“Saya juga yakin, kita berbagi tujuan yang sama, yaitu untuk pemulihan yang lebih baik dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals,”
Jakarta, Komite.id – Dalam upaya mempercepat transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19, pemerintah bersama para pemangku kepentingan bekerjasama untuk berinovasi dan menentukan kebijakan yang sejalan dengan terciptanya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya kesepahaman dan kerja sama seluruh negara anggota G20 dalam 2nd Development Working Group (DWG) Meeting yang dilaksanakan di Yogyakarta, 23-24 Mei 2022.
“Saya yakin setiap negara memiliki posisi masing-masing yang unik, dengan perspektif yang beragam dalam setiap prosesnya. Namun, saya juga yakin, kita berbagi tujuan yang sama, yaitu untuk pemulihan yang lebih baik dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals,” ucap Menteri Suharso, dalam keterangan resminya yang dikutip Senin (30/05).
Dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia 2022, 2nd DWG Meeting di hari pertama, pada 24 Mei 2022, mengundang masukan negara anggota G20 yang disampaikan dalam dua sesi. Sesi pertama, membahas Priority 1 – Strengthening the Recovery and Resilience in Developing Countries, LDCs and SIDS to Withstand Future Crises. Sesi kedua, mendiskusikan Priority 2 – Scaling Up Private and Blended Finance.
“Saat ini, kita berhadapan dengan tantangan pembangunan yang belum pernah kita alami sebelumnya, yang diperkuat dengan pandemi dan ketegangan geopolitik. Hanya melalui multilateralisme yang terus diperbaharui, kita bisa melewati masa-masa menantang ini,” tutur Menteri Suharso.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Bappenas juga mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait mewujudkan penerapan Satu Data Indonesia (SDI) secara terpadu sesuai dengan Perpres RI No. 39 tahun 2019. Sebagaimana tujuan diterapkannya SDI agar Indonesia memiliki data yang berkualitas, terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Program Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.
Sejatinya, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi atas pentingnya satu data dalam mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Seperti yang pernah disampaikan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan/Bappenas, Dr. Ir. Taufik Hanafi dalam kegiatan Websummit DataGovAI tahun lalu, menjelaskan terobosan penting yang telah ditempuh pemerintah antara lain, penerbitan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendasari integrasi layanan pemerintah dan penerbitan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Regulasi ini penting, sebab menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di instansi pusat dan daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas melalui penerapan prinsip-prinsip satu data indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah mengeluarkan kebijakan mengenai major project transformasi digital,” jelas Taufik Hanafi.
Oleh karenanya, peran daripada transformasi ekonomi serta digital menjadi sangat strategis sesuai dengan komitmen pemerintah mewujudkan pemulihan yang tangguh dan berkelanjutan. Selain untuk kemajuan nasional, percepatan transformasi ini juga dilakukan untuk memperkenalkan Indonesia di ranah global.
Sementara itu, 2nd DWG Meeting akan digelar hingga 25 Mei 2022. Di hari kedua, agenda yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut akan membahas dua prioritas lainnya, yakni Priority 3 – Renewing Global Commitment to Multilateralism for Sustainable Development dan Priority 4 – Coordinating SDGs Achievements Progress in the G20 and Updating on the G20 Development Commitment.
Sebagai informasi, Development Working Group (DWG) merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDC) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).
DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.
