Melalui perhelatan G20, Indonesia berkesempatan menumbuhkan upaya kolektif dunia dalam menciptakan kebijakan guna mempercepat pemulihan ekonomi global secara menyeluruh.
JAKARTA, Komite.id – Presidensi G20 Indonesia nyatanya merupakan momentum untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri.
“Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” tuturnya pada Diskusi Publik “Executive Education Program for Young Political Leaders: Transformasi Digital yang Inklusif”, Senin (24/01/2022).
Faktanya, rangkaian Presidensi G20 Indonesia telah dimulai sejak 1 Desember 2021 dan direncanakan sampai November 2022. Dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk Indonesia dan negara-negara berkembang. “Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia,” tambahnya.
Pada Presidensi G20, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo membawa tiga isu prioritas dalam Digital Economy Working Group (DEWG). Di antaranya pemerataan akses digital, literasi digital dan arus data lintas batas negara yang aman. “Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” papar Menkominfo, Johnny G. Plate.
Sementara, dari segi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G20 mewujudkan fair level of playing field yang mana merupakan tujuan bersama atau common interest common goals mengingat lanskap digital yang kini masih belum berimbang.
“Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business match making bagi startup-startup digital,” imbuhnya. Selain itu pada prioritas kedua, menurut Johnny, Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif.
“Di mana semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi,” kata Menteri Johnny G. Plate. Untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital, Indonesia kini tengah menyusun dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy. Dokumen tersebut mencakup pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G20.
Dalam isu proritas DEWG ketiga, Kemenkominfo menerangkan bahwa, Indonesia akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, seperti lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Menteri Johnny G. Plate menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil langkah kolaborasi pada level internasional dan nasional. “Di level internasional, digital economy working group menjadikan diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G20 maupun organisasi-organisasi internasional,” ungkapnya.
Menurut Johnny, di level nasional, DEWG G20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga penyelenggara working group dan engagement group G20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder yang terkait. “Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan,” tutup Menteri Johnny G. Plate.
Melalui perhelatan G20, Indonesia berkesempatan menumbuhkan upaya kolektif dunia dalam menciptakan kebijakan guna mempercepat pemulihan ekonomi global secara menyeluruh. Terlebih, Indonesia merupakan salah satunya negara ASEAN yang berkesempatan menjadi Presidensi G20 yang mana hal ini menjadikan Indonesia memiliki kepercayaan dalam segi pemulihan ekonomi dunia. (red)
