“Indonesia menjadi negara yang banyak mengalami kejahatan cyber akibat ketidaktahuan kita terhadap teknologi saat ini, sehingga kalau tidak ada pemahaman yang setara maka tidak akan ketemu solusinya,”
JAKARTA, Komite.id – Berbicara mengenai isu prioritas yang ketiga tentang arus data lintas batas pada forum Digital Economy Working Group (DEWG) sebagai bagian dari Presidensi G20, terdapat empat prinsip yang menjadi fokus pada pengembangan arus data lintas negara antara lain lawfulness (tidak melanggar hukum), fairness (adil), transparency (transparan) dan reciprocity atau timbal balik. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba, sebagai Chair DEWG G20 2022.
“Di DEWG ini kita ingin memastikan pelaksanaan dari arus data lintas negara ini setidaknya berdasarkan empat prinsip,” ungkap Chair DEWG G20 2022 dalam webinar Sofa-Talk, forum diskusi DEWG mengusung tema “Mengenal Lebih Dalam Isu Arus Data Lintas Negara” di Jakarta, Jumat (25/02).
Dalam pembahasan tersebut, Mira mengatakan ke empat prinsip arus data lintas negara bukan sebuah konsepsi baru lantaran telah diperkenalkan Indonesia pada forum G20 2019 di Osaka, Jepang.
Prinsip tersebut dinilai masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini. Di mana penggunaan data di ruang digital seluruh dunia terus meningkat, baik di negara maju maupun berkembang. Sehingga data tersebut perlu di kelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
Lebih lanjut, Sekjen Kominfo menerangkan bahwa saat ini telah banyak data yang mengalir di ruang digital untuk berbagai kegiatan, seperti saat belajar dan berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online.
“Semakin banyak kita menggunakan ruang digital, maka semakin banyak juga data yang mengalir dalam ruang digital tersebut,” imbuhnya. Menurut Mira, data yang mengalir itu perlu digunakan dengan baik dan pastinya harus aman, terlindungi dan tidak disalahgunakan.
Pada webinar kali ini, turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Kominfo sekaligus Co-Chair DEWG G20 2022 Dedy Permadi, Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, Ketua Umum Asosiasi Big Data & AI Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah, Anggota Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), Multistakeholder Advisory Group (MAG) Andi Budimansyah, dan Staff Pengajar dan Perwakilan Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Trevilliana Eka Putri.
Sebagai Co-Chair DEWG G20 2022, Dedy Permadi menyampaikan bahwa terdapat kelompok-kelompok negara yang mengatur arus data terbuka, semi terbuka dan tertutup. Di mana perbedaan pengaturan tata kelola data tersebut perlu untuk dibahas.
“Pertukaran data lintas negara inilah yang akan dicoba untuk diperjuangkan di G20 supaya dapat mengelola data dengan baik. Ini sesuatu yang penting untuk kita, karena terkesan eksklusif padahal sangat dekat dengan kita,” ucapnya.
Seperti yang dikatakan Ketua Umum Asosiasi Big Data & AI Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah tentang tata kelola data menjadi sangat penting dalam perkembangan teknologi saat ini. “Teknologi itu memiliki dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatif. Ini perlu menjadi perhatian kita untuk meredam sisi negatifnya,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Trevilliana Eka Putri menjelaskan tentang pentingnya untuk penguatan regulasi dan konsistensi dalam mewujudkan tata kelola data yang baik agar nantinya masyarakat dapat merasakan keamanan. “Dalam hal ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan berbagai industri dan masyarakat untuk berkolaborasi karena data ada di mana saja,” tuturnya.
Selanjutnya, Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengungkapkan bahwa permasalahan kejahatan cyber di Indonesia terjadi karena belum ada pemahaman yang setara antar masyarakat, pemerintah dan para industri. “Indonesia menjadi negara yang banyak mengalami kejahatan cyber akibat ketidaktahuan kita terhadap teknologi saat ini, sehingga kalau tidak ada pemahaman yang setara maka tidak akan ketemu solusinya,” pungkasnya.
Dengan adanya forum DEWG ini, diharapkan mampu memberikan pandangan dan solusi untuk kemajuan Indonesia di kancah global. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik itu pemerintah, industri dan masyarakat untuk menjaga data keamanan pribadi untuk kepentingan nasional,” tutupnya.
