklusif & berkeadilan untuk kaum marginal, tertinggal dan miskin. Dengan kata kunci “Avoid Winner takes all” agar Konsentrasi Data tidak dikuasai oleh Perusahaan Raksasa Big Tech Companies. ie Google FB, WA dll.
Dirjen Dukcapil mengadopsi Perpres Satu Data Indonesia (SDI) yang dikaitkan dengan distribusi Data Kependudukan seperti KTP agar tidak tumpang tindih, ego sektoral dengan instansi lainnya, serta KTP dapat menjadi SingleIdentityNumber bagi Satu Data Indonesia, yang mempunyai populasi penduduk nomor 4 terbesar di dunia.
Data Veracity: Kualitas & Fakta (Truth) bagian dari Data Governance
Dunia mengalami ledakan data, namun sayangnya majoritas data adalah ‘Dark Data” artinya data yg tumpang tindih, kadaluwarsa, tidak relevan & tidak bermanfaat. Selain epidemi Covid 19, dunia juga mengalami Epidemi hoax&PostTruth (Pembenaran) yang mengancam demokrasi data, karena data controller& pembobol data (hackers) dapat dengan mudah mengumpulkan, menginterpretasi & manipulasi data yang dapat mendistorisi hasil Pemilu, Pilkada Kebijakan, Capres atau Pemilih agar: (1). Diarahkan kepada isu politik tertentu, kebijakan atau kandidat pasangan calon baik di Pilpres maupun Pilkada; (2) Dapat mempengaruhi arah kebijakan, pilkada atau pemilu melalui propaganda dengan pembenaran info, hoax, deep fake foto dan video.
Disini Veracity (Kualitas data) & Fakta (Truth) sangat diperlukan sebagai kekuatan yang membantu membentuk masa depan manusia yang lebih baik di era digital & siber.
Tantangan Global: Distribusi Data & Konektivitas untuk masyarakat terpinggirkan
Pada era ledakan Big Data: Kepemilikan, Proses & Kontrol dari Data Teknologi masih berkonsentrasi & monopoli oleh Global Big Tech Facebook, Google, WA, juga Venture Capital & Negara Maju. Presiden Jokowi memperingatkan agar regulasi Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus segera diundangkan untuk memberikan demokrasi dan kesetaraan akses data serta kedaulatan pada masyarakat Indonesia. Sayangnya hingga akhir tahun ini RUU PDP belum bisa selesai, harapannya 2021.
Karena saat ini Akses & Kepemilikan data hanya memberi manfaat pada Perusahaan besar, Kelas Atas (The Have) daripada kaum marginal & miskin. Akses Data harus Demokratis & untuk semua kalangan inklusif. Pemerintah harus memastikan Akses Data inklusif, demokratis & menguntungkan masyarakat bawah,miskin, termarginalisasi/terpinggirkan. Regulasi tentang Distribusi Data sebagai sumber daya yang strategis dan berharga bagi Bangsa & Negara harus secepatnya diundangkan (RUU PDP).
Tantangan berat untuk mengurangi kesenjangan digital dan geografis daerah perdesaaan mengakomodasi juga masyarakat miskin, terpinggirkan & desa yang terpencil. Dana USO (Universal Service Obligation) digunakan untuk penetrasi infrastruktur didaerah rural 3T (Terluar, Terpencil & Tertinggal).
Deep Fake Technology dan Virtual Background
Teknologi Virtual Reality semakin sering digunakan, misalnya untuk membuat Virtual Stage/Background saat melakukan Zoom Meeting, Websummit atau WebClass, sehingga menjadi lebih riil. Dengan teknologi VideoStreaming&GreenScreenStudio seperti di station TV studio, kita dapat membuat sebuah panggung virtual (stage), sehingga seakan kita berada dipanggung atau di sebuah lokasi diujung dunia misalnya. Sisi hitam dari teknologi ini juga dapat digunakan untuk melakukan penipuan, cikal bakal dari DeepFake, dimana content sebuah video dapat dimanipulasi, dimana pembicara dari seorang tokoh, dapat dimanipulasi dan dibajak suara nya dengan statemen (posttruth) bukan dari tokoh tersebut. Dahulu ada istilah SeeingisBelieving, karena yang kita lihat adalah gambar fakta &riil, bukan hoax atau posttruth (pembenaran). Kedepan dengan teknologi DeepFake menjadi sangat mudah merubah memasukkan (embedded) contentposttruth (pembenaran) sebuah video, sehingga faktanya menjadi berubah dan di manipulasi sesuai pesanan seperti kasus Cambridge Analytica. Seeing is no longer believing atau kita pun sulit untuk percaya (trust) pada apa yang kita lihat? Masyarakat harus paham & mendapatkan edukasi terkait dengan pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah manipulasi fakta menjadi hoax, sehingga masyarakat harus cerdas melakukan check&recheck dengan berita dari media mainstream.
Contoh Aplikasi Big Data & AI untuk Masyarakat: Agrikultur & Perikanan
Banyak aplikasi Big Data Analytics (BDA) untuk aplikasi SmartFarming/Agriculture, diantaranya dua contoh aplikasi dibawah ini:
Teknologi Data Science, khususnya BDA dan AI untuk meningkatkan rantai pasok makanan dunia & kesejahteraan petani serta memprediksi curah hujan, cuaca, penggunaan pupuk fertilizer, serta supply demand produk pertanian. Bagaimana mendorong Petani utk menggunakan BDA &Data Science Pertanian.[1]
BDA dapat memberikan insight untuk nelayan & polisi laut dalam melacak Kapal Nelayan Ilegal. Informasi Big Data & Dataset bagi Polisi Penjaga Pantai & Nelayan terkait 4.6 juta kapal penangkap ikan yang beroperasi dilautan dunia, agar dapat dilacak (tracking), apa yang dilakukan, dimana dan kapan? Ping & tracking pergerakan 10,000 kapal ikan yang dilengkapi dengan AIS (AutomaticIDSystem). Data untuk mendeteksi transhipment pemindahan kargo ikan antara kapal penangkap ikan &mothership (cold storage ship), sehingga dapat digunakan untuk trackingilegalfishing dengan AI.[2]
Akhir Kata: Bagaimana ABDI & BAKTI Kominfo dapat manfaatkan diskusi Summit untuk kebaikan umat manusia, menyeimbangkan kesetaraan global, kesenjangan digital & data demokrasi. Dari Tema Summit, kita akan terus bertanya, bagaimana agar Big data & AI dapat menjawab masalah dunia seperti Polusi, Kelaparan, Kesenjangan Digital (Divide) & Kemiskinan? ABDI akan mengirim hasil rangkuman diskusi Summit DataGovAi 2020 kepada Pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan BSSN. (red)
