“Tentu hal ini harus diwaspadai dengan dilakukan peningkatan SDM dibidang keamanan informasi serta kemampuan analisis penanganan insiden keamanan siber,”
Jakarta, Komite.id – Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, S.I.K., M.HUM., M.S.M., memaparkan materi tentang “Peran Polri Mengatasi Tindak Pidana Siber di Era Transformasi Digital” dalam Websummit DataSecurAi 2023, Hari Pertama, Selasa (07/03/23).
Pasalnya, perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan komunikasi dan media, salah satunya adalah meningkatkan pengguna internet dan berkembangnya media sosial.
Dalam rangka penegakkan hukum, Siber Polri turut berupaya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya pada kejahatan konvensional di dunia nyata tetapi juga pada kejahatan siber di dunia digital.
Saat ini, terdapat lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia. Hal ini, memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan siber untuk mengelabui korban. Menurut laporan dalam tiga tahun terakhir, kejahatan computer terus meningkat.
“Tentu hal ini harus diwaspadai dengan dilakukan peningkatan SDM dibidang keamanan informasi serta kemampuan analisis penanganan insiden keamanan siber,” kata Brigjen Polisi Adi Vivid, dalam Websummit DataSecurAI 2023, Selasa (07/03/23).
Di samping itu, maraknya kasus kebocoran data yang menimpa sejumlah sektor pemerintah maupun swasta perlu diperhatikan karena berdampak pada kerugian materi, salah satunya kejahatan ransomware.
Berdasarkan keterangan ASEAN Cyber Threat Assesment 2021 yang menyebutkan sekitar 2,7 juta ransomware terdeteksi di negara-negara ASEAN, dan Indonesia berada di urutan pertama dengan jumlah 1,3 juta kasus.
Melihat situasi maraknya kejahatan siber di era transformasi teknologi saat ini, Brigjen Polisi Adi Vivid menjelaskan, bahwa dalam menindak kejahatan siber juga dibutuhkan kerja sama antar lembaga.
“Kerja sama antar lembaga juga diperlukan oleh Siber Polri seperti bergabung dalam Satgas Perlindungan Data di bawah Menko Polhukam dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber,” terangnya.
Menurut Adi Vivid, kerja sama merupakan salah satu strategi utama dalam menghadapi ancaman siber. Oleh karenanya, Kementerian/Lembaga beserta sektor swasta memiliki peran penting dalam menjaga infrastruktur informasi kritis nasional.
Lebih lanjut, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Adi Vivid, menjabarkan beberapa langkah terkait pengaman kejahatan siber sebagai berikut:
- Terdapat tim Cyber Security; menyiapkan SDM yang siap sedia jika terjadi serangan siber
- Peningkatan Keamanan terhadap penyebab serangan siber; meningkatkan awareness, dengan selalu memeriksa konfigurasi keaamanan pada sistem yang telah dimiliki
- Edukasi; untuk meningkatkan imunitas sosial terhadap kejahatan siber dalam suatu organisasi
- Meningkatkan kemampuan SDM serta perangkat pengaman Firewall yang mumpuni
Turut hadir Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo; Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian; Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto; Executive VP Enterprise Architecture, Data Management dan Service Quality, Bank BCA, Fransiscus Kaurrany; dalam sesi panel diskusi antara lain, Director of Cybersecurity and Cryptography for Industrial Sector, BSSN Intan Rahayu; EVP of IT Security Group BCA Lily Wongso; CEO PT MettaDC Technology Indonesia Sukoco Halim; Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan & Chief Digital Transformasi Kemenkes RI Setiaji, Executive Director of Indonesia ICT Institute Heru Sutadi sebagai moderator; dan MC Angela Shirley.
