“Dalam implementasi Big Data, tumpang tindih data menjadi masalah yang perlu diselesaikan agar tidak terjadi replikasi data. Lalu hambatan regulasi dalam pengadaan infrastruktur Big Data pemerintahan juga perlu diatasi…”
Jakarta, Komite.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. Salah satu upaya percepatan tersebut adalah pengembangan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Berdasarkan survei e-government tahun 2020 oleh PBB menunjukkan bahwa e-government development index Indonesia mengalami peningkatan dari peringkat 107 pada 2018 naik ke peringkat 88 di tahun 2020. Kemudian di waktu yang sama, e-participation index Indonesia juga mengalami peningkatan dari peringkat 92 pada tahun 2018 menjadi peringkat 57 di Tahun 2022.
“Kedua peringkat tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas e-government Indonesia dan juga tingkat keaktifan masyarakat dalam menggunakan layanan e-government,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dalam webinar DataGovAi eSummit and eAwards 2022 yang mengangkat tema “Interoperability, Integrity & Trust Of Digital Technology Towards Future Economy Recovery & Metaverse”, Kamis (24/11/2022).
Menurut pria yang akrab disapa Semmy, peningkatan ini perlu diteruskan kesuksesannya termasuk pemanfaatan Internet of Thing (IoT) yang dapat menghasilkan Big Data serta mendorong penggunaan Artificial Intelligence (AI).
Lebih lanjut, Dirjen Semuel menyampaikan penggunaan Big Data dan AI di pemerintahan memiliki empat manfaat.
Pertama, penggunaan Big Data oleh pemerintah dapat meningkatkan kualitas respons darurat melalui identifikasi titik-titik permasalahan, contohnya saat terjadi bencana alam seperti kekeringan, wabah, ataupun kecelakaan yang sifatnya masif.
Kedua, pemanfaatkan Big Data dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menangkal pencucian uang. Hal ini dikarenakan kemudahan pemerintah untuk mengakses data aliran dana dalam upaya mendeteksi kegiatan ilegal.
Ketiga, sambung Dirjen Aptika, penggunaan Big Data dapat mengurangi kemungkinan ancaman serangan siber dari dalam pihak yang mengalami kebocoran data atau oknum internal melalui analisis pola dan kebiasaan tidak wajar yang dilakukan oleh oknum-oknum.
Keempat, Big Data analytics dapat meningkatkan efektivitas tenaga kerja. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas institusi dalam memantau kebutuhan tenaga kerja atau work force. Selain itu adanya Big Data dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga segala kebijakan memiliki basis data.
“Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Artificial Intelligence untuk membantu menganalisa Big Data yang ada,” imbuh Dirjen Semmy.
Menurut Boston Consulting Group, penggunaan AI dapat membantu setiap tahapan pembuatan kebijakan.
“AI dapat membantu di tahapan identifikasi dalam mendeteksi pola dan pengangkatan isu kemudian dapat membantu di tahapan formulasi untuk menganalisis skenario dan peramalan opsi kebijakan lalu membuat data pemahaman atau insight untuk membantu membuat keputusan di tahap adopsi,” tutur Semuel.
Selanjutnya pemanfaatan AI dapat meningkatkan efektivitas tahapan implementasi melalui layanan yang cepat dan dapat mengkoreksi secara instan (real time). Adopsi teknologi digital ini pada akhirnya memberi saran penyesuaian dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ke depannya di tahapan evaluasi.
Tantangan Pemanfaatan Big Data dan AI
Dirjen Semuel mengungkapkan dengan melihat manfaat-manfaat tersebut pemerintah sangat tertarik untuk mengimplementasikan Big Data dan AI secara menyeluruh. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk dapat benar-benar memanfaatkan Big Data dan AI.
“Dalam implementasi Big Data, tumpang tindih data menjadi masalah yang perlu diselesaikan agar tidak terjadi replikasi data. Lalu hambatan regulasi dalam pengadaan infrastruktur Big Data pemerintahan juga perlu diatasi. Kemudian kepatuhan terhadap standar internasional ekosistem Big Data nasional juga masih menjadi PR pemerintah,” terangnya.
Menyangkut tantangan pemanfaatan AI, Dirjen Semuel mengatakan terdapat empat faktor yang perlu diperhitungkan yaitu tenaga kerja terampil, regulasi yang mengatur etika penggunaan AI, infrastruktur, serta adopsi industri dan sektor publik dalam inovasi-inovasi AI.
Dirjen Aptika mengungkapkan pemerintah sedang melaksanakan beberapa kebijakan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Pertama, pemerintah sudah merencanakan untuk membangun Pusat Data Nasional di empat lokasi terpisah. Tidak hanya untuk menyediakan Government Cloud tapi juga untuk mengakomodir pemanfaatan Big Data nasional.
Kedua, Kementerian Kominfo mengadakan pelatihan digital skill mengenai AI dan Big Data melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Leadership Academy (DLA). “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan talenta digital Indonesia,” ujarnya.
Ketiga, Kementerian Kominfo secara rutin mendukung perkembangan startup di Indonesia termasuk yang bergerak di bidang pemanfaatan AI dan Big Data.
Ditjen Aptika Kominfo mengusung sejumlah program yang menumbuhkan startup lokal. Antara lain melalui program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk para calon pendiri startup yang membuat Minimum Viable Product (MVP).
Kemudian mengadakan Startup Studio Indonesia (SSI) agar produk dan layanan perusahaan rintisan dapat diterima pasar. Di samping itu, mengadakan HUB.ID Accelelator dengan menyelenggarakan Business Matchmaking agar startup yang ada dapat melakukan ekspansi pasar bagi startup series A, B, C maupun D.
Di akhir sambutannya, Dirjen Aptika menyampaikan Pemerintah RI sangat terbuka dengan pihak ketiga untuk mempercepat pemanfaatan Big Data dan AI.
Acara webinar DataGovAi eSummit and eAwards 2022 tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data & AI (ABDI) pada tanggal 22, 24, dan 29 November 2022. Perhelatan itu bertujuan mendukung percepatan transformasi digital, pengembangan infrastruktur data, serta penguatan keamanan siber dan kedaulatan data.
Selain Dirjen Aptika turut hadir Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian; Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura, Josephine Teo; Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh; Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro; Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia (Persero), Siti Choiriana; dan Chairman ABDI, Rudi Rusdiah.
Hadir pula VP of Information Security PT. Global Digital Niaga, Tbk. Rendra Perdana Satria, Chief Information Security Officer PT Media Telekomunikasi Mandiri Bruce Hanadi, dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat Dr. Antonny Halim Gunawan, MARS sebagai narasumber dalam sesi diskusi panelis.
