Bank Indonesia mengutamakan pembahasan aturan-aturan dalam ekspansi uang digital yang diterbitkan bank sentral (Central Bank Digital Currency) sekaligus menguatkan pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah juga aman.
JAKARTA, Komite.id – Berdasarkan tema yang diangkat Indonesia dalam gelaran Presidensi G20 2022 “Recover Together, Recover Stronger”, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Rudy Brando Hutabarat, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan recover together maka membutuhkan sebuah terobosan untuk meningkatkan daya produksi yang efektif.
Menurut pandangan BI, terdapat beberapa terobosan yang terbagi dalam enam agenda, diantaranya exit strategy to support recovery, addressing scarring effect to secure future growth, payment system in digital era, sustainable finance, digital financial inclusion serta international taxation perlu utamakan.
Terkait terobosan-terobosan tersebut, digital inclusion menjadi upaya meningkatkan akses keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda juga UMKM yang selama ini mengalami hambatan dalam mendapatkan akses atau layanan dari lembaga keuangan.
Perlu diketahui, digital inclusion merupakan sebuah cara untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang dapat memiliki dan mempunyai akses internet serta memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses internet, sehingga pada intinya dapat memperoleh keuntungan akses internet yang digunakannya baik itu secara sosial maupun ekonomi.
“Kalau kita lihat peran BI, bank sentral mendorong pemulihan ekonomi terutama dalam perumusan kebijakan makro-finansial dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tutur Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, Rudy, dalam Media Briefing Persiapan 2nd FCBD dan 1st FMCBG G20, Senin (14/02).
Selain itu, BI juga berupaya mengoptimalkan pembahasan agenda prioritas yang esensial demi kepentingan nasional dan relevan bagi negara berkembang. Dikatakan oleh Rudy, perhelatan G20 akan membahas poin penting mengenai kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) berimbas pada negara berkembang. Pasalnya, kondisi pandemi saat ini menyebabkan pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang belum merata.
Untuk itu, forum presidensi G20 menjadi landasan untuk berdiskusi dan berkoordinasi mengenai kebijakan makro dalam lingkup global. Tak hanya itu, forum ini berperan strategis untuk menumbuhkan perkembangan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, inklusif dan adil.
Terlebih, BI menggiatkan forum ini untuk membantu berbagai sektor yang paling banyak mengalami dampak pandemi melalui konsolidasi efisiensi dan produktivitas demi mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sejalan dengan itu, Rudy menjelaskan tentang forum besar ini meliputi bagaimana negara G20 menangani scarring effect (efek berkelanjutan) di sektor keuangan.
Dalam hal ini, BI mengutamakan pembahasan aturan-aturan dalam ekspansi uang digital yang diterbitkan bank sentral (Central Bank Digital Currency) sekaligus menguatkan pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah juga aman. Di masa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pertumbuhan inklusi keuangan dengan penerapan digitalisasi ekonomi menjadi agenda prioritas BI.
“Karena memang menurut kami, digitalisasi ini merupakan game changer. Pandemi ini mengajarkan kita untuk bagaimana menggunakan digitalisasi. Nah ini yang perlu kita cermati, bagaimana kita boleh mengkapitalisasi digitalisasi ini untuk kembali lagi ekonomi recover stronger,” paparnya.
Selain membahas isu prioritas, BI turut membahas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan pembiayaan yang menjadi salah satu agenda penting. Sehingga, forum G20 ini mampu menjadi peluang Indonesia untuk bermitra dengan negara global, baik pada bidang kesehatan, transformasi ekonomi hijau serta transformasi digital. (red)
