Kebijakan SDI dan Implementasi SPBE Perlu didukung

0
1416

Jakarta, Komite.id- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diyakini oleh semua pemangku kepentingan sebagai kunci terselenggaranya pelayanan publik yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel, dengan berbasis data dari pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi secara efisien.

 Penegasan tersebut mengemuka di penyelenggaraan WebSummit Satu Data Indonesia hari kedua yang mengusung tema SPBE dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. WebSummit yang diikuti secara virtual oleh 1.400 partisipan ini menghadirkan pembicara utama antara lainKepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko, Menteri PPN / Kepala Bappenas Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, Menteri PAN RB H. Tjahjo Kumolo, SH., dan Duta Besar Republik Indonesia Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia Drs. Djauhari Oratmangun.

Membuka WebSummit hari kedua,Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Dr. Rudi Rusdiah M.Amewakili penyelenggara mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung pada tahun 2021 menghadapi beragam tantangan yang membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan. Ia menyebut penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi seperti Huawei, XL Axiata, BigBox dan pengembang teknologi lainnya perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

“Dukungan Huawei Indonesia dan penyedia teknologi lainnya diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengakselerasi pengintegrasian banyaknya pusat data-pusat data yang masih bersifat silo dan tersebar di daerah-daerah. Solusi TIK yang tepat diharapkan juga akan mampu membantu pemerintah dalam menjawab beragam tantangan dalam pembangunan infrastruktur SPBE, seperti penghematan belanja TI, utilisasi, kapasitas, skalabilitas dan tuntutan-tuntutan lain terkait dengan standardisasi yang sesuai regulasi,” ujar Dr. Rudi.

 Melihat makin kritikalnya peran SPBE dan pengintegrasian data nasional, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko memberikan apresiasinya atas terselenggaranya WebSummit Satu Data Indonesia yang digagas oleh ABDI dan didukung oleh penyedia teknologi serta pelaku industri seperti Huawei, XL Axiata, BRI, Telkom Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya.

“SPBE dan pengelolaan data secara terintegrasi dengan memanfaatkan keunggulan teknologi mutakhir seperti yang terwujud melalui kebijakan Satu Data Indonesia menjadi keniscayaan untuk merealisasikan visi besar Indonesia Maju Berbasis Inovasi. Ini juga akan menavigasi lahirnya keputusan dan kebijakan-kebijakan penting yang menjadi fondasi terbangunnya tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel,” ujar Dr. Moeldoko.

Ia juga mengatakan bahwa inisiasi-inisiasi seperti ini tidak hanya meningkatkan integritas data pemerintah dan mendorong pelayanan masyarakat untuk menjadi lebih baik, namun juga berperan penting sebagai momentum bagi semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk meneguhkan komitmen dan lompatan besar guna terwujudnya Indonesia Maju pada 2045. Kepada Huawei dan Jacky Chen selaku CEO Huawei Indonesia, Dr. Moeldoko menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan komitmennya.

Menanggapi seruan yang ditujukan kepada penyedia solusi TIK untuk mendukung keberhasilan SPBE dan kebijakan Satu Data Indonesia, CEO Huawei Indonesia Jacky Chen mengatakan kesiapan pihaknya dalam berkontribusi. Sebab menurutnya, hal tersebut telah menjadi komitmen panjang Huawei sejak penyedia solusi TIK global ini hadir di Indonesia lebih dari 20 tahun lalu.

“Kami memiliki teknologi mutakhir, pakar-pakar di bidang pengembangan solusi TIK, dan fasilitas pelatihan SDM TIK Huawei ASEAN Academy paling lengkap dan canggih di kawasan Asia Pasifik yang siap berkontribusi mendukung para pemangku kepentingan dalam penggelaran SPBE serta pengintegrasian data-data pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kami yakin, implementasi SPBE secara efektif akan membantu pemerintah merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik yang akan berperan penting dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya akibat pandemi global,” tutur Jacky.

Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Drs. Djauhari Oratmangunmengatakan, “Satu Data Indonesia dan E-Government telah menjadi prioritas nasional pemerintah Indonesia merupakan kunci inisiatif strategis dalam mempercepat transformasi digital di negara tercinta  berpenduduk 270 juta jiwa ini.

“Semua dukungan yang kami butuhkan dapat kami peroleh dari para pemimpin digital global yang hadir dan berkontribusi pada pengembangan ekosistem, seperti Huawei Indonesia, dll. Selama lebih dari 2 dekade, Huawei telah berkontribusi penting dalam mengembangkan infrastruktur TIK dan mempersiapkan para pemimpin di bidang digital. Keahliannya telah terbukti di banyak negara, termasuk dinegara asalnya Tiongkok.”

Djauhari selanjutnya mengatakan, “Lebih penting lagi, kami memanfaatkan momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dan hampir satu dekade kemitraan strategis yang menyeluruh dengan negara yang telah memiliki 162 unicorn ini, dengan mengadopsi inovasi terdepan seperti AI, Big Data, IoT, Cloud, dan 5G yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok untuk mendukung perkembangan ekosistem digital yang lebih matang di Indonesia.”