Menghadapi Ancaman Siber : Technology Governance, Resiliency dan Regulasi di Indonesia

Jakarta, Komite.id – Indonesia menghadapi ancaman keamanan siber yang signifikan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dan ketergantungan terhadap teknologi digital yang semakin meningkat.

Pesatnya kemajuan teknologi digital dan meningkatnya ketergantungan pada infrastruktur digital telah menjadikan keamanan siber sebagai perhatian utama baik bagi institusi pemerintah maupun institusi nonpemerintah.

Pada tahun 2023, BSSN melaporkan jumlah serangan siber yang signifikan di Indonesia. BSSN mencatat 361 juta anomali lalu lintas yang dianggap sebagai serangan siber.

Mayoritas anomali ini disebabkan oleh aktivitas malware (42,79%), diikuti oleh aktivitas Trojan (35,40%), dan kebocoran informasi (9,35%).

Dampak Ancaman Siber :

Keamanan Nasional

Serangan siber dapat mengganggu infrastruktur penting, sistem pertahanan, jaringan komunikasi, penyadapan informasi sensitif, operasi militer, dan mekanisme pertahanan.

 Stabilitas Ekonomi

Serangan siber dapat mengganggu ketersediaan layanan keuangan, seperti perbankan online, proses pembayaran, dan perdagangan saham.

 Kepercayaan Masyarakat

Serangan siber pada jaringan komunikasi dapat menyebabkan gangguan yang mempengaruhi kemampuan individu dan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif.

 Ancaman Siber Di Indonesia 2024

1. Sektor-sektor pemerintahan, pertahanan, energi, telekomunikasi, dan keuangan menghadapi ancaman serangan siber seperti infeksi botnet, pelanggaran data pihak ketiga, skema phishing, penipuan,dan serangan ransomware.
2. Infeksi Botnet dan Pelanggaran Pihak Ketigatelah terdeteksi, terutama yang berdampak pada sektor energi, telekomunikasi, dan pertahanan.
3. Aktivitas Web Gelap (Dark Web)menunjukkan peningkatan obrolan tentang Indonesia. Menunjukkan bahwa Indonesia menjadi target bagi para penjahat dunia maya, yang secara aktif memperdagangkan data curian, kredensial, dan akses tidak sah ke sistem.
4. Skema Penipuan dan Penjualan Data yang Dicuri meningkat tajam.
5. Serangan Ransomwareyang terus menjadi ancaman besar, dengan sasaran seperti sektor keuangan, manufaktur, dan
6. Postingan Forum dan Pasar Bawah Tanahberupa aktivitas pasar bawah tanah yang membahas dan memperdagangkan data curian terkait organisasi di Indonesia.

Mitigasi Ancaman Serangan Siber di Indonesia ada 5, yaitu :

1. Memperkuat Pertahanan Siber

• Investasi teknologi keamanan siber yang canggih
• Menerapkan teknologi seperti Intrusion Detection Systems(IDS) dan Intrusion Prevention Systems (IPS)

2. Penguatan Kerangka Peraturan

• Peraturan keamanan siber di Indonesia terfragmentasi di berbagai kementerian dan lembaga.
• Indonesia memerlukan kerangka peraturan keamanan siber yang komprehensif dan kohesi.

3. Perundang-undangan Kejahatan Dunia Maya

• Pemutakhiran Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
• Pembaruan terus menerus diperlukan untuk mengatasi ancaman seperti ransomware, phishing, dan ancaman persisten tingkat lanjut (APT).

4. Pengembangan Kapasitas

• Kurangnya tenaga profesional keamanan siber yang terampil di Indonesia.
• Perlu investasi program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan tenaga kerja keamanan siber yang kuat.

5. Kerja Sama Pemerintah Swasta

• Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama dan kerja sama yang efektif sangat penting untuk mengatasi ancaman siber secara komprehensif.
• Kerja sama Pemerintah Swasta memastikan respons yang lebih efisien dan efektif, serta meminimalkan dampak serangan siber.

Peran DPR Pada Technology Governance

• Tata kelola teknologi adalah kerangkakebijakan, prosedur, dan regulasi yang memberikan arahan penggunaan teknologi secara etis, efektif, dan efisien.
• Mencakup pengambilan keputusan tentang investasidan penggunaan teknologi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat, serta mengelola risiko dan meningkatkan transparansi dan
• Tata kelola teknologi berkaitan erat dengan DPR dalam merumuskandan mengawasi pelaksanaan regulasi teknologi untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis dan efisien serta melindungi hak-hak masyarakat.
• DPR membuat undangundang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan pemanfaatan teknologi dalam layanan publik,serta mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan tujuan technology governance tercapai dan manfaat teknologi maksimal bagi masyarakat.

Keamanan siber di Indonesia menunjukkan tantangan besar di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pertahanan, energi, telekomunikasi, dan keuangan.

Untuk menghadapi ancaman siber, Indonesia perlu memperkuat tata kelola teknologi yang tepat, membangun ketahanan digital melalui infrastruktur yang tangguh dan kolaborasi lintas sektor, serta mengembangkan regulasi yang dinamis untuk melindungi data dan mencegah kejahatan siber.

Dengan mengatasi permasalahan utama, mendorong kolaborasi, dan menerapkan langkah langkah komprehensif, Indonesia dapat membangun kerangka keamanan siber yang kuat untuk mendukung transformasi digital dan ketahanan nasional.