Jakarta, Komite.id- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pada sektor pemerintahan informasi merupakan hal yang penting. Pemerintah memiliki data yang beragam dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat pemerintah selaku pembuat kebijakan memerlukan cara yang efektif untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pertimbangan dalam membuat keputusan.
“Sesuai pelaksanaan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang dinamis maka karakteristik bangsa yang bersifat smart government salah satunya adalah yang didasarkan atas pengelolaan data dan informasi yang tepat yaitu data driven nation,” kata Tjahjo, dalam Satu Data Indonesia Web Summit 2021 yang digelar Asosiasi Big Data & AI (ABDI) Day 2 Digitalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengusung tema Digital Goverment (e-Goverment) Services for Economy Recovery pada (8/7).
Dia mengatakan pengelolaan data yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan cara yang efektif untuk mengolahnya. Terlebih jika informasi yang dihasilkan data tersebut dibutuhkan unutk membuat keputusan bagi pemangku kebijakan. Oleh karena itu penerapan prinsip big data sangat cocok untuk mengelola data yang sangat banyak dan beragam serta mengolahnya menjadi informasi dalam waktu yang singkat.
“Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan pelaksanaan SPBE dan SDI berdasarkan data driven organization. Jika kita serius berbenah bersama saya yakin kita akan melakukan lompatan secara signifikan,” ucapnya.
Dorong Transformasi Layanan Publik melalui MPP
Percepatan integrasi layanan publik terus dilakukan pemerintah, utamanya melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kemudahan yang ditawarkan MPP diharapkan bisa dirasakan manfaatnya di seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. “Kementerian PANRB terus mendorong seluruh instansi melakukan transformasi pelayanan publik salah satunya melalui MPP,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo.
Pelayanan publik sebagai hasil dari reformasi birokrasi didorong untuk terus ditingkatkan. Tuntutan masyarakat yang tinggi, mendesak seluruh lapisan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan profesional.
Hingga Juni 2021, sebanyak 43 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia. Sepuluh diantaranya diresmikan pada 2021. Selain itu, Kementerian PANRB juga telah menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) MPP Tahun 2021 bersama 38 pemerintah daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 128/2021.
Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi. Dari tahun ke tahun, menunjukkan kenaikan indeks pelayanan publik (IPP) yang cukup signifikan. Tahun 2017 capaian IPP adalah sebesar 3,28, pada 2018 jumlah unit penyelenggara pelayanan yang dievaluasi meningkat dengan capaian indeks sebesar 3,38. Sementara di tahun 2019, capaian IPP adalah sebesar 3,63.
Tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, jumlah pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga yang dievaluasi tidak mengalami perubahan. Capaian IPP nasional yang diperoleh adalah sebesar 3,84.
Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat enam aspek yang digunakan dalam penilaian ini, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.
Menteri Tjahjo juga menjabarkan isu utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini. Dijelaskan terdapat tiga isu yakni menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara online.
Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain, penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan. “Untuk menjawab berbagai isu tersebut, perubahan lain yang perlu dilaksanakan adalah integrasi data pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam hal penguatan inovasi berkelanjutan, Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan setiap tahun. Sejak pelaksanaannya pada 2014 hingga saat ini, sebanyak 19.451 inovasi telah masuk ke dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik. Dimana sebanyak 3.178 inovasi pelayanan merupakan inovasi yang terdaftar pada 2021.
Sementara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atau SKM. SKM merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan,” pungkasnya.(red)
