Jakarta, Komite.id- Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki data kependudukan 268 juta penduduk RI yang terintegrasi, terverifikasi dengan cleansing jika ada data NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda atau palsu, karena disengaja misalnya dengan alibi mempunyai banyak aset tanah atau untuk berbuat kejahatan dengan rekening bank baru dan identitas KTP baru. Namun kini sangat sulit untuk bisa membuat dua buah NIK atau KTP meski dilakukan di dua lokasi misalnya kelurahan di propinsi yang berbeda, karena sistem Big Data Dukcapil sudah terintegrasi di data center diwilayah NKRI dan mampu mengecek biometrik serta data personal seperti tanggal lahir, domisili dari seluruh big data yang sudah terintegrasi dari seluruh pelosok RT, Kecamatan di NKRI.
Prof Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan bahwa data kependudukan terbesar berada di pulau Jawa (55.8%) diikuti Sumatera (21.7%), Kalimantan (6.1%), Sulawesi (7.6%) dan Maluku (1.1%), Bali, NTB dan NTT (5.6%), Papua (2%). “Semua penduduk terdata, by name, by address di dalam Big Data Indonesia, meliputi 23 dokumen dan 31 elemen data kependudukan. Pendekatan kita adalah menuju single identity number sehingga semua penduduk, pintu aksesnya hanya NIK yang memiliki satu identitas kependudukan (satu KTP, satu KK dengan satu alamat) yang terdata dalam database di wilayah hukum NKRI dengan pembersihan data penduduk ganda. Metode yang paling efektif adalah pembuatan KTP elektronik (192.4 juta),” papar Zudan saat Keynote Speech di e-Summit DataGovAi 2020, dengan topik “Data Science for Humanity & Connectivity” yang dilaksanakan Selasa, 1 Desember 2020 di BAKTI Hall, Hari ketiga.
Menurut Zudan, saat ini perekaman data KTP Elektronik (KTP-El) yang telah mencapai 98 persen, sehingga tersisa 2 persen penduduk yang belum merekam KTP-el atau sekitar 4 jutaan. Penduduk Indonesia yang sudah memiliki KTP sebanyak 196 juta sementara yang sudah KTP-el mencapai 192 juta, jadi sisa 4 jutaan yang berada di Papua dan Papua Barat akibat kendala geografis.
Lantas, Big data ini untuk apa? Zudan mengatakan bahwa sudah diatur di dalam UU Administrasi Kependudukan (Atminduk), Pasal 58 yang menyebutkan pemerintah mengamanatkan agar data Dukcapil digunakan untuk bebagai keperluan semua pembangunan. Antara lain untuk pelayanan publik, menghitung alokasi anggaran (APBN dan APBD dan alokasi dana desa) kemudian perencanaan pembangunan (menghitung jumlah Puskesmas termasuk keperluan jumlah dokter) termasuk pembangunan demokratisasi untuk menyusun DPT Pileg, Pilpres maupun Pilkada.
Selain itu, Data Dukcapil kini juga sudah digunakan dalam rangka pencegahan terorisme, penanggulangan serta mengungkap kejahatan bekerja sama seperti polisi, KPK, dan kejaksaan. Misalnya, ada kasus pembunuhan, yang korbannya tidak dikenal. Dengan biometric atau sidik jari korban bisa dilacak identitasnya, mulai dari nama hingga alamat tinggalnya. Kemudian di tubuh korban ada sidik jari pelaku, bisa dilacak juga identitasnya. Selain itu kita juga punya alat untuk mendeteksi foto wajah. Sehingga jika ada pelaku kejahatan wajahnya terekan cctv bisa langsung dilacak nama dan tempat tinggalnya.
Dukcapil juga bekerjasama dengan Kemensos dalam pembagian bansos (97.2 juta) atau Kemendikbud untuk kartu Indonesia pintar (17,14 juta), BPJS (223juta). Semangatnya adalah integrasi data. Data kependudukan ini juga telah digunakan untuk penanganan Covid-19, misalnya siapa yang daftar ke lab test Covid atau di Wisma Atlet, tinggal ketik NIK nya saja, sehingga mudah diketahui siapa pasiennya, keluarganya dan hasil testnya. Tracking-nya menjadi lebih mudah.
“Dukcapil sebagai integrator data sudah kolaborasi, sharing (berbagi pakai) untuk akses verifikasi dan interkoneksi data kependudukan dengan ribuan lembaga, dimana 1174+ adalah perbankan untuk KYC (Know Your Customer); kemudian 74+ asuransi dan pembiayaan; 462+perguruan tinggi; 45+rumah sakit; Kementrian (50); serta provider seluler (8) dengan total 2819 lembaga pusat dan daerah,” terangnya. Usai DataGovAi 2020, ABDI berkunjung dan diperagakan bagaimana transaksi Perbankan, Telco, Fintech, Asuransi, Ecommerce, Perdagangan dapat diamati setiap hari, setiap saat secara realtime di Dashboard WarRoom GIS (Geographic Information System) Dukcapil di Pasar Minggu, sebuah aplikasi nyata dari Perpres Presiden Jokowi Satu Data Indonesia. 5 (red).
