“Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan investasi di bidang green dan blue economy, serta mendorong SDG’s dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,”
JAKARTA, Komite.id – Seperti yang diketahui, tahun lalu Indonesia mampu mencapai kenaikan nilai ekonomi secara positif. Hal ini, Pemerintah terus berupaya mengomunikasikan kepada para pemangku kepentingan untuk menjaga optimisme berkat momentum tersebut agar terus dilanjukan di tahun ini.
“Di tengah risiko ketidakpastian global, Pemerintah akan terus menjaga komunikasi yang baik dengan para stakeholder agar dapat menjaga momentum dan pemulihan ekonomi di tahun ini,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjadi keynote speech secara virtual, pada acara Standard Chartered World of Wealth (WoW) 2022, dalam keterangan pers, Kamis (10/03).
Pada awal tahun 2022 bulan Februari, terlihat dari indikator PIM Manufaktur bahwa Indonesia menunjukkan awal yang baik yaitu berada pada level ekspansif sebesar 51,2. Pihak lembaga pemeringkat Moody’s juga mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi Baa2 dengan outlook stable.
Selain itu, pada sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang baik. Berdasarkan data Neraca Pembayaran, Indonesia di tahun 2021 mengalami surplus USD13,5 miliar, yang ditopang oleh surplus neraca barang dan transaksi modal finansial bersamaan dengan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik.
Saat ini, tantangan utama yang muncul berasal dari penyebaran COVID-19 varian Omicron, inflasi, normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral, disrupsi rantai pasokan, serta yang terbaru adalah adanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan gejolak kenaikan harga komoditas energi, pangan, serta mineral.
Adanya tantangan tersebut, Pemerintah mendorong agar sektor swasta dapat terlibat berinvestasi untuk berpartisipasi pada pembangunan berkelanjutan. Terlebih, dalam gelaran Presidensi G20 Indonesia yang membahas agenda utama pada tiga hal yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. “Berkaitan dengan transisi energi, energi baru dan terbarukan menjadi sangat relevan,” imbuh Menko Airlangga.
Terkait hal tersebut, Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat guna mewujudkan langkah transformatif. “Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain hydropower dan solar. Termasuk upaya untuk mengenalkan teknologi carbon capture and storage,” tandas Menko Airlangga.
Untuk itu, Menko Airlangga berharap seluruh elemen dapat segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, dan instrumen yang lebih baik di tahun 2022, khususnya terkait dengan green economy.
Sementara itu, pada mekanisme nilai ekonomi karbon juga terus dikembangkan sebagai insentif dalam mencapai penurunan emisi. Budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN telah dilakukan dan penerapan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim telah diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing).
Tak hanya itu, Pemerintah juga melaksanakan penerbitan green sukuk guna memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial dibarengi dengan mendorong pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan yang akan menguntungkan perusahaan dan investor.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, penerapan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar sekaligus menjadi potensi besar. Di mana peluang pada sektor energi terbarukan harus disertakan dengan skenario serta peta jalan yang jelas, terutama dalam hal pendanaan juga investasi.
“Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan investasi di bidang green dan blue economy, serta mendorong SDG’s dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga.
