“Ini semua menggunakan sistem elektronik, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari awal kebangkitan daerah untuk menggunakan transaksi cara elektronik yang bisa menjadi alat pertanggungjawaban di daerah,”
Jakarta, Komite.id – Pada dasarnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, meningkatkan Porsi UKM dan Koperasi serta Percepatan Penyerahan APBN/APBDA. Melalui pengadaan barang dan jasa elektronik, tentunya menjadi kunci keberhasilan terlaksananya arahan-arahan tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas, MSi., dalam kegiatan Websummit Satu Data Indonesia 2022, Kamis (07/07).
“Ada potensi belanja 1100 Triliun, ini harus perlu UMK dan Koperasi, perlu pemerataan ekonomi yang terintegrasi dan terdigitalisasi mudah diakses,” ucap Kepala LKPP Azwar.
Terkait hal itu, LKPP melakukan langkah-langkah percepatan untuk mengeksekusi arahan yang belum terlaksana, salah satunya adalah regulasi-regulasi baru untuk memberikan reward & punishment bagi Kementerian/Lembaga yang tidak mewujudkan porsi 40% untuk belanja UMKM.
Dijelaskan Azwar Anas bahwa selama ini hanya ada e-katalog yang massif dan e-catalogue sektoral, sementara e-catalogue lokal belum berjalan dengan baik. “Maka atas saran Presiden RI, saat ini e-catalogue lokal di seluruh Kabupaten/Kota telah kami hidupkan dengan beberapa regulasi yang ada, sehingga mudah diakses oleh para pengusaha lokal agar pemerataan ekonomi dan pemerataan akses ini bisa diperoleh para pengusaha dan masyaraka pertanggungjawaban bagi pemerintah daerah,” tutur Kepala LKPP.
Perlu diketahui, sejak 2021 Presiden Jokowi telah memberikan arahan terkait produk UMK, salah satu alasan belum terealisasikan karena UMK tidak mau jualan produk ke Pemda karena proses pembayaran di Pemda memakan waktu 3-4 bulan. Terkait itu, pemerintah bersama LKPP dan Kementerian Keuangan dan Kementerian yang terkait memproses Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Sehingga, ke depannya UMK bisa dibeli oleh pemerintah tanpa dihutang. Karena dengan Kartu Kredit UMK akan dibayar dengan cepat. Kartu Kredit Pemerintah ini dengan bunga 0% sampai tiga bulan.
Menurut Kepala LKPP, dengan target 400 Triliun jika dibelanjakan berdasarkan hitungan BPS akan mendorong pertumbuhan ekonomi 1,71%. Sementara untuk barang-barang impor, LKPP telah membekukan lebih dari 5500 produk sehingga tidak bisa diakses. Maka hal ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk terus mendorong produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang di Indonesia dan di daerah-daerah seluruh Indonesia.
Selain itu, LKPP juga melakukan pemangkasan proses bisnis penayangan produk di e-catalogue Pemerintah. Sebelum dilakukan pemangkasa proses bisnis, dulu di LKPP untuk memasukan produk perlu melalui 8 tahap, sekarang hanya memerlukan 2 tahap yaitu dengan melalui Aplikasi SIKAP dan Aplikasi e-Katalog. Begitu pun juga di e-Katalog Lokal yang awalnya ada 9 tahap, menjadi 2 tahap yang perlu dilalui antara lain Pendaftaran Penyediaan Katalog Elektronik dan Penayangan.
Tak hanya itu, LKPP juga melakukan beberapa terobosan baru yang awalnya dengan target penjualan sebanyak 95.000 produk, atas arahan Presiden Jokowi dan menerapkan langkah-langkah percepatan kini target penjualan sudah lebih dari 388.942 produk.
“Ini semua menggunakan sistem elektronik, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari awal kebangkitan daerah untuk menggunakan transaksi cara elektronik yang bisa menjadi alat pertanggungjawaban di daerah,” tutupnya.
