Kita tahu bahwa perbatasan Indonesia itu sangat luas, dari batas jarak saja yang ada di atas pulau Kalimantan atau di sebelah utara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, kemudian sepanjang ±3.151 km batas darat jarak dengan Papua Nugini dan Timor Leste yang setara dengan tiga kali bolak-balik Jakarta – Banyuwangi yang jarangnya ±1.000 km. Jadi dapat dibayangkan seberapa panjangnya batas jarak kita, belum lagi batas laut. Batas darat Indonesia berbatasan dengan 3 Negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, sedangkan batas laut berbatasan dengan 10 Negara yaitu, India, Vietnam, Malaysia, Singapore, Thailand, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.
“Karena kawasan pertabatasan kita yang demikian luas, maka tugas BNPP sekurang-kurangnya 3, bagaimana menjaga garis batas ini, kemudian bagaimana menjaga lintas batas dan bagaimana mengelola kawasan perbatasan agar maju” tutur Zudan.
Tentu isu SPBE menjadi sangat pelik, urgent dan penting sekali karena kebanyakan di kawasan perbatasan yang kita kelola terkendala dengan jaringan atau wifi.
“saya memiliki pengalaman ketika saya menjadi Dirjen Dukcapil 8 tahun, mendigitalisasi 514 dukcapil serentak dengan satu data, satu sistem, satu aplikasi, satu produk, jadi produk 514 dukcapil itu sama seluruh Indonesia, Mulai dari jaringannya, alatnya, sistemnya hingga SOPnya sama”. Ucapnya.
Jadi akta kelahiran di Papua dengan akta kelahiran di Singkawang itu sama persis atau akta kematian daerah satu dengan yang lainnya memiliki satu format yang sama. Kita menggunakan satu sistem yang juga saat ini sedang dilakukan di kawasan perbatasan.
“kemudian ini saya juga bawa ke Sulawesi Barat, bagaimana mendevelop satu sistem, satu data Sulbar, satu data BNPP yang terkoneksi.”
Contoh terkoneksinya sebuah sistem ada 2 yaitu yang dikelola oleh arsip nasional atau melalui sistem srikandi dan surat menyurat berbasis elektronik dengan QR code yang memungkinan kita untuk dapat berkomunikasi antar Kementerian Lembaga, Provinsi, maupun Kabupaten/kota selama semuanya telah masuk ke dalam sistem tersebut. Sama halnya dengan Dukcapil dengan 514 Kabupaten/kota dan 38 Provinsi terkoneksi secara langsung dan dapat berkomunikasi di dalam sistem sehingga interoprabilitas data dapat dilakukan dalam suatu sistem yang terpercaya.
BNPP sebagai sebuah badan yang terdiri dari 27 kementerian lembaga, 15 provinsi dan 54 kabupaten/kota kawasan perbatasan. Jika kita bisa menginteroprabilitaskan semua data atau semua sistem, pelayanan public kita akan cepat.
Kawasan-kawasan yang sedang dibangun harus berbasis data yang sama, memiliki jaringan dan saling terkoneksi, karena apabila tidak berbasis data yang sama hingga tidak terkoneksi maka apa bedanya dengan masa lalu.
Kawasan perbatasan dari kecamatan sampai ke tingkat desa nantinya akan berbasis GIS (Georgrafis Information System). GIS menjadi basis yang sangat penting karena di dalamnya akan tersedia data batas laut, PLBN, batas negara wilayah darat, telekomunikasi, sarana pendidikan, transportasi, air bersih, perkebunan & pertahian, pola ruang, pariwisata, kelautan & perikanan, infrastruktur fisik, kecamatan hingga parekraf yang akan memudahkan masyarakat.
Geoportal Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan merupakan Portal Informasi Geospasial Berbasis Esri Gis Bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola perbatasan negara yang efektif dalam rangka perwujudan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan negara yang berdaya saing
Portal GIS BNPP ini merupakan sarana komunikasi dan visualisasi peta dan data dari Tematik Perbatasan Indonesia baik untuk Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia ataupun untuk masyarakat.
Selain itu, saat ini juga sedang dalam tahap penyelesaian Sistem Pelaporan Cepat Data Lintas Negara yang Mulai Berlaku sejak Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Data Lintas Batas Melalui PLBN Dapat Dipantau Secara Real Time Melalui Website Dengan Alamat www.tasbara.bnpp.go.id Yang Sudah Mengakomodir System Single Sign On (SSO). Jadi Siapapun yang melintas antar negara lewat PLBN yang dikelola oleh BNPP akan termonitor dengan cepat.
Lebih lanjut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sekaligus Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan menjelaskan bahwa BNPP juga membangun IPKP IIndeks Pembagunan Kawasan Perbatasan) diberbagai lokasi prioritas di 222 kecamatan.
Melalui Aplikasi IPKP Lokpri Berbasis Web, terdapat efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan pengumpulan data di 222 Kecamatan Lokpri. Setiap Camat di 222 Kecamatan Lokpri diharapkan dapat mengisi data melalui aplikasi tersebut, hanya wilayah-wilayah kecamatan lokpri di Papua dan Maluku yang memiliki jaringan internet yang bekum memadai saja yang akan dikunjungi oleh Tim pengukuran IPKP Lokpri. Jadi melalui aplikasi tersebut dapat mengurangi biaya dan memberikan efisiensi dari segi waktu.
“ada dua hal yang saya butuhkan ketika melalui kawasan perbatasan yang sangat mendasar yaitu satu listrik, kedua jaringan, ketiga nanti air bersih. Jadi kalau listrik masuk, separuh peradaban itu kepegang, kalau jaringan masuk, itu hampir seluruh peradaban bisa dipegang.” Imbuhnya.
Sulawesi Barat sendiri sedang dalam proses menyatukan aplikasi yang banyak untuk membuat satu aplikasi besar terdiri dari satu data yang dapat dipakai oleh semua OPD sehingga tidak lagi berkomunikasi secara manual tetapi berkomunikasi secara digital dan dapat bekerja darimana pun (working form anywhere).
“saat ini seperti di BNPP, saya sedang ada di Mamuju, besok saya kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan pekerjaan Sulawesi Barat dari Jakarta dan sekarang sedang menyelesaikan pekerjaan Jakarta dari Sulawesi Barat. Inilah esensi dari Interoperabilitas dan connected yang sedang kita cita-citakan dan bertahap kita lakukan.” tutur Zudan.
Memang negara kita sangat besar dan penduduknya pun banyak, sehingga sangat diperlukan keterbukaan pikiran untuk maju bersama-sama dengan Satu Data Indonesia, Satu Aplikasi Indonesia yang dapat diakses untuk semua 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.
