Jakarta, KomITe- Hasil Munas VI PSMTI dengan tema adalah “Kita Indonesia, Kita Pancasila dan Kita Bangun Indonesia”menghasilkan keputusan Ketua Umum periode 2017-2021, David Herman Jaya secara aklamasi, yang juga pendiri New Armada Group, meneruskan kepemimpinan David pada periode 2013-2017 yang cukup dinamis dan bergairah ditengah beberapa kekurangan yang diharapkan kedepan dapat diperbaik.
Kedepan, PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) harus dapat menjembatani Komunikasi yang lebih baik dan harmonis antara para Marga, antara Pusat daerah tingkat Propinsi serta Kabupaten Kota, dan antara PSMTI dengan organisasi masa lainnya serta Pemerintah RI. David meminta Eddy Hussy, Ketua Panitia Munas VI sebagai Ketua Harian PSMTI mendampingi Ketum PSMTI.
Selanjutnya cuplikan Komite.id dari keynote Mari Elka Pangestu, profesor Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dibawah ini:
Perkembangan Teknologi Ecommerce di China sangat cepat,sedangkan pertumbuhan dan prospek ekonomi Indonesia masih cukup baik flat diatas 5% dan relatif masih lebih baik dibandingkan tetangga kita Malaysia dan Singapura. Sumber pertumbuhan tertinggi masih dari Pemerintah, namun jangan terlalu berharap dari APBN karena Belanja Pemerintah terbatas dan pendapatannya juga terbatas terutama dari Pajak.
Dirjen Pajak Baru dan Faktor Pajak
Walaupun banyak Pengusaha merasa dikejar kejar terus oleh aparat pajak yang mengejar target dan diharapkan dengan Dirjen Pajak, Robert Pakpahan, yang baru dilantik tidak memburu Wajib Pajak yang sudah setia membayar pajak, dan malah memeriksa Wajib Pajak yang justru sudah mengisi tax amnesti (TA). Analoginya seperti “Berburu dikebun binatang”. Kenapa upaya aparat pajak tidak memburu yang belum taat membayar pajak dan malah masih banyak orang kaya di Indonesia yang malah tidak punya NPWP.
Ini adalah complain klasik pengusaha diberbagai forum kepada Dirjen Pajak. Analoginya seperti “Berburu dikebun binatang” ujar Mari Pangestu yang disambut meriah peserta Keynote Prospek Ekonomi 2018 pada Munas PSMTI ke VI ini. Komite.id juga menambahkan dari mengikuti beberapa forum pengusaha, denda pajak di Indonesia sangat masif dari 150%, 200% hingga 400%, jika ketahuan tidak membayar pajak atau kekayaannya belum di daftarkan di Tax Amnesti (TA), yang cenderung membuat sebuah perusahaan bankrut, jika terkena kasus pemeriksaan pajak dan sudah banyak korban nya.
Semoga dirjen pajak yang baru, tarif pajak tinggi untuk membuat jera, tapi tidak menyebabkan pengusaha bangkrut. Karena peran Pemerintah untuk membuat industri dan perdagangan lebih kondusif dan ekonomi dapat tumbuh, bukan malah pertumbuhan menjadi beban oleh target pajak yang tinggi. Semestinya juga ada mekanisme mencicil untuk denda pajak yang masif ini, karena terkadang jumlahnya sangat besar cenderung mendorong pidana kurungan penjara, sehingga mematika pengusaha dan industrinya. TA dalam kurun waktu terbatas dan bersyarat adalah contoh yang baik dimana pemerintah memberikan pengampunan dan keringanan pajak, agar pengusaha dapat menyelesaikan kasus pajaknya dan industri dapat tumbuh.
TA adalah salah satu kebijakan ekonomi periode Presiden Joko Widodo yang brilian dan sangat bermanfaat bagi perekonomian RI. Sri Mulyani Indrawati kolega Mari juga sangat sadar bahwa harus ekstensifikasi dan intensifikasi pembayaran pajak, namun Sri dalam benaknya juga ingin berusaha agar beban pajak jangan menggerus pertumbuhan dan salah satu usahanya adalah melakukan Reformasi bidang pajak, meningkatkan efisiensi dan membuat transparasi internal pajak agar dapat menekan ekonomi biaya tinggi dilingkungan Kementrian Ekonomi dan Pajak.
Sumber pertumbuhan lain dan cukup signifikan adalah Konsumsi sekitar 60% dari pertumbuhan ekonomi RI, sisanya didorong oleh Investasi dan Ekspor. Sejak pertengahan tahun lalu harga komoditi mulai membaik setelah terpuruk 2015, sehingga ekspor kita pun membaik di daerah daerah yang ekspornya meningkat ? Sebagai komisaris dan penasehat PT Astra juga sering menganalisa pertumbuhan ekspor dan harga komoditi terhadap pertumbuhan pasar sepeda motor di RI. Kali ini pertumbuhan pasar sepeda motor awal 2017 belum terjadi. Mengapa tidak terjadi ? Analisanya kurang lebih adalah pada waktu ekonomi sedang sulit mulai 2015, banyak yang berhutang, jadi menggunakan income yang baru ini untuk membayar hutang. Baru 2-3 bulan terakhir ini mulai ada kecenderungan naik, sehingga ada time lag (jedah) antara membaiknya harga komoditas ekspor dengan perbaikan penjualan sepeda motor.
Daya Beli Masyarakat RI menurun ?
Apakah Daya beli melemah atau ritel menurun? Sayang tidak ada jawaban yang tepat, namun analisa keluhan dari berbagai sektor ritel merasakan turunnya penjualan. Kalau menurut Mulyani, sebetulnya tidak alasan terjadi penurunan daya beli, karena kenaikan setoran PPN yang meningkat 14%, jadi kenapa banyak yang mengeluh penjualan menurun ? Salah satu jawaban, mengapa kenaikan PPN tidak diiringi dengan peningkatan penjualan adalah karena dulu sebelum adanya TA maka banyak pembayar pajak yang tidak terukur, namun sejak TA banyak yang menjadi lebih patuh menyetor pajaknya termasuk PPN, sehingga menyebabkan peningkatan PPN yang semu dan tidak terefleksi pada peningkatan penjualan ?
Ritel Tradisional digerus oleh Online ?
Kedua, apakah ada pengalihan pembelian dari ritel tradisional oleh ritel online atau platform ecommerce ? Menurut Mari dampaknya memang ada, namun tergantung komoditas dan sektornya, lokasi tokonya. Tapi rata rata menurut berbagai estimasi penjualan ritel di ecommerce platform untuk barang sekitar 1-2% saja, sedangkan untuk jasa jasa seperti hotel, tiket airline ini naik sekitar 5%, meski pertumbuhan online ini luar biasa cepat.
Dari angka analyst dan komisaris BCA Raden Pardede, angka dari BCA peningkatan dari offline dari online untuk beberapa raksasa ecommerce seperti Tokopedia, Shopee dan Lazada dan beberapa yang lain adalah 20%, mungkin karena angka ritel online masih sangat kecil, yaitu 1-2% tahun lalu dari penjualan total ritel di Indonesia. Saran Mari agar banyak pengusaha RI mulai mempertimbangkan (transformasi) teknologi digital dan melek digital, karena pertumbuhan digital ekonomi ini luar biasa pesatnya. Untuk meningkatkan out reach melalui web present, sosial media dan transformasi digital di tanah air.
Faktor Kelas Menengah
52 juta kelas menengah RI dengan belanja dari Rp 1.2 juta hingga 6 juta perbulan dalam kurun waktu 15 tahun naik dari 7% ke 20 % dan rata rata diperkotaan atau pertumbuhan 10% pertahun. Dari 52 juta ini, hanya 10% atau sekitar 5 juta, belanjanya Rp 3.2 juta sampai Rp 6 juta. Yang diatas Rp 6 juta kurang dari 1%. Sehingga ketimpangan di Indonesia majoritas disebabkan oleh kelas menengah RI, sementara yang miskin 11% dan 24% yang rentan miskin, sensitif terhadap gejolak harga dan inflasi. Kantong kemiskinan ini juga ada diperkotaan, bedasarkan etnis termasuk suku Tionghoa dan daerah juga di Indonesia bagian timur.
Jadi kelas menengah ini diharapkan mendorong peningkatan konsumsi dan ekonomi di Indonesia, dimana 13 juta ada di Jabodetabek, bisa menjadi prospek bisnis dan harus benar benar memperhatikan meningkatkan ekonomi middle class ini agar mengurangi ketimpangan dan Gini ratio RI yang sudah membaik dibawah 0.40. Pola konsumsi Kelas Menengah ini dirasakan di toko toko di tanah abang, ITC, Glodok yang sepi, karena ada perubahan perilaku konsumsi dari kelas menengah yang lebih banyak belanja produk life style, entertainment, travel, durabel dan kuliner daripada kebutuhan sehari hari seperti sandang dan pangan sebesar 44% dibandingkan kelompok miskin. Penjelasan apakah daya beli melemah sebetulnya terjadi dikelompok bawah, 35% kebawah ini memang pendapatannya menurun, gajinya turun karena banyak yang masuk ke sektor informal dan peluang kerja yang diciptakan lebih banyak disektor informal seperti kaki lima, ojek dan lainnya, sehingga misi sosial untuk membantu sektor informal dan kelompok ekonomi bawah ini menjadi penting.
Selain itu masalah kenapa Tanah Abang sepi, karena import diperketat oleh aparat bea cukai, misalnya door to door service ditutup, meski dibuka lagi namun biayanya meningkat dua kali lipat. Ini adalah upaya Mulyani untuk meningkatkan import dan perdagangan yang legal dan menekan yang ilegal seperti parallel import dan penyelundupan tanpa membayar pajak. Perjuangan Appindo untuk bagaimana memperjuangkan importir legal agar tetap kondusif, namun sayang jumlahnya tidak signifikan atau partai impor UKM yang jumlahnya kecil seperti elektronik dan pakaian.
Investasi Dalam Negeri juga agak lemah, karena terjadi persepsi ketidak pastian politik termasuk pasca pilkada Jakarta dan ini juga mempengaruhi daya beli karena pembeli kawatir terperangkap di Mall oleh demo. Juga pajak menjadi concern investor. Yang dikeluhkan oleh Kadin adalah peran yang dominan dari BUMN, banyak proyek dan bisnis termasuk yang kecil di ambil oleh BUMN. BUMN is crowding out the private sector.
Kurs diramalkan akan cukup stabil gejoak sekitar 5%, namun kadang harus hati hati terhadap pasar saham AS yang mengalami booming, sehingga meningkatkan arus devisa keluar RI, dampaknya terhadap kenaikan kurs rupiah. Semoga kenaikan kurs tidak seperti 2013 dan 2015, sekitar 20-30%, juga tahun kedepan adalah persiapan awal dari tahun pemilu 2019 yang cukup hangat. Likwiditas banyak meningkat lebih banyak yang menabung (deposit), menyebabkan daya beli turun dan juga jumlah pinjaman atau loan menurun karena sikap kehati hatian dunia bisnis dan ini dirasakan oleh dunia Perbankan RI, meski suku bunga turun, artinya terjadi anomali di sektor perbankan hingga tahun Pemilu 2019. Namun inflasi selama ini masihselalu terkendali disekitar 3% dan ini merupakan good news. Demikian gambaran Ekonomi Makro dan juga Mikro mengenai teknologi dan perilaku konsumen RI dari kacamata Mari Pangestu (rrusdiah@yahoo.com).
