Hal ini, berkaitan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masih diolah pemerintah bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran privasi.
JAKARTA, Komite.id – Pada forum Digital Economy Working Group (DEWG), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggalakkan tiga isu prioritas guna mendukung presidensi G20. Dalam isu yang membahas Arus Data Lintas Batas, beberapa National Strategic Stakeholder, Asosiasi Big Data & AI (ABDI), Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) serta Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) untuk melaksanakan undangan Focus Group Discussion (FGD) membahas isu Cross Border Data Flow (CBDF) dan Data Free Flow with Trust (DFFT) bersama Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Hubungan Internasional.
Sebagai Chairman ABDI, Rudi Rusdiah menjelaskan terkait isu prioritas pada Arus Data Lintas Batas, CBDF dan DFFT sangat berperan. Pada meeting Osaka 2019, Indonesia memiliki posisi yang bagus dalam isu DFFT. “Di mana DFFT memenuhi kriteria data governance antara lain isu privasi, data proteksi, IPR dan keamanan data,” ungkap Rudi Rusdiah, dalam paparannya, melalui virtual Zoom Meeting, Sabtu (12/02).
Seperti yang diketahui, DFFT nyatanya sangat kritis dan strategis untuk dibahas, yang mana saat ini data privasi harus dimiliki oleh masing-masing negara. Sebab, di masa serba internet ini masyarakat masih perlu dibekali tentang pentingnya perlindungan data pribadi.
Hal ini, berkaitan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masih diolah pemerintah bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran privasi. Selain itu, mencegah penyalahgunaan data pribadi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri.
Menurutnya, Data Free Flow with Trust merupakan isu penting yang harus dibahas. Semisal pada penerbangan, saat pesawat terbang maka mesin pesawat tersebut akan mengirim data pada satelit. Hal ini menjadi perlu diperhatikan tentang bagaimana industri penerbangan mengelola data tersebut.
Seperti yang dijelaskan Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, terkait data flow yang sudah berlangsung lama dan telah diterapkan oleh industri penerbangan. “Namanya data flow itu sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan industri penerbangan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mereka mengolah data tersebut. Sehingga hal ini menjadi bijak dilakukan daripada menunggu, agar kita sudah mempersiapkan keamanan data lebih dulu,” kata Ketua ICSF.
Berkaitan dengan forum presidensi G20, pada isu prioritas Arus Data Lintas Batas kelompok kerja DEWG perlu digalakkan terkait pembahasan Keamanan Cyber dan Ketahanan Cyber. Sehingga, dikatakan oleh Ardi Sutedja, saat ini kita perlu persiapan bukan hanya pada pemerintahan tetapi juga seluruh stakeholder. “Kalau tidak dipersiapkan maka akan terhambat, tidak hanya menyangkut pada persoalan industri melainkan seluruh global,” imbuhnya.
Sementara, dalam hal keamanan data masing-masing negara perlu memiliki standarisasi. Pada pembahasan Free Flow, maka diperlukan membangun konsep RUU keamanan dan ketahanan data nasional. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi seluruh stakeholder. Sehingga pemerintah perlu melibatkan stakeholder dalam melakukan segala urusan.
“Membangun data flow itu tidak perlu menunggu, harus dilakukan dari sekarang sejalan dengan pembuatan RUU PDP sampai disahkan. Saat ini kita punya perangkat hukum namun SDM nya masih belum memadai,” jelasnya. (red)
