Pandemi COVID-19 mendorong penggunaan Information & Communication Technology (ICT) dan digital transformation komponen di semua aktivitas kehidupan saat ini. Sehingga dibutuhkan kolaborasi guna meningkatkan keamanan dan pertahanan di sektor digital.
Jakarta, Komite.id – Kegiatan summit tahunan DataSecurAI 2022 yang diselenggarakan Asosiasi Big Data & AI (ABDI) secara daring mengusung tema ‘Building Secure & Trusted Intelligent World: with DEWG, Business-20 (B20), Think-20 (T20) G20 Dialog, Shared Responsibilities & Best Practices To Achieve Parade of Actions For a Better World’. Dalam hal ini, kegiatan DataSecurAI berfokus pada pembahasan kedaulatan, keamanan, demokrasi Data sebagai Asset & AI Enterprise.
Gelaran hajatan tahunan ABDI merupakan bentuk strategi bertukar pandangan antar pembicara untuk menemukan solusi berkaitan dengan Presiden Joko Widodo mendorong transformasi digital dan Perlindungan serta Pemanfaatan Big Data. Selain itu, maraknya isu kebocoran data dan serangan siber di Indonesia baik dari instansi pemerintah, BUMN dan swasta di tahun 2021 seperti BPJS, BSSN dan Polri, aplikasi BRI Life, PeduliLindungi, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Menjadi salah satu landasan dibutuhkannya kolaborasi dan komunikasi antar seluruh stakeholder di tanah air.
Sesuai dengan tema Websummit tahunan ABDI, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Bambang Soesatyo, S.E., MBA, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berkeinginan agar dunia dapat segera pulih dan keluar dari krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. “Together and nobody is life behind,” ungkap Bambang Soesatyo saat menjadi opening ministerial keynote, dalam acara Websummit DataSecurAI 2022, Rabu (30/03/22).
Dikatakan oleh Ketua MPR RI, pada pidato G20 Inception Meeting, presiden RI mengapresiasi partisipasi dukungan kegiatan Websummit DataSecurAI 2022 sebagai side event G20 dan semua stakeholder, publik, lembaga pemerintah, akademisi, swasta sebagai Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Badan Hubungan Penegakan, Hukum, Ketahanan dan Keamanan (Polhukam) dan ABDI dalam keputusan-keputusan di forum G20. Menurutnya, Indonesia Presidensi G20 2022 memiliki tiga prioritas, yang pertama memperkuat arsitektur kesehatan global, kedua mendukung transformasi digital dan yang ketiga memastikan transisi energi baru terbarukan (EBT) bagi semua.
Seperti yang diketahui, mewabahnya pandemi COVID-19 mendorong penggunaan Information & Communication Technology (ICT) dan digital transformation komponen di semua lini kehidupan dan pekerjaan kita. Hal ini menjadi keniscayaan pertumbuhan teknologi dan transformasi digital yang mempunyai dua sisi mata uang, yakni sisi benefit atau manfaat yang harus didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dan dunia. Selain itu juga terdapat sisi mudharat atau kerugian dari teknologi, seperti DarkWeb dan pembobolan data atau Data Breach.
Terkait hal tersebut, KADIN Polhukam dan ABDI berkolaborasi dengan semua stakeholder Pertahanan dan Keamanan seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Polri, BIN, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan serta para pembicara dalam Websumit DataSecurAI 2022 guna meningkatkan keamanan dan pertahanan mulai dari sektor infrastruktur strategis hingga enterprise global dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) juga lembaga pemerintah.
Saat ini, kolaborasi antar seluruh instansi menjadi sangat penting dilakukan sekaligus menjadi sangat strategis yang mana perlu dimulai dari lingkungan sekitar. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua MPR RI, bahwa KADIN Polhukam dari sisi nasional, regional terus melakukan kolaborasi hingga kerja sama multilateral seperti dalam forum G20, seiring dengan meningkatnya jumlah para musuh dan hacker bersamaan dengan semakin berkembangnya teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence, Blockchain, NFT, dunia cyber hingga dunia metaverse.
“Prioritas jangka pendek dari G20 adalah meneruskan komitmen ‘World Summit on Information Society’ yang berkembang menjadi ‘World Summit Sustainable Development’ bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital antar negara dan sesama negara, terutama negara berkembang dan di dalam teritori Indonesia,” imbuhnya.
Hingga kini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih terdapat sejumlah negara plural yang belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi, internet, listrik dan konektivitas jalan. Sehingga, dalam hal ini peran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo dan Huawei untuk membangun daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terpencil) di negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 17.000 pulau dan 3 zona waktu misalnya, pembangunan connecting Papua dan Kalimantan.
Di mana saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk meningkatkan daya saing bangsa. Namun, dalam hal tersebut tidak semua dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Untuk itu, keterlibatan swasta terus didorong guna mempercepat keberlangsungan pembangunan sesuai dengan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024.
“Kami mengharapkan rekomendasi dan masukkan dari Websummit ini, mendukung policy paper dari Digital Economy Working Group, Digitalization Task Force, B20, T20 untuk mengakselerasi akses teknologi digital dan inklusivitas dalam pembangunan sektok TIK. MPR RI menyambut baik inisiatif dan partisipasi ABDI dan KADIN Polhukam dan semua stakeholder Keamanan Nasional dan DataSecurAI 2022 ini sebagai insight event DEWG G20 ikut mensukseskan presidensi Indonesia di G20,” tutupnya. (*)
