“Saya yakin kerja sama dan inovasi dalam kebijakan ekonomi global termasuk di bidang perdagangan jasa dapat berperan penting dalam menjawab permasalahan dunia,”
Jakarta, Komite.id – Tantangan multidimensi saat ini melanda berbagai negara di belahan dunia sehingga diperlukan adanya kolaborasi dan inovasi global dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Tindakan kolektif yang inklusif antara negara maju dan berkembang menjadi unsur penting dalam mengubah saran teknis dan kebijakan yang kompleks menjadi tindakan konkret dan berdampak.
Di samping itu, inovasi yang sistematis serta dilandasi dengan evidence yang memadai diperlukan guna mendorong produktivitas negara serta menjadi referensi dalam menentukan solusi berbagai tantangan global tersebut. Pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi kebijakan serta memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai forum mancanegara.
“Saya yakin kerja sama dan inovasi dalam kebijakan ekonomi global termasuk di bidang perdagangan jasa dapat berperan penting dalam menjawab permasalahan dunia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis di laman ekon.go.id, saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam Global Trade In Services Summit, China International Fair For Trade In Services (CIFTIS) 2022 yang diselenggarakan di Beijing, Rabu (31/08), dikutip Jumat(02/09).
Pemerintah melalui Presidensi G20 Indonesia berupaya untuk dapat mengakomodir berbagai opini negara-negara maju dan berkembang dalam kerangka kerja sama internasional guna menghadapi tantangan multidimensi serta mendorong pemulihan ekonomi global yang adil, setara, dan inklusif.
Melalui kepemimpinan dalam G20 tersebut, Indonesia telah berperan dalam mengusulkan kesetaraan dalam distribusi vaksin dan kelayakan kualitas infrastruktur kesehatan global antara negara maju, berkembang, dan belum berkembang.
Selain itu, guna mengatasi krisis energi dan pangan yang kini tengah terjadi, Indonesia mendorong transisi energi ke sumber energi yang terjangkau dan hijau melalui transfer teknologi dan pengetahuan antara negara maju dan berkembang, serta berupaya memangkas ketimpangan distribusi pangan melalui diplomasi multilateral dan bilateral sehingga rantai pasok pangan tidak mengalami hambatan.
Selanjutnya, dalam rangka merespons ketidakseimbangan antara korporasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat disrupsi yang disebabkan masifnya transormasi digital, Indonesia mendorong pemanfaatan ekonomi digital yang sedang berkembang untuk mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga berpenghasilan rendah.
Terakhir, Menko Airlangga turut menjelaskan bahwa Indonesia juga memperoleh penghargaan dari PBB sebagai salah satu dari enam negara yang berhasil memitigasi pandemi sehingga ditugaskan untuk melakukan kerja sama internasional dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global dalam naungan Global Crisis Response Group (GCRG).
Dalam menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan dukungan terkait pelaksanaan CIFTIS 2022 sebagai wujud dalam mendorong kerja sama dan inovasi sektor perdagangan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Ke depannya, Menko Airlangga berharap agar diskusi yang dilakukan dapat diekspansi sehingga mampu mengakomodir lebih banyak kepentingan dengan jangkauan yang lebih luas.
“Saya mendukung sepenuhnya agenda CIFTIS dan mengusulkan untuk memperluas diskusi guna menjadi upaya dalam mempromosikan akses yang setara dan inklusif pada perdagangan jasa untuk negara berkembang dan belum berkembang. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama dalam pembiayaan dan sharing teknologi,” tutup Menko Airlangga.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh First Vice President of the Islamic Republic of Iran, Deputy Prime Minister and Coordinating Minister for Economic Policies of the Republic of Singapore, Deputy Prime Minister – Minister of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan, Director General of the World Trade Organization, Secretary General of the OECD, Secretary General of the UNCTAD, serta sejumlah perwakilan negara lainnya.
