Tantangan & Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital

0
526

Jakarta, KomiTe- Di tengah perkembangan dan transformasi media digital yang sangat cepat, para praktisi Humas (hubungan masyarakat) di lembaga kepemerintahan, baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, dituntut lebih kreatif dalam merespons dan memberikan informasi. Terlebih dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian dinamis.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam Forum Dialog Bertema “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital”, yang berlangsung (5/2), di Lampung, Sumatera Selatan. Di acara yang diikuti oleh pimpinan organisasi pemerintah daerah Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kominfo dari kabupaten dan kota di Lampung ini, Menteri Rudiantara juga menantang dan mengajak mereka untuk bisa mengomunikasikan hasil kerja pemerintah dengan cara yang kreatif dan menarik.

“Bagaimana mengomunikasikan hasil kerja pemerintah agar bisa melekat dan diikuti publik. Hal ini perlu cara komunikasi yang baik, disesuaikan dengan khalayaknya. Pada saat bersamaan juga perlu dibangun komunikasi yang kredibel dan informasi akurat kepada publik, termasuk keahlian dalam menangani isu yang berkembang,” kata Rudiantara seperti yang dilansir dalam siaran persnya.

Soal pendekatan komunikasi, Menteri Kominfo menyatakan tidak ada pendekatan tunggal yang bisa menjangkau semua publik. Kementerian Kominfo, menurut Menteri Rudiantara tidak bisa melakukan komunikasi sendiri karena tidak akan efektif. “Kominfo juga turun ke bawah dengan pertemuan langsung, karena belum semua masyarakat punya akses ke media sosial, inernet atau ponsel,” paparnya.

Tak hanya itu, di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik juga menggunakan pertunjukan rakyat. Ia mencontohkan di Jawa Tengah yang dilakukan melalui pertunjukan wayang, di mana penontonnya bisa sampai larut hingga jam 2 malam. “Saya tidak tahu di sini, tapi kalau bisa dikemas secara menarik, media pertunjukkan bisa efektik dalam menyampaikan pesan secara menarik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dalam pandangan Menteri Rudiantara, banyak potensi yang ada di daerah kemudian hasil kerja pemerintah yang perlu dikomunikaskan dengan baik. “Ada banyak media sosial kementerian dan lembaga, dari sisi kredibilitas sudah ada. Nah Bapak dan Ibu tinggal buat akun media sosial, follow akun pemerintah dan bantu sebarkan informasi yang baik,” terangnya.

Menteri Kominfo sempat mengingatkan peserta untuk melakukan registrasi ulang kartu prabayar. Dikatakan saat ini sudah ada sekitar 186 juta yang mendaftar dan meminta yang belum mendaftar, agar segera registrasi ulang. Forum Diskusi yang dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Heri Suryanto, MM mewakili Gubernur Lampung ini juga menghadirkan pembicara lain, di antaraya Juru Bicara Presiden RI, Johan Budi SP, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik R. Niken Widiastuti, dan Redaktur NU Online Syafiq.

Antisipasi Hoaks

Secara khusus, Asisten Heri Suryanto menilai jelang pelaksanaan Pilkada Serentak pemerintah daerah perlu mengkonter hoaks. Apalagi di tahun politik, situasi kamtibmas akan naik, yang perlu diwaspadai adanya konten yang mengandung provokasi SARA dan negatif lainnya yang tersebar di media sosial.

Dalam kesempatan itu, Johan Budi mengatakan, komunikasi dan informasi publik menjadi salah satu yang jadi perhatian utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal itu katanya, sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang meminta untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, termasuk kehumasan.

“Presiden menyampaikan tahun lalu di Bogor, agar setiap humas kementerian, lembaga dan daerah aktif mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Apalagi bagi humas di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak untuk berkomunikasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini banyak media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tools yang digunakan berkomunikasi saat ini banyak melalui media sosial, sehingga Kehumasan pemerintah di era digital juga harus beradaptasi dengan perubahan media agar penyebaran informasi lebih cepat. (Red)