Jakarta, Komite.id – Perhelatan 5th DataGovAI 2022 Websummit terbesar untuk Data Science & AI Technology, Governance & Ecoystems, yang diselenggarakan Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) menghadirkan banyak pembicara dari instansi pemerintah, pemangku kepentingan, akademisi dari 5 Negara usai berakhirnya G20 Indonesia Presidency & Host di Bali. Pada hari Kedua (24/11/22) , BliBli eHall, ABDI mengusung sub tema khusus yakni “Data Governance & Regulation” fokus pada Enterprise Data Security & Data Privacy Protection, Risk Management, Govtech & Regtech“, yang dilaksanakan pukul 13.00 – 17.00 WIB bagian dari tema besar “INTEROPABILITY, INTEGRITY & TRUST OF DIGITAL TECHNOLOGY TOWARDS FUTURE ECONOMY RECOVERY & METAVERSE.
Kegiatan yang melibatkan banyak Eselon 1 Pemerintah dan C Level dari Technology Providers ini menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi dalam pemanfaatan teknologi Big Data dan AI di masa mendatang. Sebagai acara akbar tahunan ABDI, DataGovAI 2022 menjadi ajang peluncuran buku ABDI ke-5 dan memberikan apresiasi Anugerah Penghargaan dengan dua kategori penghargaan Best Data Technology AI & Best Data Governance kepada instansi/perusahaan, data scientist, AI Expert in the Data, AI Technology Supply Chain Industry, Markets and Government Officials serta para penulis buku. ABDI meluncurkan buku dengan judul “The Future, Benefit Singularity & Governance of Technology” yang melibatkan banyak penulis dari berbagai kalangan baik di Indonesia maupun luar negeri dengan memberikan pandangan maupun solusi terhadap pengembangan teknologi di era industri 4.0.
Acara diawali dengan Welcoming Remark oleh Chairman ABDI (Asosiasi Big data & AI) yang juga Host dari Websummit ABDI DataGovAI dengan judul “Data Privacy Law Compliance for Data Driven Enterprise & Data Controller” atau Kepatuhan Data Driven Enterprise & Data Controller terhadap UU PDP”.
Judul dan Fokus Welcoming Remark ABDI Day 1 ini dipilih memperhatikan Pidato Presiden Jokowi pada HUT RI tahun 2019 yang mengatakan “Kita harus selalu waspada terhadap ancaman Siber, Penyalah gunaan data pribadi & menjaga kedaulatan data masyarakat Indonesia. Hak data pribadi rakyat harus dilindungi,” tutur Rudi Rusdiah. Memastikan Compliance (Patuh) dengan UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP dan Tata Kelola Data Governance tema Day 2 BliBli eHall.
Welcoming Remark ABDI berisi pointer pointer penting dan perlu diperhatikan dari UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) sebagai bahan diskusi lanjutan dan perhatian bagi para pemimpin perusahaan agar berhati hati dengan sangsi pidana penjara maupun denda yang cukup besar dari UU PDP.
Antara lain pada Pasal 67, 68 dan 69 ditulis Hukuman Pidana Penjara & Pidana Denda berkisar antara Rp 4-6 Milyar untuk Perorangan, jika memperoleh atau mengguna kan DP (Data Pribadi) orang lain secara komersial atau illegal (Ps67-69)
Untuk Pidana Denda bagi Korporasi pada Pasal 70, maka denda nya 10x (Sepuluh kali) dari Pidana Denda kategori Perorangan, oleh pengurus, pemegang Kendali, Pemberi perintah, Pemilik Manfaat dari Korporasi atau Korporasinya ditambah denda perampasan harta, penutupan, pembubaran Korporasi(Pasal 70). Sebagai perbandingan tidak ada sangsi Pidana di EU GDPR (General Data Protection Regulation) Uni Eropa dan bagi Korporasi di UU PDP.
Jika terjadi Peretasan Data Pribadi atau Data Breach, maka Petugas PDP Perusahaan harus lapor dalam 3x 24 jam kepada Menteri & Pemilik DP (Pasal 46). Sangsi adminis- (tratif) jika melanggar, maka dapat dilakukan Penghentian kegiatan DP, Ganti Rugi, Denda Admin 2% dari pendapatan tahunan & penghapusan DP (Pasal 57). Hak Perlindungan PII (Personal Identifiable info) dari pemilik data atau data owner termasuk anonymisasi atau menggunakan Data Agregat untuk Laporan.
Seperti yang diketahui, data menjadi begitu penting dan krusial. Hal ini terus menjadi kekhawatiran pemerintah dalam mengamankan data pribadi masyarakat. Kegiatan Websummit ABDI dibuka dengan High Level Keynote speech oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian, yang menjelaskan fungsi pengawasan BSSN bagi Institusi baik Pemerintah maupun Swasta untuk mematuhi & compliance terhadap UU 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Privasi dan Kedaulatan Data sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo. Selama G20, BSSN juga mengerahkan tim CSIRT di Bali untuk mengamankan Ruang Siber Indonesian Presidensi G20.
Selanjutnya, Minister for Communication and Information Singapore and Minister-in-charge of the Cyber Security Agency and Smart Nation Initiative, Josephine Teo, menyampaikan bahwa RegTech (Regulatory Technology) terkait DataGovAI 2022 dengan tema Interoperability & Trust of Digital Technology sangat relevan. Hal ini dapat mendesak semua pemangku kepentingan dan negara untuk saling bekerja sama dalam lintas batas data juga barang dan jasa.
Dirjen Aptika Kominfo RI Semuel A. Pangerapan menjelaskan 5 langkah Agenda Percepatan Transformasi Digital yang di canangkan oleh Presiden Jokowi, dimana salah satu sektor penting adalah Pelayanan Publik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau eGovernment, sehingga peringkat eGovernment Indonesia dapat meningkat dari posisi 107 ditahun 2018 menjadi posisi 88 ditahun 2022.
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan Indonesia memerlukan e-ktp sebagai data nomor induk kependudukan yang dapat terintegrasi. “Data kependudukan itu sangat dinamis, dimana setiap tahunnya banyak sekali terjadi perubahan transaksi kependudukan, untuk itu Dukcapil hadirkan solusi adminduk untuk memudahkan proses pengelolaan informasi penduduk,” tutur Dirjen Zudan Arif.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Pramudya Iriawan Buntoro, mengungkapkan bahwa dalam proses menjaga keamanan data, penting untuk memastikan bahwa data customer aman. Dengan menerapkan 4 manajemen risiko IT di BPJS Ketenagakerjaan di antaranya Availability, Performance, Compliance dan Security.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia Siti Choiriana menyatakan bahwa keamanan data saat ini menjadi sangat penting. “Data Security menjadi kunci suksesnya perusahaan dalam bertransformasi digital,” tutur Siti Choriana.
Dalam hal ini PT Pos Indonesia telah melakukan utilisasi seluruh aset yang tersebar di seluruh Indonesia dengan program kolaborasi bisnis, serta menjalankan program digitalisasi yang masif, sehingga layanan aplikasi digitalnya sudah setara dengan perusahaan besar lainnya.
Pada kesempatan yang sama, turut hadir VP of Information Security PT. Global Digital Niaga, Tbk. Rendra Perdana Satria, Chief Information Security Officer PT Media Telekomunikasi Mandiri Bruce Hanadi, dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat Dr. Antonny Halim Gunawan, MARS dalam diskusi panelis.
