Jakarta, Komite.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan, identitas kependudukan digital (IKD) bakal mewujudkan program Satu Data Nasional yang dianjurkan pemerintah. Dalam hal ini, disampaikan dalam acara Dukcapil Goes to Campus, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (02/05).
Berdasarkan laman resmi Dukcapil Kemendagri, fokus pemikiran Dirjen Dukcapil adalah mengembangkan identitas kependudukan digital (IKD) agar lebih hebat lagi ketimbang yang ada saat ini. Dirjen Teguh mengakui aplikasi IKD masih dalam tahap awal untuk dikembangkan lebih lanjut.
Cita-citanya, lanjut Teguh Setyabudi, IKD itu bakal seperti SingPass atau ‘Singapore Personal Access‘, yakni sebagai penghubung bagi pelayanan publik lain.
“Cukup melakukan single sign on IKD, maka kita akan terkoneksi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, pajak, payment gateway, dan masih banyak lainnya. Itulah era satu data nasional sesungguhnya. Semuanya dilakukan melalui handphone dalam genggaman tangan,” tutur Dirjen Teguh, saat membuka acara Dukcapil Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Sleman, DIY, yang dikutip Selasa, (09/05).
Meskipun menyadari banyak kesulitan menghadang, namun Teguh terus mengajak jajaran Dukcapil mencari berbagai terobosan untuk mengejar target cakupan IKD sebesar 25 persen dari penduduk wajib KTP. “Itu harus tetap kita masifkan lewat berbagai cara. Karena nanti tanggal 23 Mei bakal ada launching mal pelayanan publik (MPP) digital, yang di situ IKD sudah sangat berperan untuk 12 jenis pelayanan adminduk di MPP,” ungkapnya pula.
Itu sebabnya, sambung Teguh, cita-cita itu mesti dimulai dari sekarang dengan menggalakkan aktivasi aplikasi IKD, termasuk melalui kampus dan kantor pemerintahan dan swasta.
Selain itu, Teguh mengungkapkan, Dukcapil mendapat sokongan pendanaan dari Bank Dunia untuk penguatan dan pengembangan sistem serta infrastruktur jaringan dan teknologi informasi. “Ini untuk mendanai Dukcapil secara komprehensif walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan seluruhnya. Pertama, untuk perluasan cakupan layanan Dukcapil, dan kedua untuk membenahi infrastruktur dan program IKD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Direktur Dafduk David Yama mengatakan secara nasional penduduk Indonesia yang mengaktivasi IKD sudah lebih satu juta orang hingga April 2023. “Target nasional tahun ini 25 persen dari pemilik KTP-el, yakni sebanyak 50 juta penduduk akan memiliki KTP digital,” kata David.
Sebelumnya, sejak Juni tahun 2022, KTP digital dimulai di kalangan internal pegawai Dukcapil terlebih dulu. Kemudian meluas ke ASN, setelah itu mahasiswa, dan terus berlanjut ke masyarakat umum.
“Kita akan terus road show ke kampus-kampus seluruh Indonesia dengan dikoordinasi oleh Dinas Dukcapil tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dan bila perlu dibantu oleh petugas Ditjen Dukcapil Kemendagri dari pusat,” katanya.
Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia yang mengaku mengikuti perkembangan KTP Nasional mengatakan, dengan segala kelebihannya KTP perlu dikembangkan hingga sekarang menjadi KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital.
“Ke depan akan semakin mempermudah masyarakat mengurus pelayanan publik tanpa batasan ruang dan waktu. Apalagi respons pemerintah dalam perkembangan teknologi sangat positif,” kata Prof. Ova.
Di akhir acara, Dirjen Dukcapil berkenan menyerahkan secara simbolis blanko KTP-el sebanyak 4.000 keping kepada Plh Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Pemprov DIY Beny Suharsono. Dirjen Tegus Setyabudi juga menyerahkan simbolis IKD yang sudah diaktivasi di ponsel kepada Rektor UGM, Wakil Rektor, Perwakilan Tenaga Kependidikan UGM.
Hingga Selasa sore pukul 16.00, dari 7 lokasi pelayanan aktivasi IKD telah tercatat 1.112 warga kampus UGM yang mengativasi IKD. Jumlah ini terdiri dari Fisipol 188, Fakultas Tehnik 111, Balairung 239, Fakultas Peternakan 109, MIPA 145, Perpustakaan 133 dan Fakltas KKMK sebanyak 187 pemohon.
