Indonesia harus fokus untuk membangun lima komponen struktural dari ketahanan siber. Komponen-komponen tersebut dibutuhkan untuk menciptakan peningkatakan keamanan siber yang aman dan terpercaya.
Jakarta, Komite.id – Dalam kegiatan Websummit DataSecurAI 2022 yang diselenggarakan Asosiasi Big Data & AI (ABDI) yang mengusung tema besar ‘Building Secure & Trusted Intelligent World’, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berfokus akan membahas ketahanan siber atau cyber resilience. Di mana, sesuai dengan transformasi digital yang terus meningkat maka perlu diiringi dengan ketahanan siber.
“Untuk membentuk cyber resilience, Indonesia harus bersama-sama fokus membangun pilar – pilar dari ketahanan siber. Pilar pertama adalah keamanan siber, pilar kedua tentang manajemen risiko, ketiga berkaitan dengan kesinambungan bisnis ekonomi dan pilar keempat berkaitan dengan kemampuan untuk pemulihan saat terjadi insiden serangan siber” ungkap Governor of National Resilience Institute of RI (LEMHANNAS), Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., saat menjadi Keynote Speaker dalam Websummit DataSecurAI 2022, hari ketiga dengan mengusung tema ‘Cybersecurity To Prevent Future Cyber Warfare’ Kamis, (31/03/22).
Berkaitan dengan itu, Gubernur Andi menjelaskan tentang ketiga pilar yang dapat membangun ketahanan siber Indonesia. Pilar pertama tentang keamanan siber yang memiliki ketergantungan dengan empat hal, yakni pilar dan kualitas infrastruktur siber yang harus dibangun bersama-sama antara Pemerintah, korporasi yang didukung oleh kajian-kajian teknis terkini dari pihak akademisi baik kampus maupun lembaga-lembaga kajian.
Pilar kedua, kemampuan untuk mengadopsi teknologi sehingga dapat memastikan keamanan siber di Indonesia memang mengikuti perkembangan teknologi siber yang terbaru dan tidak tertinggal dengan negara lainnya. Pilar ketiga dari keamanan siber berkaitan dengan proses. Bisnis proses yang harus dilakukan bersama baik dari sektor pemerintah terutama di sektor infrastruktur kritikal, infrastruktur vital termasuk instansi strategis seperti pertahanan keamanan dan intelligent.
Menurut Gubernur Lemhannas, hal terakhir yang paling penting untuk meningkatkan keamanan siber Indonesia adalah tentang manusia yang menggunakan teknologi digital, para pengguna dari teknologi siber. “Pilar utama dari keamanan siber dan ketahanan siber ialah bagaimana kita meningkatkan literasi digital bagi kita para pengguna siber. Sehingga, teknologi siber betul-betul bisa menjadi teknologi yang bersifat integratif,” ucapnya.
Sementara, tantangan ke depan yang harus diperhatikan adalah ketika terdapat eksposure tinggi dari teknologi siber yang muncul, disebut digital devide sebagai pemilahan-pemilahan digital. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidakimbangan, ketidak-merataan atau bahkan ketimpangan yang hadir baik antar demografi, daerah atau antar pelaku-pelaku usaha.
Untuk itu, Gubernur Andi menegaskan bahwa Indonesia harus fokus untuk membangun lima komponen struktural dari ketahanan siber. Komponen pertama bersifat legal formal yang mana dapat melengkapi aturan-aturan, legislasi-legislasi yang dibutuhkan agar kita memiliki kerangka hukum yang tepat untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber Indonesia.
Sudah menjadi hal yang mendesak bagi Indonesia untuk segera memformulasikan dan menetapkan Undang-Undang ketahanan dan keamanan siber yang dilengkapi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga ada perimbangan antara tugas negara untuk menjamin dan memastikan adanya keamanan siber dengan kebutuhan untuk melakukan proteksi kepada data-data yang bersifat pribadi.
Komponen struktural kedua, bersifat teknologi. Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama kolaborasi antara Pemerintah yang bertanggung jawab untuk membentuk insiden response team CRT atau bekerja sama dengan korporasi-korporasi utama di dunia digital sehingga ada kepastian kita memiliki teknologi terkini untuk mengatasi, melakukan mitigasi terhadap insiden-insiden yang marak terjadi dan hampir setiap hari terjadi yang setiap detiknya dipantau secara real time baik oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menjadi suatu kebutuhan pokok yang harus diperkuat keberadaannya baik dalam pemerintah maupun korporasi.
Selanjutnya komponen ketiga, yaitu bersifat organisasi dengan penciptaan atau pembentukan Badan Sandi dan Siber Nasional yang segera dilengkapi dengan kebijakan nasional tentang ketahanan dan keamanan siber. Saat ini, kebijakan tersebut sedang diproses dan diharapkan segera bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah untuk mengatur pengelolaan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia dengan antara lain, menjadikan BSSN sebagai institusi penjuru untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber Indonesia. Dalam hal ini, peran BSSN sebagai instansi penjuru untuk ketahanan dan keamanan siber Indonesia harus dilengkapi dengan kebijakan umum keamanan siber yang ditetapkan oleh presiden.
Komponen keempat yang harus dilakukan ialah dengan terus-menerus mengembangkan kapasitas sehingga kita selalu siap untuk mengatasi insiden-insiden serangan siber yang marak terjadi di Indonesia. Keberadaan semacam situation room, criciss room atau war room yang telah dirancang di Kominfo ataupun BSSN harus terus menerus ditingkatkan agar yang dicita-citakan untuk mendapatlkan Secure & Trusted Intellegent betul-betul terwujud di Indonesia.
Terakhir, dengan terus-menerus melakukan kerja sama dan kolaborasi public & private partnership antara pemerintah, sektor korporasi maupun akademisi sehingga akan terjaga. Korporasi kerja sama yang sifatnya bilateral antar negara, multilateral dalam wujud laktat traktak keamanan siber global merupakan sesuatu yang sudah bisa dipikirkan untuk diinisiasi oleh Indonesia.
“Saya percaya bahwa acara Websummit DataSecurAI 2022 bisa membantu melakukan kontribusi untuk menciptakan ‘Secure & Trusted Intellegent World’ bukan hanya di Indonesia tetapi juga di lingkungan-lingkungan regional dan global,” tutupnya.
