Indonesia Jadi Ketua ASEAN 2023, Bambang Soesatyo Dorong Penguatan Keamanan Siber Nasional

0
1074
Ketua MPR RI Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., MBA., saat memberikan Keynote Speech dalam Websummit DataSecurAI 2023, Selasa (07/03/23). Komite.id/

“Di satu sisi, kehadiran teknologi mampu mendatangkan sejumlah manfaat, salah satunya percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia maupun ASEAN. Namun, di sisi lainnya, teknologi juga menghadirkan sisi mudharat dan sisi gelap yang harus diantisipasi oleh negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN),”

Jakarta, Komite.id – Perlindungan data masih menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi. Situasi pandemi COVID-19 saat ini telah mendorong percepatan digitalisasi dan migrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial masyarakat dalam menuju era Cyber Space (dunia maya) dan Metaverse (realitas virtual).

Ungkapan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., MBA., dalam Websummit DataSecurAi 2023, yang mengusung tema “Building Secure, Trusted & Competitive Intelligent Nation”, Hari pertama, Selasa (07/03/23).

Menurut Ketua DPR RI ke-20, gelaran Websummit DataSecurAi 2023 ini memberikan relevansi dan kontekstualitas dalam urgensi membangun keamanan, kepercayaan, daya saing dan literasi teknologi.

“Merujuk pada sub-tema Data & Cybersecurity, kita patut bersyukur bahwa perlindungan data pribadi telah dijamin dengan lahirnya Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP),” kata pria yang akrab disapa Bamsoet saat menyampaikan Keynote Speech dalam Websummit DataSecurAI 2023, Selasa (07/03/23).

Ketua MPR RI ini menjelaskan, dibentuknya undang-undang PDP tidak hanya bertujuan untuk melindungi kedaulatan data masyarakat dan konsumen tetapi juga melindungi dari pencurian data pribadi oleh peretas (hacker). Di samping itu, untuk melindungi masyarakat bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

“Di satu sisi, kehadiran teknologi mampu mendatangkan sejumlah manfaat, salah satunya percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia maupun ASEAN. Namun, di sisi lainnya, teknologi juga menghadirkan sisi mudharat dan sisi gelap yang harus diantisipasi oleh negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN),” kata Bamsoet.

Perlu digarisbawahi, munculnya para pembobol data (Data Breach) seperti kasus Bjorka menjadi salah satu contoh nyata adanya risiko ancaman eksploritas terhadap kerentanan perlindungan data. Sehingga hal ini memerlukan sinergi dan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan.

Disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, urgensi membangun kerja sama di sektor keamanan siber inilah yang melatarbelakangi lahirnya ASEAN Cyber Security Coorporation Strategy untuk membangun Kapasitas ruang siber yang aman dan tepercaya pada pelayanan publik dan kegiatan online masyarakat di kawasan ASEAN.

Bambang Soesatyo mengungkapkan, strategi kerja sama keamanan siber ASEAN ini memberikan peta jalan kerja sama regional untuk mencapai tujuan ruang siber ASEAN yang aman dan terjamin. Sejalan dengan keamanan dan jaminan informasi strategis dalam rencana induk TIK ASEAN 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, tema Indonesia Chairmanship ASEAN 2023, ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, mengisyaratkan komitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai lokomotif dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil sekaligus juga menjadikan Asia Tenggara sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi.

Disampaikan Bamsoet, keinginan untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, dapat dilihat optimisme dari penilaian ASEAN Develpoment Bank yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2023 akan mencapai 4,7 persen. Di saat proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan Bank Dunia hanya mencapai 1,7 persen lebih tinggi.

“Untuk merealisasikan komitmen tersebut, tentunya membutuhkan kesiapan dari segenap elemen, khususnya dalam kerangka penguatan kompetensi ASEAN untuk menjawab berbagai tantangan global,” jelas Bamsoet.

Sebagai upaya memberikan perlindungan data pribadi masyarakat pada berbagai layanan publik pemerintah maupun enterprise, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, menyambut baik atas kolaborasi yang telah dibangun KADIN Indonesia dengan segenap stakeholder pertahanan dan keamanan nasional serta regional ASEAN dengan koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bersama Lemhannas RI, Polri, BIN, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo serta Kementerian Koordinator bidang Polhukam.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengatakan Websummit DataSecurAI 2023 menjadi salah satu kegiatan pendukung dalam kerangka Indonesia ASEAN Chairmanship 2023 yang diapresiasi Bapak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga, menjalin kolaborasi dan kerja sama tingkat nasional dan regional ASEAN menjadi isu yang strategis sekaligus krusial, mengingat para peretas dan pelaku kriminal siber juga berkolaborasi memanfaatkan cyber space, Darkweb hingga Metaverse menggunakan teknologi terkini seperti Big Data Analytics, Data Science dan Artificial Intelligence (AI), Blockchain, NFT dan lainnya.

Sebelumnya di tahun 2022, Presiden Jokowi dinilai telah sukses membawa kepemimpinan Indonesia pada momentum G20 sebagai pemimpin perdamaian dunia menghadapi tantangan besar global 4C (Conflict, Crisis, Climate Change dan Covid-19).

Maka di tahun ini, lanjut Bamsoet, diharapkan akan kembali mengulang kesuksesan tersebut dengan memanfaatkan momentum kepemimpinan Indonesia pada ASEAN 2023 yang juga memperjuangkan visi ASEAN Matters and Epicentrum of Growth.

Selain itu, program pembangunan hilirisasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN bagi sebagian komunitas global justru dianggap sebagai tantangan, khususnya komunitas Uni Eropa.

“Oleh karena itu kita, harus pandai memanfaatkan kekuatan ASEAN Economic Community yang memiliki 650 juta penduduk dari sepuluh negara dan angka ini merupakan angka yang cukup signifikan untuk diberdayakan dalam menghadapi komunitas Uni Eropa dengan jumlah penduduk 447 juta penduduk dari 27 negara,” pungkas Bamsoet.