KSP Moeldoko : Pentingnya Pengaturan Tata kelola data Hindari Tumpang Tindih data

0
1447

Jakarta, Komite.id- Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan di era digital seperti sekarang ini, data dan pengelolaannya adalah satu hal keniscayaan untuk menggapai Indonesia maju. Mengapa demikian, karena tanpa data driven policy maka pembangunan kita akan kehilangan arah karena dapat dibutuhkan sebagai navigasi untuk pengambilan keputusan, yang tepat dan efesien dan efektif..

Pengaturan tata kelola data ini sangat penting guna menghindari tumpang tindih data, ketidakterbaruan data serta ketidakakuratan data. Pengelolaan data harus dilakukan dengan baik jangan sampai pihak yang tidak bertanggungjawab baik dalam maupun luar negeri. Hal ini tidak mudah dilakukan  utamanya  pada arah disrupsi informasi dan teknologi digital yang tengah  berkembanga pesat.

“Namun kesadaran ini harus dimiliki bersama karena artificial intelligence, big data, dan cloud  computing akan bergantung pada kemampuan dasar, pengelolaan sistem data nasional,” kata Moeldoko. Bila   fondasi pengelolaan data ini bisa kita siapkan segera, maka Indonesia kita akan mampu menjadi tuan rumah dalam pengelolaan data dalam negeri. Untuk mewujudkan itu kita membutuhkan dukungan dari  berbagai pihak.

“Tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Kita semua  tanpa terkecuali adalah bagian dari ekosistem data ini sendiri,” kata Moeldoko,  dalam  Satu Data Indonesia Web Summit 2021 yang digelar Asosiasi Big Data & AI (ABDI) Day 2 Digitalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengusung tema Digital Goverment (e-Goverment) Services for Economy Recovery pada (8/7).

Dalam kesempatan tersebut, KSP Moeldoko  juga memberikan apresiasinya atas terselenggaranya WebSummit Satu Data Indonesia yang digagas oleh ABDI dan didukung oleh penyedia teknologi serta pelaku industri seperti Huawei, XL Axiata, BRI, Telkom Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya.

“SPBE dan pengelolaan data secara terintegrasi dengan memanfaatkan keunggulan teknologi mutakhir seperti yang terwujud melalui kebijakan Satu Data Indonesia menjadi keniscayaan untuk merealisasikan visi besar Indonesia Maju Berbasis Inovasi. Ini juga akan menavigasi lahirnya keputusan dan kebijakan-kebijakan penting yang menjadi fondasi terbangunnya tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel,” ujar Dr. Moeldoko.

Ia juga mengatakan bahwa inisiasi-inisiasi seperti ini tidak hanya meningkatkan integritas data pemerintah dan mendorong pelayanan masyarakat untuk menjadi lebih baik, namun juga berperan penting sebagai momentum bagi semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk meneguhkan komitmen dan lompatan besar guna terwujudnya Indonesia Maju pada 2045. (red)